Bisinis Indonesia,A�24 September 2010
JAKARTA –A�Pemerintah harus benar-benar menjamin ketersediaan batu bara dan gas untuk bahan bakar pembangkit PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) sehingga target penghematan pada 2011 sebesar Rp8,1 triliun yang dibebankan kepada perseroan itu bisa tercapai.
Pengamat energi dan Direktur EksekutifA�ReforMiner InstituteA�Pri Agung Rakhmanto menilai target pemerintah menekan biaya pokok penyediaan (BPP) listrik 2011 untuk mengkompensasi tidak adanya kenaikan tarif dasar listrik (TDL) tahun depan, cukup realistis.
Namun, kata dia, tentunya perlu dukungan dan peran serta pemerintah agar perusahaan listrik pelat merah tidak terkendala dalam hal pemenuhan kebutuhan bahan bakar operasionalnya.
“Tentu saja PLN tidak bisa disuruh bekerja sendiri. Pemerintah juga harus menjamin ketersediaan batu bara dan gas PLN. Itu [tidak menaikkan TDL 2011] keputusan positif,” tutur dia, hari ini.Pada dasarnya, kata dia, keputusan pemerintah dan Komisi VII DPR RI untuk tidak menaikkan TDL 2011 memang sudah seharusnya dan tidak perlu dilakukan, mengingat semakin banyaknya pembangkit listrik batu bara dari program 10.000 MW yang beroperasi sehingga menurunkan BPP listrik.
Menurut dia, naik atau tidaknya TDL sangat ditentukan bagaimana pemerintah dan DPR menetapkan besaran anggaran subsidinya. Bahkan, lanjut dia, sebenarnya potensi penghematan BPP listrik dengan mengganti BBM dengan batu bara dan gas diperkirakan bisa mencapai Rp26 triliun lebih.
“Pemerintah kan bisa saja menjamin ketersediaan batu bara dan gas PLN dengan kebijakan misalnya DMO [domestic market obligation/wajib pasok dalam negeri] dengan pembelian batu bara seharga pasar, serta merrenegosiasi ekspor gas untuk PLN.”
Hanya saja, lanjut Pri, target penghematan PLN sebesar Rp2,3 triliun pada 2011 dengan pemanfaatan gas 240 MMscfd dari terminal penerima gas alam cair (liquefied natural gas/LNG) sangat tidak realistis karena dikhawatirkan pembangunannya tidak akan selesai pada tahun depan.
