Keterkaitan Sektor Migas dengan Keuangan Negara

Keterkaitan sektor minyak dan gas bumi (migas) Indonesia dengan keuangan negara cukup kuat. Berdasarkan data, ketika dalam periode kejayaannya, kontribusi penerimaan dari hulu migas tercatat pernah mencapai kisaran 60% terhadap total penerimaan negara dan hibah

Meskipun secara porsi mengalami penurunan, secara nominal kontribusi hulu migas terhadap APBN Indonesia masih cukup besar.Dalam sepuluh tahun terakhir sebagian besar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) berbasis sumber daya alam sebagian besar bersumber dari kegiatan migas.

Hulu Migas Masih Penting

Asumsi dan postur APBN 2022, mengindikasikan bahwa sektor hulu migas Indonesia memegang peranan penting dalam keuangan negara. Dengan asumsi Indonesian Crude Price sebesar USD 63 per barel, kontribusi hulu migas terhadap penerimaan APBN sebesar Rp 227,09 triliun. Pendapatan tersebut berasal dari PPh migas, PBB Migas, PNBP Migas, DMO Minyak Bumi dan pendapatan iuran badan usaha dari kegiatan usaha gas bumi melalui pipa.

Peran penting hulu migas juga tercermin dari kontribusinya terhadap penerimaan sumber daya alam di APBN. Pada APBN 2022, PNBP sumber daya alam ditetapkan sebesar RP 226,51 triliun, sebesar Rp 148,94 triliun atau 66,7% diantaranya dari PNBP hulu migas.

Revisi asumsi dan postur APBNP 2022 kembali menegaskan bahwa hulu migas memiliki peran penting dalam keuangan negara. Peran pentingnya tercermin dalam kesimpulan rapat kerja Badan Anggaran DPR RI dengan Pemerintah pada 19 Mei 2022 dalam rangka kebijakan antisipatif APBN untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi, daya beli masyarakat, dan kesehatan APBN.

Kesimpulan rapat kerja memberikan gambaran bahwa perubahan asumsi ICP dari USD 63 per barel menjadi USD 100 per barel akan mengubah postur APBN 2022 secara keseluruhan. Yakni memberikan konsekuensi terhadap perubahan postur pendapatan negara, belanja negara dan defisit APBN 2022.

Dengan perubahan asumsi ICP, pendapatan negara diproyeksi meningkat sebesar Rp 420,10 triliun, dari semula Rp 1.846,10 triliun pada APBN 2022 menjadi Rp 2.266,20 triliun pada APBNP 2022. Namun, belanja negara diproyeksikan meningkat Rp 392,30 triliun, dari sebesar Rp 2.714,20 triliun dalam APBN 2022 menjadi Rp 3.106,40 triliun. Dengan demikian defisit APBNP 2022 adalah sebesar Rp 840,20 triliun.

Peran penting sektor migas terhadap keuangan negara juga tercermin dari alokasi anggaran negara untuk membiayai pos pengeluaran yang terkait langsung dengan migas. Diantaranya adalah untuk pembiayaan subsidi BBM, subsidi LPG dan kompensasi BBM. Alokasi tambahan anggaran subsidi energi yang ditetapkan Badan Anggaran DPR RI dan Pemerintah adalah sebesar Rp 74,90 triliun, Rp 71,87 triliun (95,95%) diantaranya dialokasikan untuk tambahan subsidi migas.

Tambahan alokasi pembayaran kompensasi energi sebagian besar dialokasikan untuk pengeluaran yang terkait dengan sektor migas. Dari tambahan kompensasi energi sebesar Rp 275 triliun, sebesar Rp 234 triliun (85,09%) diantaranya dialokasikan untuk tambahan anggaran kompensasi BBM.

Keterkaitan dan peran penting sektor migas terhadap keuangan negara tercatat tidak hanya melalui keterkaitan antar sektor ekonomi. Dalam struktur ekonomi Indonesia, sektor migas memiliki keterkaitan dengan sekitar 150 sektor dari 185 sektor ekonomi yang ada di Indonesia.

Dalam perekonomian Indonesia, produk sektor migas memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai sumber energi dan bahan baku. Karena itu, sektor migas memiliki peran penting tidak hanya terhadap proses produksi dan distribusi barang dan jasa, tetapi juga dalam mendukung aktivitas dan mobilitas masyarakat.

Penciptaan nilai tambah ekonomi dari 150 sektor yang terkait dengan sektor migas dipengaruhi oleh kegiatan usaha sektor migas. Sehingga dapat dikatakan bahwa sektor migas berperan terhadap pembayaran pajak oleh sekitar 150 sektor ekonomi tersebut. Data juga menunjukkan, 150 sektor ekonomi tersebut berkontribusi sekitar 80% terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sekitar 78% serapan tenaga kerja di Indonesia juga berasal 150 sektor tersebut.

Oleh karenanya, para pihak perlu memberikan perhatian lebih pada sektor migas dan segera menyelesaikan akar masalah yang dihadapi sektor migas nasional. Sejauh ini sektor migas menghadapi permasalah baik di segmen usaha hulu maupun di segmen usaha hilir.

Pada segmen usaha hulu, Indonesia dihadapkan pada permasalahan jumlah cadangan dan kemampuan produksi migas yang terus menurun. Jumlah cadangan minyak Indonesia menurun dari sekitar 12 miliar barel pada 1980-an menjadi sekitar 2,45 miliar barel pada 2021. Kemampuan produksi minyak juga menurun, dari sekitar 1,6 juta barel per hari pada 1980-an menjadi sekitar 670 ribu barel per hari pada 2021. Penurunan produksi salah satunya karena sekitar 70% produksi minyak Indonesia berasal dari mature field.

Pada segmen usaha hilir, kebijakan harga BBM bersubsidi masih menjadi kendala utama dalam kegiatan dan tata niaga hilir migas Indonesia. Permasalahan sulit diselesaikan karena ketergantungan masyarakat Indonesia terhadap subsidi BBM dapat dikatakan relatif besar. Ketergantungan tersebut menjadi salah satu pertimbangan mengapa subsidi BBM tetap diberikan meskipun sudah sejak lama neraca minyak Indonesia pada dasarnya telah berada pada kondisi defisit dan berstatus sebagai net oil importer.

Penyelesaian masalah pada segmen usaha hulu migas baik secara langsung maupun tidak langsung berpotensi dapat menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan. Secara langsung, dengan perbaikan dan peningkatan kinerja segmen usaha hulu, kontribusi hulu migas terhadap keuangan negara akan meningkat. Meskipun kemungkinan belum akan menyelesaikan permasalahan secara keseluruhan, peningkatan kinerja pada segmen usaha hulu sudah akan meminimalkan permasalahan pada segmen usaha hilir migas Indonesia.