Katadata.co.id; 3 Juni 2020
Pengembangan lapangan migas di Natuna berisiko tinggi karena dekat perbatasan negara, Selain itu, biayanya cukup mahal karena perlu teknologi terkini.
Pelaku usaha meminta pemerintah memberikan insentif khusus untuk pengembangan lapangan migas di laut Natuna. Pasalnya, perairan tersebut memiliki potensi cadangan yang cukup besar.
Meski begitu, pengembangan lapangan migas di Natuna sulit dilaksanakan. Menurut Pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, pengembangan lapangan migas di Natuna memiliki risiko tinggi dari segi keamanan karena dekat dengan perbatasan Laut China Selatan.
Di sisi lain, pengembangan lapangan di Natuna membutuhkan teknologi yang mumpuni. Itu lantaran kandungan karbondioksida di perairan tersebut cukup besar. “Teknologi dibutuhkan untuk eksplorasi, produksi, maupun penanganan aspek lingkungan hidup,” ujar dia kepada Katadata.co.id, Rabu (3/6).
Selain itu, akses untuk menyalurkan gas ke pasar tujuan perlu jadi perhatian pemerintah. Apalagi ketersediaan infrastruktur penunjang berpengaruh terhadap biaya produksi.
Dengan kondisi tersebut, Pri mengatakan, pemerintah harus memberi insentif bagi pelaku usaha agar bisa mengembangkan lapangan migas di Natuna. “Termasuk di dalamnya insentif-insentif bagi hasil, dan keringanan perpajakan. Harus lebih kompetitif dibanding wilayah biasa lainnya, dan juga kompetitif dengan negara lain,” kata dia.
Selain itu, pemerintah harus memberikan jaminan kepastian hukum, perlindungan kontrak, kemudahan perizinan, serta kecepatan birokrasi dan pengambilan keputusan. Sehingga investor tertarik menanamkan modal di perairan Natuna.
Dikonfirmasi terpisah, Direktur Eksekutif Energi Watch Mamit Setiawan menilai pengembangan blok migas di Natuna merupakan merupakan tantangan besar karena berada di laut dalam. Sehingga, investor memerlukan dana yang cukup besar.
“Penuh tantangan subsurface, jadi teknologi yang digunakan juga cukup tinggi sehingga high cost,” ujar Mamit.
Mamit juga menyebut keamanan di wilayah Natuna berisiko tinggi karena sering terjadi gangguan dari negara lain. Meski begitu, pengembangan blok migas di wilayah tersebut bisa menjaga kedaulatan Indonesia. “Jadi sebisa mungkin kegiatan migas di sana tetap berjalan disamping karena potensi migas yang besar tapi juga kedaulatan negara di pertaruhkan,” ujarnya.
Dia pun menilai pelaku migas harus mendapat insentif dari pemerintah untuk mengembangkan blok migsa di wilayah Natuna. Adapun bentuk insentif dari pemerintah bisa berupa keringanan perpajakan.
“Karena risiko yang besar maka ada semacam relaksasi bagi operator di sana,” kata dia. Pemerintah juga dapat memberikan kemudahan perizinan jika mendatangkan teknologi dari luar negeri. Selain itu, dukungan keamanan selama proses kegiatan migas harus tetap diberikan secara maksimal.
Praktisi Hulu Migas Tumbur Parlindungan juga mengatakan tantangan di daerah perbatasan lebih banyak dibanding daerah lain. Apalagi jika terjadi perselisihan di wilayah perbatasan. “Support yang dibutuhkan bila ada sengketa antar negara,” ujar Tumbur.
