Bisnis.com, 28 September 2020

Bisnis.com, JAKARTA – Adanya gelombang kedua penyebaran Covid-19 di sejumlah negara ditenggarai sebagai faktor penekan melempemnya harga minyak dunia.

Seperti dilansir dari Bloomberg, harga minyak kembali tertekan setelah sempat naik ke level US$43 per barel di akhir Agustus lalu, seiring dengan munculnya tanda-tanda kebangkitan kembali pandemi yang membuat sejumlah negara memberlakukan lockdown lagi.

Staf Pengajar Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto mengatakan melemahnya harga minyak dunia disebabkan oleh adanya sentimen menurunnya permintaan komoditas tersebut seiring dengan diberlakukannya lockdown jilid II di berbagai negara yang mencatatkan kembali peningkatan kasus positif Covid-19.

Sementara itu, sentimen perang di Timur Tengah justru seharusnya bisa meningkatkan harga minyak dunia. Tetapi, pada kenyataannya harga minyak dunia belum bisa merangkak naik.

“Sentimennya karena itu [gelombang kedua Covid-19]. Selain itu kan biasa di dalam trading ada profit taking,” katanya kepada Bisnis, Senin (28/9/2020).

Senada, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan, kontributor terbesar pergerakan harga minyak dunia pada pekan lalu adalah penyebaran Covid-19 yang kembali naik.

“Saya kira Covid menjadi kontributor terbesar. Bursa saham di Eropa juga lumayan dalam jatuhnya akibat ketakutan perkembangan Covid-19 tersebut,” katanya kepada Bisnis, Senin (28/9/2020).

Harga minyak West Texas Intermediate untuk pengiriman November melemah 0,9 persen menjadi US$39,88 per barel di New York Mercantile Exchange per pukul 7.58 pagi waktu London setelah turun 2,1 persen minggu lalu.

Sementara harga minyak Brent untuk kontrak November penyelesaian turun 0,8 persen menjadi US$41,58 di ICE Futures Europe Exchange setelah jatuh 2 persen pada hari Jumat.

Berdasarkan data Bloomberg per pukul 18.00 WIB, harga minyak WTI Crude Oil menguat 0,52 persen ke level US$40,44 per barel, sedangkan harga minyak Brent di bursa ICE naik 0,41 persen ke level US$42,09.

CNBC, 22 September 2020

Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati baru saja mengungkapkan perkiraan ekonomi Indonesia di kuartal III 2020 ini berada di kisaran minus 2,9% sampai minus 1,0%. Ini artinya, Indonesia masuk ke resesi ekonomi, karena pada kuartal II 2020 ekonomi juga sudah mengalami minus 5,32%.

Ketika negara mengalami resesi ekonomi, apakah harga bahan bakar minyak (BBM) perlu diturunkan, mengingat daya beli masyarakat juga akan menurun selama resesi?

Menurut Pri Agung Rakhmanto, ahli ekonomi energi dan juga pendiri ReforMiner Institute, jika harga BBM diturunkan memang secara relatif akan menjadi lebih rendah atau lebih terjangkau masyarakat, tergantung seberapa besar penurunan harganya. Namun ini tidak menjamin akan mendorong konsumsi masyarakat karena daya beli yang memang turun dan kondisi pandemi Covid-19 ini juga membuat tingkat konsumsi turun.

“Jadi, hal yang mestinya merupakan sisi positif dari diturunkannya harga BBM ini pun menjadi tidak pasti karena kondisi yang ada,” tuturnya kepada CNBC Indonesia melalui pesan singkat pada Senin (22/09/2020).

Lalu, dari sisi faktor yang sangat memengaruhi perhitungan harga BBM seperti harga minyak dan kurs, menurutnya resesi ekonomi Indonesia tidak berkaitan langsung dengan level harga minyak dunia. Nilai tukar rupiah (kurs) juga berpotensi melemah ketika resesi, sehingga justru akan semakin menaikkan biaya dalam pengadaan BBM.

“Jadi dari sudut pandang biaya, sebetulnya relatif tidak ada relevansi untuk menurunkan harga BBM ketika ekonomi nasional resesi, selain untuk mencoba mengangkat daya beli dan konsumsi, yang berdasarkan penjelasan di atas tidak pasti,” jelasnya.

Menurutnya penurunan harga BBM akan berdampak pada keuangan Pertamina dan badan usaha lain penyedia BBM. Dalam hal ini, lanjutnya, harus dihitung secara matang antara potensi manfaat yang diperoleh dengan risiko yang mungkin timbul.

“Jangan sampai penurunan harga BBM membuat kemampuan badan usaha di dalam menyediakan BBM menjadi terganggu,” ujarnya.

Sementara dari sisi risiko terkait pertimbangan politis, menurutnya menurunkan harga BBM relatif lebih mudah diterima secara politis, tetapi akan menimbulkan risiko politis lebih besar ketika pemerintah nantinya mencoba menaikkan atau menyesuaikan lagi.

“Ini juga perlu dipertimbangkan secara matang di dalam memutuskan perlu tidaknya menurunkan harga BBM saat resesi ini,” pungkasnya.

Saat ini harga BBM di luar diesel non-subsidi rata-rata di bawah Rp 10.000 per liter. Untuk harga bensin dengan RON 92 ke atas rata-rata sekitar Rp 9.000- Rp 9.130 per liter. Untuk harga bensin dengan nilai oktan (RON) 90 seperti merek Pertalite yang dimiliki Pertamina sekitar Rp 7.650 per liter, kecuali beberapa wilayah seperti Denpasar dan Tangerang Selatan yang diturunkan setara harga Premium (RON 88) yakni sekitar Rp 6.450 per liter. Sementara solar subsidi masih di harga Rp 5.150 per liter.

Sebelumnya, terkait proyeksi perekonomian RI di kuartal III 2020 ini, Sri Mulyani mengatakan, “Kemenkeu yang tadinya melihat ekonomi kuartal III minus 1,1% hingga positif 0,2%, dan yang terbaru per September 2020 ini minus 2,9% sampai minus 1,0%. Negatif teritori pada kuartal III ini akan berlangsung di kuartal IV. Namun kita usahakan dekati nol.”

Untuk diketahui ekonomi kuartal I-2020 masih positif di 2,97% sementara ekonomi di kuartal II-2020 minus 5,32%. Jika terjadi dua kuartal berturut-turut ekonomi negatif atau kontraksi maka Indonesia masuk resesi.

Kontan.co.id; 22 September 2020

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Sejumlah proyek minyak dan gas bumi (migas) yang sedianya dapat onstream di kuartal III 2020 terpaksa harus mundur ke kuartal IV 2020.

Pengamat Energi dari Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menilai harga masih menjadi pertimbangan utama dalam kepastian onstream sebuah proyek.

“Dengan harga yang relatif rendah tidak terdapat insentif bagi produsen migas untuk mempercepat produksi,” ujar Komaidi kepada Kontan.co.id, Senin (21/9).

Komaidi melanjutkan, pembahasan keekonomian proyek kemungkinan jadi penyebab penundaan proyek. Di sisi lain, hampir sebagian besar produsen migas memilih untuk menahan produksi.

“Dampak utama jika tetap dipaksakan onstream tentu mempengaruhi harga jual yang lebih rendah,” kata Komaidi.

Komaidi menilai, dalam kondisi saat ini solusi yang mungkin dilakukan yakni tetap menjaga produksi dalam batas tertentu sesuai keperluan.

“Menjaga tingkat produksi dan ada aspek target penerimaan negara terkait hal tersebut sehingga juga harus dipertimbangkan,” pungkas Komaidi.

Dunia Energi, 16 September 2020

JAKARTA – Bisnis gas alam cair atau Liquefied Natural Gas (LNG) Indonesia tengah menjadi sorotan lantaran baru saja kehilangan salah satu kontrak jual beli LNG penting yakni Western Buyer Extention (WBX) yang memutuskan tidak memperpanjang kontraknya yang habis pada tahun ini. Kontrak dengan WBX merupakan salah satu kontrak LNG terbesar yang dibuat oleh Indonesia, bahkan menjadi salah satu yang terbesar di dunia.

Kini berbagai pihak menerka-nerka seperti apa masa depan bisnis LNG Indonesia setelah ditinggal salah satu pembeli terbesarnya di tengah berbagai ketidakpastian berbagai indikator ekonomi seperti sekarang ini.

Pri Agung Rakhmanto, pengamat migas dari Universitas Trisakti, mengatakan harus diakui situasi pasar LNG global sudah lima tahun terakhir cenderung oversupply sehingga harga tertekan. Selain itu, saat ini  sudah banyak sumber pasokan di luar yang memberikan harga jual lebih murah, seperti dari Australia, Qatar, Malaysia, termasuk juga dari Amerika Serikat dengan kelebihan produksi shale gas.

“Situasi ini kemungkinan masih akan berlangsung 2-3 tahun ke depan. Bisa juga lebih lama karena diperparah demand yang makin turun karena pandemi covid,” kata Pri Agung kepada Dunia Energi, Rabu (16/9).

Menurut Pri Agung, wajar sekali keputusan pembeli dari Jepang (WBX) tidak melanjutkan kontrak pembelian LNG dari kilang Bontang. Nasib proyek LNG nasional ke depan akan sangat bergantung kepada bagaimana kepiawaian para pengambil kebijakan di tanah air (pemerintah) di dalam bagaimana bisa mencari market dan mendapatkan pembelinya.

Agar LNG Indonesia diminati oleh konsumen maka harga yang kompetitif bisa jadi solusi.

“Untuk membuat harga kompetitif, salah satu opsi yang bisa diambil adalah dengan mengurangi porsi bagian negara di dalam komponen harga jual gas atau LNG kita,”  kata Pri Agung.

Dia pun mengingatkan bahwa yang perlu diutamakan dari Proyek gas atau LNG adalah bagaimana agar proyek itu tetap berjalan, sehingga investasi mengalir masuk dan ujungnya mampu menimbulkan multiplier effect ekonomi. “Jadi bukan lagi penerimaan negara langsung yang diutamakan. Insentif fiskal juga perlu diperluas, misal pembebasan PPn, PBB, bea masuk impor, dan pajak-pajak tidak langsung ataupun retribusi daerah,” ungkapnya.

Selain itu, pasar domestik juga jangan sampai dilupakan dan perlu dimaksimalkan. Hanya saja menurut Pri Agung, lagi-lagi kuncinya memang di harga jual LNG. Jadi baik pasar luar maupun domestik, salah satu syarat untuk bisa mendapatkan pembeli LNG adalah harganya harus lebih kompetitif. “Jadi, semua effort perlu lebih difokuskan untuk ke arah itu,” kata Pri Agung.(RI)

Kontan, 14 September 2020

JAKARTA. Pemerintah dan DPR sepakat menghapus rencana pembentukan Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK) sebagai pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (migas) dalam Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RUU Cipta Kerja.

Menanggapi kabar tersebut, Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mengakui siap mengikuti ketentuan pemerintah.

Asal tahu saja, ketentuan BUMN Khusus dalam RUU Cipta Kerja memang diafiliasikan dengan SKK Migas. Kehadiran BUMN Khusus berpotensi menghapus SKK Migas.

Nantinya, institusi ini berganti menjadi Badan Usaha Milik Negara Khusus (BUMNK). Poin tersebut tertera dalam pasal 4A dan pasal 64A terkait perubahan UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

“Hanya saja kami minta agar apapun keputusannya, harus memberikan kepastian berusaha bagi investor sehingga industri hulu migas Indonesia dapat dijaga keberlangsungan nya,” ujar Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih kepada Kontan.co.id, Senin (14/9).

Di sisi lain, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menjelaskan langkah melepas ketentuan pembentukan BUMN Khusus kemungkinan berkaitan dengan proses RUU Migas yang masih berjalan.

Artinya, pembentukan BUMN Khusus masih mungkin tertuang dalam RUU Migas nantinya. “Dalam hal ini UU tersebut tidak membatalkan UU yg ada sebelumnya hanya mengubah beberapa ketemtuan yg dinilai jadi penghambat saja,” jelas dia kepada Kontan.co.id, hari ini.

Komaidi melanjutkan, pemerintah juga perlu memperjelas konsep pembentukan BUMN Khusus yang dimaksud, termasuk penjelasan seputar kebutuhan akan kehadiran BUMN Khusus.

Dia pun tak menampik, pembentukan BUMN khusus bakal memberi dampak pada proses hulu migas tanah air. “Tergantung konsepnya seperti apa. Pembentukan dari nol atau mengubah bentuk institusi yang sudah ada. Penyesuaiannya akan memerlukan waktu lagi,” ungkap Komaidi.

Ia menilai, pemerintah perlu melakukan kajian mendalam soal kebutuhan BUMN Khusus. Ia menyarankan agar pembentukan BUMN Khusus juga tidak sekedar ajang uji coba pasalnya industri hulu migas berpotensi menjadi korban.

RUU Migas jalan di tempat

Dalam catatan Kontan.co.id, Pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) memastikan akan ada dua regulasi yang masuk dalam pembahasan Program Legislasi nasional (Prolegnas) yakni UU Energi Baru Terbarukan dan UU Migas.

“DPR dari sisi prioritas yang akan kita tuntaskan adalah EBT. (pengembangan) EBT harus dimulai,” ungkap Sugeng dalam diskusi virtual, Sabtu (29/8).

Sugeng melanjutkan, pembahasan UU Migas masih terkendala Daftar Isian Masalah (DIM) pemerintah yang tak kunjung siap. DPR bahkan menyatakan siap menyerahkan inisiatif UU Migas ke tangan pemerintah jika tak kunjung ada perkembangan.

Menanggapi dinamika yang terjadi, Ekonom Senior Faisal Basri menilai pembahasan UU Migas tidak dianggap penting oleh pemerintah dan DPR.

“Ini undang-undang udah lama sekali. Saya nangkepnya mungkin tidak penting tuh UU Migas. Tadinya inisiatif DPR terus bolanya mau di gocek ke pemerintah,” kata Faisal dalam kesempatan yang sama.

Menurutnya, pembahasan kedua UU harusnya bisa dilakukan secara paralel. Kendati demikian, Faisal mengungkapkan jika dilihat dari sisi ekonomi politik maka pembahasan UU Migas yang seperti dianaktirikan dapat dipahami karena ada perbedaan oligarki.

Menurutnya, tidak banyak pengusaha migas nasional yang masih tersisa, sementara masih banyak pengusaha EBT yang tersisa dan punya kepentingan

Kompas.com; 9 September 2020

KOMPAS.com – Pembahasan mengenai bahan bakar minyak (BBM) jenis Premium dan Pertalite baru-baru ini kembali ramai diperbincangkan masyarakat.

Setelah sebelumnya muncul wacana menghapus keduanya, anggota Komisi VII DPR RI, Mulan Jameela, mengusulkan penyetaraan harga Pertamax dengan Premium.

Hal itu diungkapkan Mulan saat rapat dengar pendapat Komisi VII dengan direksi Pertamina pada Senin (31/8/2020) sebagai solusi atas rencana Pertamina yang akan menghapus BBM jenis Pertalite dan Premium.

Harga BBM Cukup Bersaing

Pengamat energi dari Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, mengungkapkan, harga BBM sudah cukup bersaing dalam konteks pasar dalam negeri.

Menurut dia, harga-harga BBM Pertamina juga dijadikan patokan oleh pelaku usaha bahan bahan bakar yang lainnya.

“Karena volume yang mayoritas, sering kali harga Pertamina menjadi referensi atau acuan pemain yang lain,” kata Komaidi saat dihubungi Kompas.com, Rabu (9/9/2020).

Komaidi menjelaskan, tidak bisa membandingkan harga BBM Pertamina dengan yang ada di luar negeri. “Tentu tidak bisa aple to aple,” ucap Komaidi lagi. Lebih lanjut, dia memaparkan sedikit catatan mengenai harga BBM Pertamina dari era Presiden Soeharto hingga kini Presiden Joko Widodo. Pertama, pada era Presiden Soeharto lebih dipilih mekanisme subsidi, disesuaikan dengan kondisi pada saat itu. “Era awal pembangunan perlu daya dorong dan produksi masih berlimpah,” ucap Komaidi.

Kemudian, era Presiden BJ Habibie, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur, dan Megawati, lanjut Komaidi, merupakan era transisi yang mana harga BBM masih belum lepas dari kebijakan lama. Pada periode ini gejolak politik masih tinggi sehingga kebijakan harga BBM yang relatif sensitif secara politik tidak banyak diubah. Lalu, imbuh dia, era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) memiliki kemiripan dengan era Presiden Soeharto, tetapi sudah tertekan dalam aspek fiskal. “Pertumbuhan ekonomi dan pemerataan menjadi target utama. Banyak subsidi yang diberikan. Kalaupun BBM dinaikkan, diganti dengan kompensasi lain seperti BLT,” jelas Komaidi.

Saat ini, pada zaman Presiden Joko Widodo, menurut dia, masih berusaha lepas dari ketergantungan subsidi energi, terutama BBM. Selain itu, juga relatif tertolong dengan tren harga minyak mentah yang rendah.

“Namun, ketika harga minyak menuju normal, masalah fiskal datang yang sejauh ini sebagian menjadi beban bagi pelaksana penugasan, yaitu Pertamina,” kata Komaidi.

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) tercatat mengalami kerugian sekitar Rp 11 triliun pada semester 1 tahun 2020. Menyoal dari hal itu, Komaidi menuturkan, berdasarkan laporan keuangan yang ada, sebenarnya kegiatan operasional penjualan-biaya pokok penjualan masih untung. “Untuk kerugian, jika mencermati laporan keuangan yang ada relatif dapat dipahami. Artinya rugi datang dari biaya lain-lain di luar biaya pokok penjualan,” kata Komaidi. Menurut Komaidi, dalam konteks laporan keuangan (akuntansi) umum, semester 1 tidak lebih baik dari semester 2.

Salah satu penyebabnya yakni banyak biaya-biaya yang sudah keluar di semester 1, penerimaan atas biaya tersebut belum terealisasi di semester 1. “Ada pula sebab lain, pada semester 1 masih ada peluang adanya pembebanan biaya dari tahun sebelumnya,” ungkap dia. “Misalnya tagihan-tagihan dari vendor yang disampaikan di Desember tahun sebelumnya misalnya akan dibayar di semester 1 tahun berikutnya mengingat proses invoice juga memerlukan waktu,” sambung Komaidi. Laporan kerugian di semester 1 ini, Komaidi melanjutkan, tidak bisa digunakan menjadi indikator akhir karena masih ada semester berikutnya.

Maksimalkan penjualan di semester 2

Komaidi memiliki satu saran utama untuk Pertamina jika ingin menutup kerugian yang mereka alami di semester 1 ini. Saran itu yakni dengan memaksimalkan di semester 2 nanti. “Saya kira memaksimalkan di semeter kedua. Maksimalkan penjualan dan minimalkan biaya,” jelas Komaidi. Saat disinggung soal kebijakan Pertamina di masa pandemi virus corona ini, Komaidi melihat upaya yang serius perusahan pelat merah itu.

Sebaliknya, Komaidi justru menyoroti beberapa kebijakan pemerintah. “Saya kira dari sisi perusahaan (Pertamina) terlihat banyak upaya yang dilakukan untuk menaikkan penjualan. Yang perlu menjadi catatan adalah kebijakan pemerintah. Misalnya menugaskan Pertamina untuk membangun RS untuk Covid,” kata Komaidi. Hal itu, lanjut dia, berdampak bagus dari sisi sosial, namun, dari kacamata usaha akan menjadi beban tersendiri bagi kelangsungan usaha. “Dari sisi sosial bagus namun dari kacamata usaha tentu ini menjadi beban usaha. Sehingga pemerintah perlu lebih baik lagi ke depan,” pungkas Komaidi.

Mekanisme pasar

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat energi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) Fahmy Radhy. Fahmy menjelaskan, harga BBM non-subsidi Pertamina ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar. Hal itu, lanjut Fahmy, dipastikan dapat bersaing di pasar dalam negeri, dan juga dipastikan menjadi market leader. ” Harga BBM non-subsidi Pertamina ditetapkan berdasarkan mekanisme pasar, pasti bisa bersaing. Bahkan dalam penetepan harga, Pertamina menjadi merket leader,” kata dia. Kemudian, kata Fahmy, saat Pertamina tidak menurunkan harga BBM dan harga minyak dunia sedang terpuruk, SPBU asing juga tidak menurunkan harga jualnya. “Harga BBM subsidi dan penugasan ditetapkan pemerintah, seringkali di bawah harga keekonomian, sehingga tidak ada pesaing,” imbuh dia.

Disarankan menurunkan harga BBM

Fahmy memiliki beberapa saran yang dapat dilakukan oleh Pertamina untuk menutup kerugian di semester 1 ini. “Naikkan lifting minyak dan efisiensi besar-besaran dalam pengadaan impor BBM, termasuk efisiensi pengeluaran gaji direksi dan komisaris,” jelas dia. Selain itu, Pertamina disarankannya untuk menurunkan harga BBM pada saat harga minyak dunia terpuruk karena pandemi. Meskipun penurunan harga BBM akan memperbesar kerugian semeseter 1 di tahun 2020 ini. “Namun, penurunan harga tersebut dapat memberikan kontribusi menaikan daya beli rakyat yang lagi terpuruk akibat pandemi. Ujung-ujungnya, penurunan harga BBM akan menaikkan pertumbuhan ekonomi,” papar Fahmy.

Katadata.co.id; 31 Agustus 2020

Revisi Undang-undang Minyak dan Gas Bumi (Migas) yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 hingga kini belum dibahas Dewan Perwakilan Rakyat. Ketua Komisi Energi DPR Sugeng Suparwoto menyatakan revisi UU Migas merupakan inisiatif anggota dewan dan untuk memulai pembahasan memerlukan daftar inventarisasi masalah (DIM) yang disusun oleh pemerintah.

Hingga kini, pemerintah belum menyerahkan DIM revisi UU Migas ke DPR. Bila pemerintah tak kunjung menyusun dan menyerahkan DIM RUU Migas, maka DPR akan menyerahkan naskah akademiknya ke pemerintah, sehingga tidak lagi menjadi insiatif DPR namun menjadi inisiatif pemerintah.

Nantinya, DPR yang akan menyiapkan dan menyusun DIM. “Intinya kami mau tumbuhkan suasana baru, kebutuhan tinggi butuh investasi besar,” ujar Suparwanto, Senin (31/8).

Sementara itu Pelaksana Tugas Dirjen Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ego Syahrial menyatakan saat ini pemerintah masih fokus pada Rancangan UU Cipta Kerja atau Omnibus Law. Sehingga, pemerintah bakal menunggu apabila DPR menyerahkannya sebagai insiatif pemerintah. “Webinar ini kami tampung unek-unek semua. Ini jadi dasar kami susun DIM ke depan,” kata Ego.

Ego berharap dengan adanya revisi UU Migas dapat mendorong kegiatan ekplorasi di dalam negeri lebih baik. Apalagi pada 10 hingga 30 tahun belakangan, kegiatan ekplorasi tidak menghasilkan penemuan-penemuan cadangan migas Jumbo.

“Ini menjadi dasar agar membuat lebih menarik. Salah satu aturan yang sudah dihapus sekitar 100-200 regulasi, tapi tumpang tindih yang atur ini enggak cuma ESDM tapi Kementerian/Lembaga lain,” ujarnya.

Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai penyelesaian RUU Migas merupakan langkah awal yang memang mutlak diperlukan. Alasannya ini sebagai landasan semua peraturan turunan, terutama terkait fiskal atau perpajakan.

“Jadi, kalau tanpa revisi UU Migas, maka kita akan selalu berkutat di dalam upaya penyelesaian masalah (di sektor migas), tetapi tidak sampai ke fundamentalnya,” ujar Pri kepada Katadata.co.id, Senin (31/8).

Dia mencontohkan prinsip assume and discharge yang mestinya diberlakukan sebagai lex specialis pada aturan perpajakan. Namun, kedua prinsip itu tidak akan bisa diterapkan kembali jika undang undang migasnya tidak diubah.

Selain penerapan assume and discharge, masalah lain seperti birokrasi dan perizinan satu pintu, pemisahan aspek finansial hulu migas dengan keuangan negara, hanya akan bisa diatasi dengan revisi UU Migas. Pri menilai revisi UU Migas memang harus diarahkan bagaimana mengatasi masalah-masalah tersebut.

“Sekarang pemerintah sedang membahas omnibus law dengan DPR, di dalamnya mengatur atau berkaitan dengan revisi UU Migas. Maka, isinya mestinya adalah ketentuan yang dapat digunakan sebagai landasan untuk mengatasi persoalan fundamental tersebut,” ujarnya.

Artikel ini telah tayang di Katadata.co.id dengan judul “DPR Tunggu Usulan Pemerintah untuk Revisi UU Migas” ,

Penulis: Verda Nano Setiawan
Editor: Yuliawati