(koran-sindo.com: Rabu 27 April 2016)

JAKARTA Kegiatan eksplorasi di sektor hulu minyak dan gas bumi di dalam negeri semakin tidak bergairah menyusul jatuhnya harga minyak dunia. Dalam tiga bulan pertama tahun ini, sudah 11 wilayah kerja migas dikembalikan kontraktor kepada pemerintah.

Harga minyak yang rendah menyebabkan penerimaan sebagian besar kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) berkurang, sehingga mereka kekurangan dana untuk eksplorasi, ungkap Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) I Gusti Nyoman Wiratmadja Puja di Jakarta, kemarin. Kendati menyesalkan pengembalian wilayah kerja migas oleh KKKS, pemerintah tak dapat berbuat apa-apa.

Wiratmadja mengatakan, pengembalian kontrak wilayah kerja telah mencapai 15 wilayah atau 73% dari realisasi sepanjang tahun lalu. Dia mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan langkahlangkah antisipasi, antara lain dengan memberi kemudahan bagi bisnis sektor hulu migas agar kembali bergairah. Sementara ini baru penghapusan pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dijalankan. Penghapusan pajak-pajak lain sedang disiapkan, misalnya pajak impor peralatan dan sebagainya, tuturnya.

Dia menegaskan, kemudahan- kemudahan bagi investor tersebut saat ini memang dibutuhkan agar kegiatan eksplorasi kembali bergairah, sebab sektor migas menjadi salah satu tulang punggung pendapatan negara. Direktur Hulu Migas Kementerian ESDM Djoko Siswanto menambahkan, selain merosotnya harga minyak dunia, wilayah eksplorasi migas yang mengarah ke laut dalam di Indonesia bagian timur juga menjadi salah satu faktor banyaknya KKKS tidak melanjutkan kegiatan eksplorasinya. Kondisi geografis serta ketersediaan infrastruktur yang minim membuat biaya eksplorasi semakin mahal.

Dia mengatakan, biaya yang harus dikeluarkan untuk melakukan sekali pengeboran sumur di laut dalam mencapai USD100 juta atau sekitar Rp1,3 triliun (dengan kurs Rp13.000 per dolar AS). Pakar energi dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan, lesunya kegiatan eksplorasi sulit dihindarkan di saat jatuhnya harga minyak dunia seperti dalam beberapa waktu terakhir ini.

Belanja investasi untuk eksplorasi dan produksi pun turun seiring makin rendahnya harga minyak dunia. Pemerintah, lanjut dia, sebaiknya memang mengimbangi kondisi tersebut dengan memaksimalkan tugas sebagai fasilitator dan katalisator bagi industri yang bergerak di sektor hulu migas.

Misalnya, melakukan percepatan keputusan atas pelaksanaan proyek eksplorasi atau pengembangan lapangan migas. Hal lainnya, melakukan penyederhanaan izin dan birokrasi.

(bisinis indonesia: Kamis 14 April 2016)

Bisnis.com. JAKARTA Saya turunkan intelijen untuk mendengarkan suara di Maluku, dan di sini menghendaki di darat, kata Presiden Joko Widodo yang menyinggung skema pengembangan Blok Masela saat berkunjung ke Ambon, Senin (4/4/2016).

Pernyataan tersebut sangat menyentak banyak pihak. Jokowi menegaskan keseriusannya dalam memutuskan perkara pengembangan Blok Masela, yang bahkan sempat menciptakan pertentangan pendapat antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli.

Persoalan Blok Masela memang sempat memanaskan hubungan kedua menteri yang seharusnya dalam satu garis kebijakan.

Sudirman Said menginginkan pembangunan kilang pengolahan gas dari blok tersebut dibangun di lepas pantai atau offshore, sedangkan Rizal Ramli mendesak agar pembangunannya di darat atauonshore dengan alasan multiplier effect yang akan diperoleh masyarakat Maluku.

Sudirman bukan tanpa alasan meminta agar pembangunan kilang pengolahan gas bumi dari Blok Masela dibangun di lepas pantai. Sejak awal, plant of development  (PoD) yang diajukan Inpex Masela Ltd. memang menyertakan pembangunan kilang pengolahan offshore.

Perubahan yang diusulkan Rizal Ramli tentu mengubah PoD yang ada, sehingga membuat proyek tersebut molor, dan berpotensi menambah investasi, karena perusahaan harus membangun pipa yang lebih panjang untuk menyalurkan gas dari mulut sumur di lepas pantai ke kilang pengolahan di darat.

Akan tetapi, setelah melalui diskursus panjang, Presiden Joko Widodo akhirnya memutuskan supaya pengelolahan Blok Masela, Kabupaten Maluku Barat Daya, Provinsi Maluku menggunakan skema darat (onshore liquified natural gas/OLNG). Keputusan itu menjadi titik terang untuk kelanjutan proyek yang sudah digagas sejak 2010.

Sedikitnya terdapat dua alasan yang mendasari Kepala Negara memilih pembangunan kilang di darat daripada di laut. Pemerintah ingin mengangkat perekonomian daerah yang terkena dampak pembangunan Blok Masela. Potensi serapan tenaga kerja mencapai 12.000 orang.

Presiden berharap sumber daya manusia (SDM) lokal, khususnya masyarakat Maluku dan sekitarnya mulai bersiap untuk memanfaatkan peluang tersebut.

“Disiapkan jangan sampai nanti diambil oleh yang di Jawa atau malah asing. Saya kira kita ingin agar wilayah menikmati sebuah proyek besar untuk pengembangan wilayah terutama di Indonesia Timur.”

Di samping menyerap tenaga kerja lokal, Presiden juga ingin tercipta pembangunan wilayah yang terkena dampak pembangunan megaproyek Blok Masela.

Di darat kalau tidak didesain yang baik, jadinya juga tidak baik juga. Apalagi di laut, ini nanti menjadisuper enclave, jadi rakyat hanya lihat dari jauh, kata Presiden.

Bak gayung bersambut, Inpex Corporation selaku kontraktor Blok Masela mengaku telah menerima pemberitahuan dari pemerintah yang memilih untuk membangun kilang darat.

Perusahaan asal Jepang itu mengatakan pemerintah telah meminta untuk memperbaiki rencana PoD sesuai dengan keputusan pemerintah yakni pengembangan onshore LNG.

“Perusahaan akan secara hati-hati memeriksa permintaan pemerintah Indonesia dan berniat bekerja sama untuk memulai pengembangan,” tulis manajemen Inpex dalam laman resminya.

Inpex selanjutnya harus mengajukan kembali rincian teknis dan biaya investasi yang dibutuhkan untuk membangun kilang di darat. Sebelumnya, perusahaan Jepang itu telah mengusulkan pembangunan kilang di laut karena dinilai lebih ekonomis. Pembangunan kilang Blok Abadi Masela di darat dianggap tidak layak secara bisnis.

INDUSTRI PENUNJANG

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute mengatakan setelah memutuskan pembangunan kilang di darat bukan berarti tugas pemerintah selesai. Pemerintah dalam beberapa tahun ke depan harus mampu mendorong pertumbuhan industri di sekitar kawasan Blok Masela.

Industrinya yang harus disiapkan sehingga ketika gas sudah berproduksi nanti sudah tersedia industri yang siap menyerap. Tentunya itu sesuai dengan keinginan pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia Timur, ujarnya kepada Bisnis.

Komaidi menuturkan Indonesia tidak memiliki pengalaman membangun kilang di laut karena hampir semua kilang di Tanah Air dibangun di darat. Salah satu keuntungan lainnya pembangunan kilang di darat ialah terjadi transfer pengetahuan karena akan menyerap banyak tenaga kerja Indonesia.

Dia berpendapat tidak ada jaminan bahwa pembangunan kilang di laut akan lebih murah. Pasalnya, laut sangat sulit untuk dikontrol dan lokasi Blok Masela juga memiliki potensi rawan gempa.

Komaidi menambahkan jika terbukti benar pembangunan kilang di darat lebih mahal, maka pemerintah perlu menyiapkan insentif guna membuat proyek itu menjadi layak secara bisnis.

saat ini, industri dalam negeri sudah mampu meyediakan pipa untuk pembangunan fasilitas pembangunan kilang di darat. Namun, untuk pipa bawah laut, masih membutuhkan kajian karena harus sesuai dengan karakter dasar laut di daerah Masela.

Komaidi berpendapat jika salah satu BUMN ingin terlibat dalam proyek blok Masela maka pemeritah hanya bisa menjadi fasilitator. Pasalnya, skema yang dipakai ialah business to business dengan Inpex.

Jika Pertamina misalnya berminat itu sah-sah saja. Nanti mereka tinggal membahas dengan Inpex, paparnya.

Elan Biantoro, Head of SKK Migas Public Relation Affairs, mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu respons dari Inpex Masela Ltd. yang menjadi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) blok migas tersebut.

Ini memang membutuhkan waktu, karena Inpex harus mengkaji kembali dan membahas secara detail PoD Blok Masela, katanya saat dihubungi Bisnis, Rabu (6/4).

Elan pun memastikan kasus Blok Masela itu tidak akan mengganggu tata kelola migas secara keseluruhan di dalam negeri. Blok Masela hanya satu dari sekian banyak megaproyek migas di dalam negeri yang membutuhkan perhatian serius.

Sejauh ini, menurutnya, pelaku migas di dalam negeri tidak terganggu dengan keputusan Presiden Jokowi yang menginginkan pembangunan kilang pengolahan gas dari Blok Masela di darat. Hal itu terbukti dengan tidak adanya perusahaan migas dunia yang hengkang dari Indonesia.

Chevron, Exxon, Shell, BP, mereka itu perusahaan migas besar dunia dan masih beroperasi di Indonesia. Itu artinya industri migas Indonesia masih menarik, dan mereka nyaman berinvestasi di dalam negeri, ujarnya.

Blok Masela sebenarnya memang hanya satu dari sekian banyak megaproyek migas di dalam negeri, karena Indonesia masih memiliki Indonesia Deepwater Development (IDD) yang dikelola Chevron Indonesia Company, dan Blok East Natuna yang digarap oleh konsorsium dengan PT Pertamina (Persero) sebagai pemimpinnya.

IKLIM INVESTASI

Meski demikian, Elan menegaskan perlunya perbaikan iklim investasi di industri migas untuk merangsang investor menanamkan modalnya di dalam negeri. Pasalnya, saat ini harga minyak dunia masih rendah, dan realisasi lifting terus menurun.

Perbaikan investasi tersebut dapat dilakukan dengan pemangkasan perizinan dan insentif fiskal kepada perusahaan yang ingin mengelola migas di dalam negeri. Dengan begitu, iklim investasi di dalam negeri akan lebih kompetitif dibandingkan dengan negara lain.

Elan juga menegaskan industri migas tidak dapat dipaksakan untuk dibawa kepada hal yang bersifat instan. Seluruh kegiatan dalam industri migas memerlukan perhitungan dan perencanaan yang matang, agar hasil yang diperoleh dapat optimal.

Amin Sunaryadi, Kepala SKK Migas, sebelumnya juga memastikan Inpex dan Shell yang menjadi KKKS di Blok Masela tidak akan hengkang hanya karena keputusan Presiden Jokowi yang memerintahkan pembangunan kilang di darat.

Inpex dan Shell hanya perlu menghitung ulang PoD dengan memasukkan perubahan yang diinginkan pemerintah, termasuk merevisi kerangka waktunya.

Kalaupun Inpex dan Shell menyerah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno memastikan BUMN siap mengelola Blok Masela, jika tidak ada investor yang menunjukkan minat untuk masuk ke sana.

Bahkan, Rizal Ramli lebih dulu optimistis banyak pemilik modal yang ingin masuk ke Blok Masela, karena memiliki cadangan gas sekitar 10 triliun kaki kubik (TCF).

Rizal juga meyakini Inpex tidak akan keluar dari Blok Masela, karena telah menghabiskan sekitar US$2 miliar untuk melakukan eksplorasi.

Harus diakui, Investor secara prinsip memang menyenangi kepastian yang diberikan pemerintah, sehingga dapat lebih tenang untuk menanamkan modalnya di dalam negeri.

Indonesia Petroleum Association (IPA) sempat mengkhawatirkan lamanya keputusan pemerintah terhadap revisi pengembangan Blok Masela. Apalagi, saat ini industri hulu migas sedang tidak dalam kondisi yang baik.

Sammy Hamzah, Direktur IPA, mengatakan kekhawatiran terhadap lamanya keputusan pemerintah dalam pengembangan Blok Masela memunculkan pertanyaan apakah hal yang sama akan terjadi kepada proyek lainnya.

Apa mungkin akan terjadi hal sama di proyek yang lain? Jadi itu yang menjadi kekhawatiran, katanya.

Persoalan Blok Masela dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah betapa krusialnya masalah kepastian dalam industri migas. Apalagi di saat yang bersamaan pemerintah ingin menggenjot investasi dengan memangkas perizinan, agar memberikan kepastian usaha dan perbaikan iklim investasi.

Persoalan Blok Masela dapat menjadi pembelajaran bagi pemerintah betapa krusialnya masalah kepastian dalam industri migas. Apalagi di saat yang bersamaan pemerintah ingin menggenjot investasi dengan memangkas perizinan, agar memberikan kepastian usaha dan perbaikan iklim investasi.