Kompas.co.id; 19 Agustus 2025
JAKARTA, KOMPAS.com – Kelangkaan pasokan gas di sejumlah wilayah, termasuk Jawa Barat, kembali menyoroti persoalan tata kelola gas nasional. Meski neraca gas nasional dilaporkan surplus, defisit pasokan tetap terjadi di beberapa daerah.
Data menunjukkan, jika hanya mengandalkan pasokan eksisting, wilayah Sumatera Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Barat menghadapi shortage gas sekitar 130,90 BBTUD pada Agustus 2025. Kondisi defisit diperkirakan berlanjut hingga Desember 2025 dengan total kekurangan mencapai 566,70 BBTUD.
Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, persoalan tersebut muncul karena belum ada pihak yang secara khusus diberi mandat Undang-Undang untuk bertanggung jawab atas pengadaan dan pemenuhan gas domestik.
“ReforMiner menilai perlu dibentuk agregator dan integrator gas nasional untuk memperbaiki tata kelola. Hal ini sudah dilakukan oleh Malaysia dan Thailand,” kata Komaidi dalam keterangan tertulis, Selasa (19/8/2025).
Di Malaysia, seluruh pasokan gas domestik dan LNG impor dikonsolidasikan oleh PETRONAS dan disalurkan melalui jaringan Peninsular Gas Utilisation (PGU) yang dioperasikan PETRONAS Gas Berhad.
Sementara di Thailand, peran aggregator dijalankan oleh PTT Public Company Limited (PTT PCL) yang bertindak sebagai pembeli tunggal berdasarkan izin niaga dan transportasi gas dari ERC. Komaidi menjelaskan, fungsi agregator gas serupa dengan BULOG di sektor pangan, yakni melindungi kepentingan produsen dan konsumen. Saat produksi gas melimpah, agregator bisa menyerap produksi kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) sehingga harga jual gas di hulu tetap stabil.
Sebaliknya, ketika harga gas internasional tinggi, agregator dapat melepas cadangan atau mengonsolidasikan pasokan sehingga industri domestik tidak terdampak kenaikan harga global.
“Mengingat lebih dari 90 persen pangsa pasar dan infrastruktur gas nasional dikuasai Pertamina Group, pihak yang paling logis ditugaskan sebagai agregator dan integrator gas nasional adalah Pertamina melalui PGN sebagai Sub-Holding Gas Pertamina,” ujar Komaidi.
