Kompas.com; 22 November 2022

JAKARTA, KOMPAS.com – Selama masa transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) dari energi berbasis fosil berjalan, minyak dan gas (migas) masih memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan energi Indonesia. Untuk itu, peran Rancangan Undang-undang (RUU) Migas juga jadi elemen penting. Menurut analis energi dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna, RUU Migas akan menjadi barometer seberapa serius Indonesia dalam menyikapi periode transisi tersebut.

“Jika ragu-ragu menentukan RUU Migas, bisa jadi transisi migas ini juga ikut berdampak,” kata Putra melalui keterangannya, Selasa (22/11/2022). Menurut dia, RUU Migas harus dituntaskan untuk memberikan kepastian hukum di sektor migas. Apalagi, saat ini Pemerintah Indonesia memiliki target produksi 1 juta barel minyak per hari (bph) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030. Lantaran RUU Migas masih belum pasti, sejumlah investor mulai berhati-hati. Catatan IEEFA, sejumlah perusahaan raksasa menyatakan mundur dari proyek pengelolaan blok migas di Indonesia.

Misalnya, Conoco Phillips resmi melepas asetnya kepada PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Kemudian, Chevron dan Shell masih berproses mencari mitra pengganti melanjutkan proyek gas laut dalam Indonesia Deepwater Development (IDD) di Kalimantan Timur dan pengembangan proyek Blok Masela. Baca juga: RUU Migas Bakal Atur Eksplorasi KKKS Demi Target Produksi Besar-besaran.

Senada, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menambahkan, RUU Migas fundamental untuk investasi dan target lifting, sehingga perlu segera diselesaikan. Dia mencatat, proses UU Migas ini mulai dibahas dari 2008 dan sudah beberapa kali dibatalkan atau mengalami proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. “Kalau bicara migas sebagai komoditas strategis harusnya justru menjadi kesadaran bersama untuk segera diselesaikan RUU-nya karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, seharusnya demikian sudut pandangnya,” katanya.

Sebelumnya dalam RDP antara Komisi VII DPR dengan SKK Migas, kedua pihak bersepakat akan segera merampungkan Revisi UU Migas. Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan, RUU Migas akan dijadikan sebagai UU inisiatif DPR agar pembahasan bisa cepat rampung, paling lambat di Juni 2023. “Jadi selesai sudah menjadi produk undang-undang, segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia,” kata Maman.

Detik.com; 22 November 2022

Jakarta – Transisi energi adalah keniscayaan. Namun tidak ada jaminan bahwa perjalanan menuju ke sana akan berlangsung dengan mulus.
Hal itu bisa dilihat dari kondisi saat ini. Sejak pandemi COVID-19 dan memanasnya kondisi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, negara-negara maju justru balik arah kembali mengandalkan energi fosil, salah satunya migas, untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.

Indonesia bisa mengambil hikmah dari kondisi saat ini. Semangat untuk menekan emisi di sektor energi harus dikelola dengan bijak. Salah satu langkah bijak yang bisa diambil adalah dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya gas bumi.

Pengamat Migas dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto,mengungkapkan dalam kajiannya selama 2012-2021 porsi pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik rata-rata meningkat sekitar 1,5% per tahun. Porsi pemanfaatan gas untuk domestik tercatat meningkat dari 52% pada 2012 menjadi 65% pada 2021.

“Sektor industri dan pupuk tercatat sebagai kontributor utama dalam peningkatan konsumsi gas bumi domestik,” kata Pri Agung dikutip, Senin (22/11/2022).

Porsi konsumsi gas bumi sektor industri dan pupuk masing-masing tercatat sekitar 26,68% dan 12,73% dari total produksi gas nasional.

Selain itu, Penemuan cadangan migas Indonesia tahun 2020-2021 didominasi oleh gas bumi. Seperti penemuan di Bronang-02, West Belut, Parang-02, Rembang-3B, dan Wolai02. Program strategis nasional sektor energi juga didominasi oleh gas bumi, seperti Proyek Abadi Masela dan Indonesia Deepwater Development (IDD).

“Dalam perkembangannya gas akan memiliki peran yang lebih penting sebagai jembatan dalam pelaksanaan transisi energi dari fosil menuju ke EBT,” katanya.

Gas bumi memiliki kontribusi besar dalam bauran energi primer Indonesia. Saat ini porsi gas dalam bauran energi primer Indonesia sebesar 19,3% dan diproyeksikan akan terus meningkat. Melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah memproyeksikan porsi gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia 2050 menjadi sekitar 24%, terbesar kedua setelah EBT.

JawaPos; 09 November 2022

JawaPos.com – Peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia terus meningkat. Meski demikian, deregulasi di bidang investasi minyak dan gas justru tidak mengalami perbaikan signifikan.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, Indonesia memiliki 128 basin yang berpotensi memiliki cadangan hidrokarbon. Sebanyak 68 basin di antaranya belum dilakukan pengeboran.

Berdasarkan data hingga 19 Januari 2021, cadangan produksi lapangan migas di Indonesia tercatat 2,44 BBO (billion barrels oil) and 43,6 TCF (trillion cubic feet) gas bumi.

“Sekitar 70 persen wilayah kerja migas produksi telah mengalami penurunan produksi alamiah. Sementara biaya produksi dan pemeliharaan mature fields terus meningkat sejalan dengan penurunan kemampuan produksinya,” kata Komaidi di Surabaya, Rabu (9/11).

Menurut alumnus Unair tersebut, riset Inter-American Development Bank (IDB) pada 2020 menemukan bahwa pemberian insentif untuk mature fields dapat menambah umur keekonomian proyek rata-rata 30 tahun. Saat ini sekitar 52 persen atau 40 WK migas produksi merupakan mature fields.

Selain itu, sebanyak 36 WK berumur 25-50 tahun dan 4 WK berumur lebih dari 50 tahun. “Perbaikan fiskal dan insentif masih diperlukan untuk meningkatkan investasi migas ke depan dalam mencapai target 1 juta BOPD minyak dan 12 BCFD gas di tahun 2030,” kata Komaidi.

Secara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnain mengatakan, pemerintah optimistis mampu mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030.

“Target drilling kami naik dibandingkan tahun sebelumnya sehingga diharapkan menemukan cadangan baru dan menambah produksi,” katanya.

Meski pemerintah telah banyak melakukan ikhtiar untuk menguatkan energi terbarukan, namun Indra memastikan Indonesia belum bisa meninggalkan energi fosil hingga 2045. “Dewan Energi Nasional menyebutkan kebutuhan gas naik 300 persen, minyak naik 105 persen,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak penjualan gas ke Singapura. Kontrak yang semula akan habis pada 2023, diperpanjang lima tahun hingga 2028. Perpanjangan kontrak tersebut terjadi di tengah tumbuhnya permintaan dari dalam negeri. Oleh karenanya, rencananya volume ekspor gas ke Singapura dalam kontrak terbaru akan mengalami penyusutan.

“Permintaan (gas) dari dalam negeri meningkat, dan produksi sumur mulai berkurang,” ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dikutip dari Reuters, Senin (31/10/2022).

Terkait dengan keputusan tersebut, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, jika Indonesia memang punya cadangan gas bumi yang cukup. Namun, menurutnya hal tersebut sebaiknya dikelola dengan lebih baik, mengingat populasi yang terus membesar, sehingga permintaan pun berpotensi meningkat.

“Idealnya, sebuah negara akan lebih memprioritaskan pemenuhan energi domestik ketimbang memikirkan kebutuhan negara lain,” kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin.

“Apalagi kondisi saat ini kita sedang dihadapkan pada biaya energi yang tinggi akibat besarnya konsumi BBM dan elpiji yang diimpor,” tambah dia.

Lebih lanjut Ia bilang, optimalisasi gas bumi, terutama gas alam, di dalam negeri dinilai sangat penting baik untuk kebutuhan pembangkit, industri dan rumah tangga. Ini selaras dengan fokus pemerintah untuk mendongkrak bauran energi baru terbarukan (EBT).

“Gas ini merupakan energi transisi menuju energi yang lebih bersih atau EBT. Jika memang pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emissions, mestinya penggunaan gas bumi di perbesar untuk sektor-sektor strategis,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan gas bumi berbeda dengan pemanfaatan energi lain seperti BBM. Kunci pemanfaatannya ada pada infrastruktur. Untuk itu, Komaidi meminta komitmen pemerintah dalam rangka mendukung optimalisasi gas di dalam negeri. Sehingga rantai pasok gas bumi mulai dari hulu sampai hilir dapat terintegrasi dan harapannya konsumen pengguna gas akan terus membesar.

“Pemerintah mesti intervensi untuk membangun pasar gas bumi yang besar di domestik,” ucapnya.