(kontan.co.id : Rabu 24 Februari 2016)

Jakarta. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengatakan kontribusi dari minyak dan gas (Migas) terhadap penerimaan negara bisa terpangkas hingga 20%. Penerimaan negara tersebut baik dalam bentuk pajak penghasilan (PPh Migas) maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Migas.

Penurunan kontribusi seiring dengan kemungkinan perubahan asumsi harga minyak Indonesia atau Indonesian Crude Price  (ICP). Perubahan ICP disampaikan oleh Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, yakni menjadi US$ 30-US$ 40 per barrel.

Padahal asumsi awalnya, dalam APBN 2016 di level US$ 50 per barrel.”Itung aja, dari US$ 50 menjadi US$ 40, itu kan kehilangan 20% ya, apalagi kalau jadi US$ 30,” kata Sudirman di Jakarta, Rabu (24/02/2016).

Sebagai contoh, PPh Migas yang dalam APBN 2016 ditargetkan sebesar Rp 41,4 triliun, kemungkinan akan turun menjadi Rp 33,12 triliun. Itu pun jika target terealisasi 100%.

Catatan Kementerian Keuangan, hingga 5 Februari 2016, penerimaan PPh Migas baru mencapai Rp 2,8 triliun, atau 6,8% dari target Rp 41,4 trilliun. Sementara itu, Sudirman sendiri menilai, perkiraan asumsi ICP yang disampaikan Bambang merupakan angka yang realistis.

“Karena setelah disepakati freeze produksi antara Arab Saudi, Rusia, negara-negara Amerika Latin sih harusnya punya dampak terhadap harga minyak. Dan saya kita harga US$ 30-US$ 40 itu mungkin, realistis,” jelas Sudirman.

Sebelumnya pada perdagangan komoditas di Eropa dan Amerika Serikat hari ini, harga minyak mentah (OIL WTI) ditutup di US$ 37,37 per barel atau turun 5,94%.

Fundamental

Direktur Reforminer Institute, Priagung Rakhmanto, juga menilai perkiraan asumsi harga yang disebutkan Bambang, di rentang US$ 30-US$ 40 per barrel, realistis dengan perkembangan akhir-akhir ini.

Namun begitu, Priagung mengatakan asumsi ICP yang paling realistis adalah yang cenderung mendekati US$ 30 per barel. Hal itu disebabkan faktor fundamental yang memengaruhi harga minyak, yakni kelebihan pasokan.

Menurut dia, produsen utama, Arab Saudi, Rusia, Amerika Serikat, dan Iran tetap akan terus memompa produksi.”Sentimen yang mengarah ke penguatan harga belum nampak sekarang ini, kalaupun ada hanya temporer,” kata Priagung.

(Bisnis.com : Kamis 18 Februari 2016)

JAKARTA – Pemerintah dinilai tak akan memberikan insentif fiskal yang berpotensi mengurangi penerimaan negara dari sektor minyak dan gas untuk menyelamatkan industri hulu.

Adapun, hingga saat ini opsi pemberian insentif belum diputuskan pemerintah kendati harga minyak masih rendah. Beberapa insentif yang telah diusulkan kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yakni dari segi eksplorasi, KKKS mengusulkan pemerintah menerapkan moratorium eksplorasi, fleksibilitas mengubah kegiatan eksplorasi ke blok lain, fleksibilitas mengubah kegiatan eksplorasi hingga penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB).

Adapun pada kegiatan eksploitasi, hal yang diusulkan adalah pengurangan atau penghilangan pajak sementara (tax holiday), first tranche petroleum (FTP) dan domestic market obligation(DMO) holiday, pengurangan bagi hasil pemerintah hingga penerapan country basis.

Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan sulit bagi pemerintah bila harus memberikan insentif fiskal. Pasalnya, menurunnya harga minyak juga berpengaruh terhadap penerimaan negara di sektor minyak dan gas bumi.

Dalam UU Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2016, asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price) yang digunakan adalah US$50 per barel. Berkenaan dengan harga minyak yang melemah pemerintah akan mengoreksi asumsi ICP dalam APBN menjadi kisaran US$30 sampai US$40 per barel.

Bila yang digunakan mengacu pada asumsi ICP dengan harga US$30 per barel, potensi penurunan penerimaan sekitar Rp90 triliun dari total target 1.822,5 triliun. Penurunan terjadi di pos penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dan pajak penghasilan (PPh) migas.

“Insentif fiskal susah. Penerimaan di negara kan juga turun. Berat pasti buat pemerintah,” ujarnya saat dihubungi Bisnis, Kamis (18/2/2016).

Pemerintah, katanya, lebih baik memberikan kemudahan seperti yang telah dijanjikan sebagai contoh dia menyebut penyederhanaan izin dan kepastian usaha. Insentif berupa fleksibilitas kegiatan eksplorasi sebaiknya bisa diberikan daripada harus memberikan moratorium.

Pasalnya, kegiatan eksplorasi sangat diperlukan dan merupakan bagian dari komitmen KKKS meski harga minyak rendah.”Yang sifatnya komitmen seharusnya tetap jalan. Kan bisa melakukan negosiasi dengan perusahaan penyedia jasa,” katanya.

(Bisnis Indonesia; Selasa 16 Februari 2016)

JAKARTA –Keputusan untuk membuat perusahaan induk BUMN di sektor minyak dan gas bumi dinilai sebagai ‘langkah mundur’ karena terjadi kemunduran dalam manajerial perusahaan.

Padahal, semangat awal membentuk badan usaha milik negara agar kegiatan usaha kian lincah.

Pengamat energi Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan, fungsi pemerintah sebagai pengawas harus dapat menjembatani kepentingan badan usaha_ agar investasi yang dilakukan oleh PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk dan PT Pertamina Gas (Pertagas), anak usaha PT Pertamiria (Persero) selaras dengan rencana pembangunan gas di Tanah Air.

PGN dan Pertagas memiliki Iini bisnis yang sama yaitu gas. Selama ini sering muncul tumpang tindih kedua perusahaan itu dalam membangun infrastruktur gas. Oleh karena itu, muncul wacana untuk melakukan sinergi kedua perusahaan untuk menghindari tumpang tindih tersebut. Bahkan, muncul isu pembentukan induk perusahaan (holding) BUMN di sektor energi.

Selama ini, katanya, manajerial perusahaan terlalu mengesampingkan peran pemerintah. Badan usaha, katanya, dibiarkan menjalankan semua permasalahan secara bisnis. Padahal, tidak bisa dipungkiri bahwa keduanya tetap BUMN yang memerlukan kehadiran pemerintah.

Sementara semangat restrukturisasi perusahaan dengan membuat unit-unit usaha menjadi cara populer untuk membuat perusahaan kian lincah. Namun, ternyata yang dipilih pemerintah saat ini adalah mengulang proses bisnis yang telah dibangun.

“Malah kembali ke masa lalu. Zaman dulu kan semua terpusat makanya dibikin anak perusahaan dengan restrukturisasi,” ujarnya, Senin (15/2).

Menurutnya, langkah pemerintah untuk membuat holding BUMN energi justru mengurangi manfaat yang diberikan.

PGN dan Pertagas, katanya, telah tumbuh dengan baik. Dengan demikian, holding bukanlah Iangkah yang tepat untuk membuat kinerja keduanya semakin baik. “Kalau dilihat dari pemerintahan sekarang untuk membuat holding, malah bikin enggak lincah.”

(www.kompas.com: 3 Februari 2016)

JAKARTA,  Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said menjamin tak ada kebuntuan dalam pemilihan model pengolahan gas Blok Masela, Maluku. Keputusan pemilihan model pengolahan gas, yaitu di lepas pantai atau di daratan, sepenuhnya di tangan Presiden Joko Widodo. Namun, lambannya keputusan terkait dengan Blok Masela dikhawatirkan menjadi preseden buruk bagi iklim investasi di Indonesia.

“Saya tidak melihat ada potensi deadlock (kebuntuan) dalam masalah ini. Tugas saya meyakinkan bahwa proses ini berjalan baik,” kata Sudirman, Selasa (2/2), di Jakarta.

Tender pengelolaan Blok Masela dimenangi Inpex Corporation (Jepang) dan Shell (Belanda) pada 1998. Inpex bertindak sebagai operator dengan kepemilikan saham 65 persen dan Shell 35 persen. Mereka mengajukan model pengolahan gas di atas laut dengan model kilang gas alam cair terapung (floating LNG).

Polemik soal pengolahan gas Blok Masela mencuat setelah Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menyatakan bahwa pengolahan gas Blok Masela lebih tepat dilakukan dengan model kilang gas di darat. Keputusan model pengolahan gas Blok Masela diserahkan ke Presiden sembari meminta masukan dari semua pihak, termasuk investor.

“Saya akan menghormati keputusan Presiden. Dalam waktu dekat, akan ada pertemuan dengan investor (Inpex dan Shell). Semoga dalam satu-dua bulan keputusan bisa difinalkan,” ujar Sudirman.

Pengamat energi dari Universitas Trisakti, Jakarta, Pri Agung Rakhmanto, mengatakan, berlarut-larutnya pengambilan keputusan mengenai Blok Masela menciptakan situasi kurang kondusif bagi iklim investasi di Indonesia. Namun, investor perlu menyadari bahwa realitas sosial, ekonomi, dan politik terkait Blok Masela sangat sensitif.

“Investor memang harus bersabar. Mereka juga harus menyadari bahwa pemerintah segera memutuskan masalah ini setelah seluruh kajian secara lengkap sudah ada,” ujar Pri Agung.

Pri Agung juga sepakat dengan keputusan pemerintah yang membuat kajian lengkap mengenai model pengolahan gas Blok Masela. Dengan cara itu, keputusan yang diambil dapat benar-benar dipertanggungjawabkan dari segala aspek.

Menurut kajian Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), investasi yang dibutuhkan jika gas diolah dengan fasilitas LNG terapung sebesar 14,8 miliar dollar AS. Kebutuhan ini lebih murah daripada mengolah di darat yang diperkirakan memerlukan dana 19,3 miliar dollar AS.

Mengutip data SKK Migas, cadangan gas Blok Masela sebanyak 10,73 triliun kaki kubik dan kondensat sebanyak 24.460 barrel per hari.

Sebelumnya, setelah rapat terbatas tentang Blok Masela di Kantor Presiden, Senin (1/2), Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan, memang masih terdapat perbedaan dalam soal pilihan lokasi pengolahan Blok Masela. Hal ini antara lain terkait dengan biaya pemulihan, pendapatan negara, hingga efek ekonomi berganda bagi masyarakat sekitar jika dibangun di darat.

 

(Media Indonesia: Senin 2 Februari 2016)

Upaya pemerintah untuk mewujudkan kedaulatan energi dengan mengembangkan energi baru dan terbarukan (EBT) terus didengungkan. Realitas menipisnya potensi energi fosil di Tanah Air dan orientasi pelestarian lingkungan hingga niat untuk berhemat yang mendasari pengembangan EBT belum banyak tecermin dalam kebijakan negara.

Pengembangan energi panas bumi, misalnya, masih relatif stagnan, kata Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro di Jakarta, Kamis (28/1).

Hal itu merujuk pada data kapasitas terpasang listrik panas bumi sampai saat ini berkisar 1.343 megawatt (MW). Peningkatannya hanya 154 MW dari kapasitas di 2009 yang mencapai 1.189 MW. Ironisnya, produktivitas listrik dari pembangkit listrik tenaga panas bumi (PLTP) hanya 573 MW. Artinya, sebagian besar kapasi tas tidak berjalan.

Kapasitas terpasang panas bumi nasional baru 4,65% dari total potensi 28.910 MW, imbuhnya.

Lebih jauh dia mengungkapkan penyebab lambannya pengembangan energi panas bumi ialah kebijakan harga jual listrik panas bumi yang kerap kali tidak memperoleh titik temu. Khususnya antara pengembang, baik swasta (IPP) maupun BUMN, dan pembeli, yakni PT PLN (persero). Padahal, dari beberapa regulasi yang dikeluarkan pemerintah, harga listrik panas bumi terbilang kompetitif.

Setidaknya jika dibandingkan dengan listrik dari energi fosil. Sebagai perbandingan, biaya bahan bakar penyediaan listrik setiap jenis energi pada 2015, yakni jenis BBM sekitar Rp1.912 per Kwh, gas alam Rp920/Kwh, batu bara Rp367/Kwh, dan panas bumi Rp696/Kwh.

Dari produksi listrik 2015 yang mencapai 239.504,98 gigawatt hour (GWh), komposisi produksi masih didominasi BBM (26.345,55 GWh), gas alam (64.666,34 GWh), dan batu bara (117.357,44 GWh). Sementara itu, produksi dari PLTP menduduki urutan terbawah, 11.975 GWh.

Jika produksi listrik dari BBM dikonversi ke listrik panas bumi, ada penghematan Rp32 triliun. Kalau dari gas dikonversi ke panas bumi, penghematannya bisa Rp 14 triliun, tandas Komaidi. Di sisi lain, pemerintah menambah wacana membentuk badan usaha khusus yang menangani listrik EBT.

Nantinya PLN khusus EBT itu bertugas membeli listrik EBT dan mendistribusikan ke masyarakat.

Targetnya, Februari sudah ada kejelasan dengan menjadi anak usaha PLN agar cepat jalan. Yang pasti harus ada kesepakatan yang dituangkan dalam peraturan, terang anggota Unit Pelaksana Program Pembangunan Ketenagalistrikan Nasional (UP3KN) Kementerian ESDM Agung Wicaksono, Minggu (31/1).

Namun, pihaknya masih mengkaji level regulasi itu dalam bentuk peraturan presiden, peraturan pemerintah atau cukup dengan peraturan menteri.

PLN khusus itu ditujukan untuk menyokong bauran energi nasional dari EBT dalam megaproyek ketenagalistrikan 35 ribu MW. Dalam megaproyek itu, porsi EBT 8.750 MW yang berasal dari energi panas bumi, tenaga surya, biomassa, dan air. Beleid baru itu menjadi amunisi dan mempercepat eksekusi di daerah, pungkasnya.