Kompas.com; 13 Maret 2024
JAKARTA, KOMPAS.com – Hilirisasi minyak dan gas (migas) dinilai memiliki manfaat ekonomi bagi Indonesia. Hilirisasi migas, salah satunya dengan pembangunan kilang migas. Hal itu disampaikan oleh Komaidi Notonegoro, Executive Director at ReforMiner Institute, melalui keterangannya, Rabu (13/3/2024).
Menurut dia, hilirisasi migas di Indonesia sudah dimulai sejak 1890, yakni saat pertama kali kilang minyak dibangun di Wonokromo Surabaya. Oleh sebab itu, hilirisasi migas tak bisa lepas dari keberadaan kilang migas. Menurut Komaidi, salah satu manfaat hilirisasi migas dan keberadaan industri kilang migas bagi Indonesia adalah mampu menjadi katalis pertumbuhan ekonomi karena pemerintah dapat memberlakukan kebijakan harga BBM murah (bersubsidi).
Kemudian, industri kilang migas berperan penting ke perekonomian Indonesia sebab berdasarkan data, industri kilang migas memiliki keterkaitan dengan sekitar 93 sektor ekonomi pendukung sebagai pemasok input dan dengan 183 sektor ekonomi pengguna yang menggunakan hasil produksi dari industri kilang. “Peran penting industri kilang juga terlihat dari alokasi hasil produksi. Sekitar 67,25 persen output industri kilang dialokasikan sebagai input atau bahan baku untuk sekitar 183 sektor ekonomi penggunanya,” kata Komaidi melalui keterangannya. “Sementara sekitar 32,75 persen output industri kilang dialokasikan untuk memenuhi permintaan akhir atau konsumsi yang tidak terkait dengan proses produksi,” lanjutnya.
Pentingnya industri kilang migas
Menurut Komaidi, Berdasarkan analisis model Input-Output (IO), industri kilang memiliki total nilai multiplier effect ekonomi dari keterkaitan dengan sektor pendukung dan penggunanya sebesar 9,1604. Artinya, jika terdapat tambahan investasi sebesar Rp 1 triliun pada industri kilang, total manfaat ekonomi yang berpotensi dapat tercipta dalam seluruh struktur perekonomian Indonesia adalah sekitar Rp 9,16 triliun.
Selanjutnya, masih berdasar analisis model IO, maka ditemukan bahwa industri kilang migas memiliki keterkaitan dengan sebagian besar pembentukan produk domestik bruto (PDB) Indonesia. Sektor pendukung industri kilang tercatat terkait dengan sekitar 67,48 persen pembentukan PDB, sedangkan sektor pengguna industri kilang terkait dengan sekitar 99,71 persen pembentukan PDB Indonesia.
Hilirisasi migas 2025-2050
Komaidi mengatakan, berdasarkan data dan informasi, pelaksanaan hilirisasi migas yang akan dilaksanakan untuk tahun 2025-2040 ditargetkan akan mendatangkan total investasi sekitar Rp 1.053 triliun. Terdistribusi atas Rp 314,71 triliun untuk hilirisasi minyak bumi dan Rp 771,70 triliun untuk hilirisasi gas bumi.
Hilirisasi migas yang akan dilaksanakan pada 2025-2040 diproyeksikan berpotensi memberikan dampak positif terhadap kinerja sektor moneter Indonesia dan stabilitas nilai tukar rupiah. Pelaksanaan hilirisasi migas diproyeksikan akan menghemat penggunaan devisa impor sekitar 73,30 miliar dollar AS atau setara dengan Rp 1.134 triliun.
Manfaat hilirisasi dan kilang migas
Selanjutnya, Komaidi mengatakan bahwa hilirisasi dan prospek bisnis industri kilang migas diproyeksikan masih akan cukup baik dan besar. Hal itu terkait dengan kondisi bahwa saat ini sekitar 70 persen kebutuhan petrokimia dan 32 persen kebutuhan BBM Indonesia, masih harus dipenuhi dari impor.
Hilirisasi migas, lanjut Komaidi, juga berpotensi memberikan manfaat positif terhadap kinerja keuangan Pertamina dan keuangan negara. Berdasarkan data, pendapatan segmen kilang dan petrokimia Pertamina pada tahun 2022 dilaporkan sekitar Rp 572 triliun. Kontribusi segmen kilang dan petrokimia Pertamina terhadap penerimaan negara melalui pembayaran pajak (PPh 22 Impor, PPN & PPnBM, Bea dan Cukai, dan Pajak Daerah) pada tahun 2022 dilaporkan sebesar Rp 49,72 triliun.
Terkait dengan manfaat ekonomi hilirisasi dan keberadaan industri kilang migas yang cukup besar tersebut, Komaidi menilai, penting untuk dirumuskan dukungan kebijakan yang optimal untuk pengembangan industri kilang di Indonesia. Kebijakan pengembangan kilang pada negaranegara lain seperti melalui memberikan insentif investasi dan perpajakan, bahkan pemerintah dari sejumlah negara tercatat berperan sebagai pelaksana langsung dalam pembangunan kilang, kiranya dapat dipertimbangkan untuk diadopsi.
