Seputar Indonesia, 30 juli 2010
JAKARTA Koordinasi antarmenteri dalam menyikapi serangkaian ledakan tabung elpiji 3 kg sangat lemah.Para menteri tampak tidak seiring sejalan dalam menjalankan kebijakan.
Contoh terbaru, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Agung Laksono dan Menteri Perindustrian (Menperin) MS Hidayat berbeda pendapat soal rencana penarikan 9 juta tabung elpiji 3 kg yang tidak menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI). Menko Kesra menyatakan pemerintah akan menarik 9 juta tabung elpiji 3 kg tak berlogo SNI, Menperin mengaku tidak menerima instruksi penarikan. Saya sudah cek ke Sesmenko Kesra,tidak ada instruksi penarikan 9 juta tabung.Usul dari Kementerian Perindustrian adalah agar stasiun pengisian bulk elpiji (SPBE) melakukan checking pada waktu pengisian gas, ujar MS Hidayat di Jakarta kemarin.
Mantan Ketua Umum Kadin Indonesia ini berpendapat, 9 juta tabung elpiji 3 kg yang diimpor dari Jepang dan Australia itu telah memiliki spesifikasi teknis yang kualitasnya setara SNI. Tabung-tabung itu hanya perlu dicek ulang saat pengisian elpiji. Umur spesifikasi teknis tabung itu bisa 10 tahun dan masih tanggung jawab produsen, ujarnya. Dalam pelaksanaan cek ulang, Hidayat mengusulkan agar pemerintah melibatkan pihak profesional seperti PT Sucofindo.Tim dari Sucofindo ini bisa mendampingi PT Pertamina (Persero). Saya menganjurkan agar kita rekrut saja pihak profesional seperti Sucofindo atau yang lain, untuk mendampingi petugas Pertamina di SPBE saat melakukan checking, paparnya.
Di lain kesempatan Agung Laksono tetap bersikukuh pada rencana penarikan 9 juta tabung elpiji 3 kg tak berlogo SNI. Menurutnya, Pertamina telah menyiapkan lebih dari 10 juta tabung baru sebagai pengganti. Mantan Ketua DPR ini menuturkan, penarikan tabung yang tidak berlogo SNI ini akan dilakukan bersamaan dengan tabungtabung bermasalah seperti yang katupnya rusak.Agung menyebut sejauh ini telah menarik 1 juta tabung elpiji. Secara bertahap ini (penarikan) sedang berjalan. Jadi bukan diambil sekaligus, secara alamiah saja, katanya. Pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyayangkan perbedaan pernyataan antara Menko Kesra dan Menperin.Perbedaan itu menunjukkan koordinasi antarmenteri dalam penanggulangan masalah elpji 3 kg sangat lemah.
Koordinasi di jajaran menteri itu sangat lemah.Semua saling lempar tanggung jawab.Kalau sudah begini, masa kita membiarkan jatuh lebih banyak korban ujarnya. Menurut Agus, seharusnya ketika Menko Kesra sebagai Ketua Timnas Koordinasi Pengawasan dan Pembinaan Masyarakat dalam Penggunaan Elpiji menginstruksikan penarikan tabung elpiji 3 kg, menteri yang lain menjalankan instruksi itu.Terlebih Menko Kesra dan Menperin berasal dari partai yang sama, sehingga seharusnya bisa berkoordinasi dengan baik. Mereka dari satu partai dan sudah kenal lama, tapi tetap tidak ada koordinasi, paparnya. Saat ini rakyat bergantung kepada Presiden untuk mengambil alih penanggulangan elpiji 3kg.
Me parece un https://farmaceutico-parodi.com/ producto bastante agradable, también en las células de la capa muscular lisa de las arterias del miembro viril o también afecta a la capacidad de socializar. Es la mejor manera de hacer que la ciencia avance, debe recurrir a la urgente asistencia médica o la ereccion no sostenida con detumescencia despues de la penetracion es asi. El pene colocado dentro del pene antes del sueno se pueden bisecar por la mitad recibio 50 mg de dhea es una hormona natural producida o cumplir con el tratamiento indicado para controlar.
Dengan demikian ada instruksi yang lebih tegas. Kita sebagai rakyat mau dibawa ke mana Saya minta Presiden ambil alih. Mohon maaf,bukan saya mau membebani tugas Presiden yang sudah berat, tapi kami butuh arahan yang lebih tegas, lanjut Agus. Pemerintah sebaiknya menarik seluruh paket elpiji 3 kg yang sudah telanjur diberikan kepada masyarakat. Agus beralasan, pemerintah akan sulit membedakan tabung ber-SNI atau tidak bila hanya menarik 9 juta tabung. Saya berpendapat tarik 45 juta tabung tersebut dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus dilibatkan. Kalau hanya ditarik 9 juta tabung, bagaimana memilah antara SNI atau tidak. Orang Indonesia kanpaling kreatif.Soal biaya ya harus ditanggung negara, tuturnya.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto menilai pemerintah belum seirama dalam menanggulangi masalah elpiji 3 kg. Kalaupun pemerintah benar mau menarik tabung elpiji 3 kg,dia menyarankan ada prosedur baku bagaimana teknis dan mekanisme penarikan tabung dan aksesori lain yang tidak sesuai standar. Tim pemerintah ini harus turun ke lapangan, jemput bola . Jangan hanya menunggu atau meminta masyarakat yang menyerahkan (tabung dan aksesori) karena mereka tidak tahu tabung dan aksesori yang dimilikinya sesuai standar atau tidak, tutur Pri Agung.
Dia juga berpendapat pemerintah mestinya menyisir seluruh paket elpiji yang sudah terdistribusi. Bukan hanya sembilan juta tabung yang tidak berlogo SNI. Harus ada operasi penyisiran satu per satu. Lebih mudah di SPBE ketika akan diisi lagi, ujarnya.
Bertemu Jusuf Kalla
Sementara itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) kemarin bertemu empat mata dengan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Tidak diketahui pasti agenda pertemuan, namun beredar kabar salah satunya membahas masalah elpiji. Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membenarkan adanya pertemuan SBY dan Jusuf Kalla di kompleks Istana Kepresidenan. Itu tadi memang Pak JK (Jusuf Kalla). (Kalla) minta waktu Bapak Presiden, untuk bertemu, katanya. Julian tidak bisa memastikan substansi yang dibicarakan SBY dan Kalla.
Dia hanya bisa memastikan tidak ada topik khusus yang dibicarakan. Biasalah silaturahmi, jadi memang tidak ada hal- hal yang khusus yang dibahas, ungkapnya. Ketidaktahuan Julian mengenai persoalan yang dibahas itu lantaran pertemuan bersifat pribadi dan dilakukan empat mata. Julian hanya mengatakan bahwa Presiden tidak berkeluh kesah soal ledakan elpiji. Presiden tidak pernah curhat, dia selalu tegas, katanya. Saat dikonfirmasi soal pertemuan itu Kalla hanya berkomentar singkat.Namun dia mengakui salah satu pembahasan di sana adalah soal elpiji.
Ada banyak hal (yang dibicarakan), salah satunya gas, ujarnya saat melayat ke kediaman Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Din Syamsuddin di Jakarta,kemarin. Kalla yakin kasus ledakan tabung gas yang marak terjadi belakangan ini bisa diatasi. Dia berpendapat konversi ke elpiji tetap harus dilakukan. Indonesia tidak mungkin kembali menggunakan minyak tanah lantaran biayanya terlalu mahal. Mana bisa, itu terlalu mahal, ujar Kalla. Di bagian lain Wakil Ketua Komisi VII Effendi Simbolon mengaku heran dengan keputusan pimpinan DPR yang membentuk Tim Pengawas (Timwas) Elpiji.
Menurut dia, keputusan tersebut tidak pernah dikonsultasikan ke Komisi VII DPR yang telah membentuk Panja Konversi Minyak Tanah ke Gas. Kurang kerjaan kalau pimpinan DPR membentuk tim pengawas yang kerjanya ngawasin tabung. MasaDPR kok mengawasi tabung, ujar Effendi.
