Bisnis.com; 17 Agustus 2020

Pemerintah seharusnya lebih mengutamakan masuknya investasi dan bergulirnya perekonomian dalam arti luas dari sekadar penerimaan penerimaan negara dari sektor migas

JAKARTA — Presiden Joko Widodo menginginkan pendapatan negara bukan pajak perlu dioptimalkan pada tahun depan, arus investasi dari sektor minyak dan gas bumi dinilai masih perlu diperderas.

Menurut staf pengajar Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto, pernyataan Presiden Joko Widodo untuk mengoptimalkan pendapatan negara bukan pajak (PNBP) tersebut sangat positif.

Namun, hal itu perlu disinkronkan dengan paradigma pengelolaan sumber daya alam migas sbg penggerak perekonomian dalam arti yang lebih luas.

Dia menuturkan bahwa pemerintah seharusnya lebih mengutamakan masuknya investasi dan bergulirnya perekonomian dalam arti luas dari sekadar penerimaan penerimaan negara dari sektor migas.

“Sebaiknya masuknya investasi yang ditekankan. Dengan sistem pengusahaan migas kita yang menggunakan bagi hasil, selalu ada trade off antara bagaimana untuk lebih menarik investasi di satu sisi dan level penerimaan negara dari migas di sisi lain,” katanya kepada Bisnis, baru-baru ini.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo berencana untuk lebih mengoptimalkan PNBP, salah satunya dari sektor hulu minyak dan gas bumi.

Pada 2021, kata Presiden, langkah untuk mengoptimalkan PNBP antara lain dengan peningkatan kuatntitas dan kuanlitas layanan, inovasi layanan, peluasan objek audit.

Dunia Energi, 14 Agustus 2020

SUBSIDI untuk Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG) sudah berjalan lebih dari 10 tahun. Bahkan subsidi BBM jauh lebih lama, yakni dari medio 1980-an masyarakat sudah bisa menikmatinya dengan harga terjangkau. Berbeda dengan LPG yang baru diberlakukan pada 2006. Kala itu program konversi minyak tanah menjadi LPG menjadi andalan pemerintah.

Konversi BBM ke LPG menyasar pada pengguna minyak tanah. Kala itu minyak tanah menjadi salah satu pos terbesar subsidi LPG.

Penggunan LPG yang juga disubsidi dinilai masih lebih baik karena tidak sebesar BBM. Basis pemerintah melaksanakan program pengalihan penggunaan minyak tanah ke LPG adalah penghematan anggaran subsidi pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)

Untuk BBM, kebijakan harga murah sudah diberlakukan sekitar lebih dari 20 tahun lalu. Kebijakan itu dianggap tepat karena harga BBM murah (diberikan subsidi) relatif masih relevan dengan kondisi ketika kebijakan diambil. Serta harus diakui dengan harga BBM murah daya beli masyarakat di dalam negeri bisa terjaga.

Tapi pada perjalanannya dampak positif itu semakin memudar. Tidak sedikit kalangan yang mengatakan bahwa pemberian subsidi baik untuk BBM maupun LPG ini adalah bom waktu. Hal itu tidak berlebihan karena hingga kini untuk memenuhi kebutuhan BBM maupun LPG pemerintah masih bergantung pada pasokan dari luar negeri. Lantaran konsumsi terus meningkat tapi kemampuan dalam negeri untuk memenuhi kebutuhan terbatas bahkan cenderung menurun.

Konsumsi LPG Indonesia tercatat sebesar 1,28 juta ton. Pada 2008 konsumsi LPG Indonesia meningkat menjadi 1,84 juta ton. Pada tahun 2018 realisasi konsumsi LPG Indonesia sebesar 7,56 juta ton. Porsi impor LPG untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sekitar 70 %

Sejak 2015 memang pemerintah berhasil memangkas besaran subsidi BBM dan LPG. Pada 2014 subsidi BBM dan LPG mncapai Rp240 triliun berhasil ditekan menjadi Rp 60,8 triliun pada 2015. Tapi kembali lagi, subsidi dinilai sebagai bom waktu. Kenapa demikian? karena indikator pembentuk harga BBM dan LPG adalah harga minyak dunia internasional yang bergerak fluktuatif. Saat harga minyak dunia melonjak maka harga BBM dan subsidi juga ikut terkerek.

Tidak hanya itu, nilai tukar rupiah juga menjadi faktor utama. Apabila dolar AS naik maka pemerintah harus kembali merogoh kocek lebih dalam untuk membaya subsidi.

Namun untuk merubah harga komoditas yang disubsidi tidaklah mudah. LPG memang praktis tidak ada perubahan berarti sejak subsidinya digulirkan, tapi BBM? jangan tanya karena berbagai insiden kerap terjadi jika pemerintah sudah mengungkit-ungkit harga BBM. Tidak jarang juga harga BBM dijadikan sebagai alat politik.

Pemerintah seakan terjebak dalam kebijakan subsidinya. Saat harga minyak melonjak hingga mendekati US$100-an per barel, harga BBM tidak kunjung disesuaikan. Itu tentu memberikan kontraksi luar biasa terhadap anggaran pemerintah untuk subsidi. Bom waktu benar-benar bukan isapan jempol belaka.

Contoh membengkaknya subsidi BBM pada 2013 yang mencapai Rp210 triliun, melonjak 105,1% melampaui pagu APBN-P 2013 yang ditargetkan sebesar Rp199 triliun.

Setelah sempat turun, subsidi setelah 2014 pun kembali membengkak. Jika pada 2016 subsidi BBM dan LPG bisa ditekan hanya Rp43,7 triliun tapi tahun berikutnya kembali naik jadi Rp 47 triliun. Kemudian naik lagi menjadi pada 2018 menjadi Rp97 triliun. Penurunan yang terjadi 2016 disebabkan oleh anjloknya harga minyak dunia tapi mulai 2017 harga miyak kembali naik. Puncaknya pada 2018 saat harga minyak kembali bernagsur stabil diiringi peningkatan konsumsi masyarakat maka subsidi BBM dan LPG kembali dekati 100an triliun yakni Rp 97 triliun.

Pemerintah dan DPR RI pun diminta untuk berhati-hati dalam menerapkan kebijakan soal Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG), baik yang subsidi maupun non subsidi.

Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute dalam disertasinya mengungkapkan perubahan harga BBM dan LPG baik subsidi maupun nonsubsidi bisa berdampak langsung terhadap kondisi makro ekonomi Indonesia. Beberapa indikator makro ekonomi bisa terdampak langsung diantaranya inflasi, penerimaan pajak, investasi, pendapatan dan konsumsi rumah tangga, ekspor dan impor.

Berdasarkan penelitiannya, ada dampak kebijakan penentuan harga BBM dan LPG terhadap sejumlah indikator makro ekonomi Indonesia sesuai dengan konsep dan teori ekonomi.

“Harga BBM berbanding terbalik dengan pertumbuhan ekonomi, penerimaan pajak, pertumbuhan investasi, pendapatan rumah tangga, konsumsi rumah tangga, dan impor. Serta berbanding lurus dengan tingkat inflasi dan pertumbuhan ekspor,” kata Komaidi.

Dampak kebijakan peningkatan harga BBM terhadap tingkat inflasi, penerimaan pajak, pertumbuhan investasi, pendapatan rumah tangga, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat peningkatan harga LPG.

Dampak kebijakan peningkatan harga LPG terhadap pertumbuhan ekonomi lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat peningkatan harga BBM.

Dampak kebijakan peningkatan harga BBM subsidi terhadap tingkat inflasi, penerimaan pajak, pertumbuhan investasi, pendapatan rumah tangga, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat peningkatan harga BBM nonsubsidi.

Dampak kebijakan peningkatan harga BBM Subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat peningkatan harga BBM nonsubsidi.

Selain itu,  dampak kebijakan peningkatan harga LPG subsidi terhadap tingkat inflasi, penerimaan pajak, pertumbuhan investasi, pendapatan rumah tangga, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor lebih besar dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat peningkatan harga LPG nonsubsdi.

Dampak kebijakan peningkatan harga LPG subsidi terhadap pertumbuhan ekonomi lebih kecil dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat peningkatan harga LPG Non Subsidi.

“Pemerintah dan DPR perlu lebih cermat di dalam memilih produk mana yang akan disesuaikan harganya termasuk juga harus cermat memilih kombinasi skenario peningkatan harga BBM dan LPG jika dihadapkan pada pilihan untuk memeningkatkan harga kedua produk tersebut secara bersamaan,” kata Komaidi dalam sidang terbuka baru-baru ini.

Berdasarkan hasil penelitiannya, peningkatan harga BBM bersubsidi memberikan dampak yang lebih besar terhadap hampir sebagian besar indikator makro ekonomi Indonesia dibandingkan dampak yang ditimbulkan akibat peningkatan harga BBM non subsidi.

Jika pemerintah dan DPR harus memilih antara memeningkatkan harga BBM bersubsidi atau BBM non subsidi, pemerintah dan DPR perlu memilih opsi kebijakan yang memiliki dampak yang lebih kecil terhadap sasaran pembangunan ekonomi yang akan dicapai.

Lalu jika pertumbuhan ekonomi menjadi prioritas, pemerintah perlu lebih berhati-hati dalam kebijakan penentuan harga BBM non subsidi.

“Akan tetapi jika inflasi, penerimaan pajak, pertumbuhan investasi, pendapatan rumah tangga, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor yang menjadi prioritas, pemerintah dan DPR perlu berhati-hati dalam menentukan kebijakan harga BBM bersubsidi,”jelas Komaidi.

Kemudian jika pemerintah dan DPR harus memilih antara memeningkatkan harga BBM atau LPG, pemerintah dan DPR dapat memprioritaskan untuk memeningkatkan harga LPG.

“Peningkatan harga BBM memiliki dampak yang lebih besar terhadap inflasi, penerimaan pajak, pertumbuhan investasi, pendapatan rumah tangga, konsumsi rumah tangga, ekspor, dan impor dibandingkan dampak peningkatan harga LPG,” kata Komaidi.(Rio Indawan)

Katadata.co.id; 12 Agustus 2020

Pengembangan sejumlah blok eksplorasi saat ini menemui jalan terjal. Pasalnya, kebijakan penetapan harga gas maksimal US$ 6 per MMbtu di plant gate tidak sesuai dengan perhitungan keekonomian pengembangan lapangan gas Kontraktor Kontrak kerja Sama atau KKKS.

Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto meyakini kebijakan yang diambil pemerintah pastinya telah memperhitungkan segala aspek. Termasuk implikasinya terhadap iklim investasi di sektor hulu, maupun dalam hubungannya dengan keekonomian pengembangan lapangan baik di masa eksplorasi maupun produksi.

Adapun salah satu yang sudah diantisipasi serta menjadi pilihan pemerintah yakni dengan mengurangi bagian negara di dalam kontrak bagi hasil. Sehingga bagian kontraktor dijamin tetap dan tidak berkurang atau berubah.

“Jadi, jika dalam kasus tertentu kebijakan capping harga gas di plant gate itu berimplikasi pada keekonomian pengembangan lapangan, maka pemerintah ya harus konsisten menerapkan skenario yang sudah ditetapkan, yaitu bersedia mengurangi porsi bagi hasilnya sendiri,” ujar Pri kepada katadata.co.id, Selasa (11/8).

Menurut Pri, jika hal tersebut tidak cukup, maka opsi untuk menambah keekonomiannya bisa berasal dari pendapatan pemerintah dari pajak migas. Meski demikian, hal tersebut masih memerlukan pembahasan yang lebih lanjut.

“Baik di dalam kerangka payung hukum maupun di dalam aspek teknis implementasinya.

Selalu akan ada trade-off dari setiap pilihan kebijakan,” ujarnya. Senada, Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal Husin menyebut dengan keluarnya penetapan harga gas bagi industri, pemerintah telah menjanjikan bahwa tingkat keekonomian bagi KKKS akan tetap dijaga.

“Saya sudah mengira akan ada tantangan untuk bagaimana menghitung kompensasi KKKS akan gap harga gas ini, salah satu tantangannya adalah asumsi biaya capex maupun opex yang kedua belah pihak (pemerintah dan KKKS) bisa saja mempunyai angka masing-masing,” kata dia.

Maka itu, ia mendorong pemerintah agar cepat segera menyelesaikan persoalan tersebut secara transparan. Pasalnya, hal ini juga dapat menambah ketidakpastian investasi bagi investor di Indonesia. “Bila berlarut-larut akan mempengaruhi iklim investasi,” ujarnya.

Sebelumnya, SKK Migas menyebutkan bahwa pengembangan Blok Sakakemang terancam mundur akibat aturan penurunan harga gas industri. Itu lantaran Repsol, keberatan dengan penetapan harga gas maksimal US$ 6 per MMbtu.

SKK Migas menyebut Repsol menginginkan harga jual gas dari Blok Sakakemang mencapai lebih dari US$ 7 per MMbtu. Pasalnya, perusahaan asal Spanyol itu ingin mendapatkan tingkat pengembalian investasi atau Internal Rate of Return (IRR) yang maksimal.

Sehingga harga gas Blok Sakakemang dipatok lebih tinggi dari ketetapan pemerintah. “Kami dari Divisi Komersial ikut campur dalam penentuan apakah bisa lanjut apa tidak. Harga keekonomian Repsol berbeda dengan harga jual di Indonesia,” kata Deputi Keuangan dan Monetisasi SKK Migas Arief Handoko pekan lalu.

SKK Migas dan Repsol pun terus berdiskusi terkait harga gas Blok Sakakemang. Lembaga tersebut ingin menjaga agar proyek migas bisa berjalan tanpa mengurangi penerimaan negara. “Kami harus imbang jaga keekonomian kontraktor dan penerimaan negara tidak berubah,” ujarnya.

Bisnis.com, 12 Agustus 2020

Bisnis.com, JAKARTA — Harga minyak mentah Indonesia pada Juli 2020 meningkat, akankah hal tersebut menjadi sinyal positif untuk gairah proyek hulu migas yang sempat tertunda?

Berdasarkan perhitungan formula Indonesia Crude Price (ICP), rata-rata ICP minyak mentah Indonesia pada Juli 2020 mencapai US$40,64 per barel atau naik sebesar US$3,96 per barel dibandingkan dengan US$36,68 per barel pada bulan sebelumnya.

Staf Pengajar Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto berpendapat bahwa kelanjutan proyek hulu migas tetap harus dilihat dalam jangka panjang.

Kendati harga minyak sudah merangkak naik, harga masih diproyeksi bergerak di bawah level US$50.

“Jadi, dapat dikatakan masih marginal saja untuk migas nasional, termasuk untuk proyek-proyeknya,” katanya kepada Bisnis, Rabu (12/8/2020).

Dia menambahkan bahwa kelanjutan proyek juga bergantung pada prioritas portofolio yang dimiliki oleh investor.

Menurut Pri, perusahaan migas global pasti menyusun strategi investasinya berdasarkan peringkat portofolio yang dimiliki secara global.

“Kalau tidak masuk standar keekonomian mereka atau secara ranking portofolio proyek-proyek hulu migas kita tersebut kalah kompetitif atau kalah dalam hal keekonomiannya dengan proyek mereka yang lain di negara lain ya, tentu mereka pada akhirnya akan menarik diri dari proyek-proyeknya di Indonesia,” jelasnya.

Tim Harga Minyak Indonesia menyatakan bahwa International Energy Agency melalui laporan Juli 2020, menyampaikan pasokan minyak mentah global pada Juni 2020 turun sebesar 2,4 juta barel per hari (bph) menjadi 86,9 buta bph yang merupakan level terendah dalam sembilan tahun terakhir.

“Penurunan ini antara lain disebabkan oleh tingkat kepatuhan OPEC+ yang mencapai 108 persen serta penurunan produksi dari AS dan Kanada,” demikian dikemukakan Tim Harga Minyak Indonesia.

Bisnis.com; 03 Agustus 2020