Kompas.com; 19 Februari 2024
JAKARTA, KOMPAS — Pengembangan jaringan gas perkotaan yang disiapkan sebagai salah satu alternatif pengganti elpiji sulit berkembang dan realisasinya jauh dari target. Pengamat menilai perlu intervensi lebih besar dalam jaringan gas, seperti alokasi besar dengan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN. Di sisi lain, juga perlu ada kemauan politik jika ketergantungan impor elpiji hendak direduksi dengan jaringan gas.
Berdasarkan data Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), pemanfaatan gas bumi untuk jaringan gas pada 2023 hanya 16,14 miliar bristh thermal unit per hari (BBTUD) atau 0,43 persen dari total penyaluran gas bumi domestik yang 3.745 BBTUD. Penyaluran gas bumi masih didominasi industri, pupuk, kelistrikan, dan gas alam cair (LNG) domestik.
Adapun realisasi jaringan gas hingga akhir 2023 baru sekitar 900.000 sambungan rumah tangga atau jauh dari target 2,5 juta sambungan rumah tangga pada 2024. Bahkan, angka (2,5 juta) pun sudah diturunkan dari target sebelumnya, yakni 4 juta sambungan rumah tangga pada 2024.
Mengenai permintaan (demand) pada jaringan gas, Pri Agung menilai seharusnya tetap dapat dipilih segmen yang berbeda dengan elpiji. Ia juga berpandangan, kondisi ketergantungan pada elpiji di Indonesia selama ini salah satunya dipicu belum progresifnya infrastruktur gas, termasuk jaringan gas. Dengan kondisi tersebut, elpiji yang lebih mudah didapatkan, akhirnya menjadi pilihan masyarakat.
Kondisi itu mesti menjadi perhatian. ”Semestinya dilihat bahwa lebih dari dua pertiga (kebutuhan) elpiji kita dipenuhi dengan impor. Dengan jaringan gas yang meluas tentunya itu diharapkan berkurang. Jadi, jaringan gas memerlukan akselerasi dengan peran langsung dari pemerintah, bukan diserahkan ke mekanisme pasar yang mengandalkan pada minat badan usaha. Perlu ada political will,” katanya.
Selama ini, mayoritas jaringan gas yang sudah terbangun menggunakan dana APBN, sedangkan sisanya oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Kini tengah diupayakan pengembangan jaringan gas dengan skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).
Pri Agung menuturkan, obyektif, pertimbangan, dan kalkulasi keekonomian pemerintah serta badan usaha dalam pengembangan infrastruktur gas tidak selalu sama atau dapat berjalan beriringan. Hal itu yang membuat skema KPBU tak dapat selalu berjalan efektif. ”Diperlukan peran langsung pemerintah, seperti pemberian kompensasi atas penugasan tertentu, penjaminan proyek dan/atau insentif fiskal dan nonfiskal lainnya,” ujarnya.
Ia mencatat, berdasarkan data Kementerian ESDM, sejak 2020, alokasi infrastruktur gas berkurang seiring berkurangnya anggaran kementerian. Pada 2020, total anggaran Kementerian ESDM sebesar Rp 9,67 triliun dengan alokasi infrastruktur gas sebesar Rp 3,08 triliun (31,8 persen). Sementara pada 2024, total anggaran Rp 6,78 triliun dengan alokasi infrastruktur gas 0,97 triliun (14,36 persen).
Tiga skema
Direktur Perencanaan dan Pembangunan Infrastruktur Migas Ditjen Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman menekankan bahwa jaringan gas akan tetap dikembangkan dengan tiga skema, yakni APBN, anggaran PGN (oleh badan usaha), dan KPBU. Adapun nilai APBN untuk pengembangan jaringan gas pada 2024 belum ada karena masuk usulan revisi.
Pengembangan jaringan gas berkolerasi dengan pembangunan transmisi gas ruas Cirebon-Semarang (Cisem), yang saat ini baru terbangun separuh, serta ruas Dumai-Sei Mangkei (Dusem) di Sumatera. Cisem ditargetkan sepenuhnya tuntas pada 2025, sedangkan Dumai-Sei Mangkei ditarget selesai 2027. Apabila kedua proyek dengan dana APBN itu rampung, Aceh-Jawa Timur tersambung pipa gas.
Nantinya, seiring pembangunan transmisi gas Cisem dan Dusem rampung, jaringan gas diyakini bisa lebih berkembang. ”Tentu jaringan gas akan ditumbuhkan di sekitar pipa-pipa transmisi yang sudah dibangun (Cisem dan Dusem),” ucap Laode
Sebelumnya, Dirjen Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menuturkan, dengan penyambungan transmisi pipa gas Aceh-Jatim diharapkan ada penambahan jaringan gas total 900.000 sambungan rumah tangga. ”Kami ingin mengurangi subsidi elpiji 3 kg. (Jaringan gas) ditargetkan mengurangi subsidi elpiji Rp 0,63 triliun per tahun,” katanya di Jakarta, Selasa (16/1/2024).
