Seputar Indonesia, 28 Mei 2010
JAKARTA (SI) -A�Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh akhirnya angkat bicara soal polemik pembatasan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Dia memastikan kendaraan roda dua (sepeda motor) tetap mendapatkan BBM bersubsidi. Darwin mengakui,pemerintah saat ini mengkaji berbagai skemapengetatan konsumsi BBM bersubsidi. Namun,dia menjamin kebijakan itu tidak akan diberlakukan terhadap kendaraan angkutan umum dan golongan masyarakat tidak mampu, termasuk pengendara sepeda motor. Dengan demikian, ujar Menteri ESDM,para pengendara sepeda motor tidak perlu khawatir.
Konsumen BBM dari kalangan kendaraan roda dua tidak perlu khawatir tentang itu karena kebijakan pengetatan tidak ditujukan kepada kelompok masyarakat ini, ujar Darwin dalam pesan singkat kepada harian Seputar Indonesia (SI) di Jakarta kemarin. Wacana pembatasan konsumsi BBM bersubsidi ini menjadi polemik setelah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM Evita H Legowo, Rabu (26/5), mengungkapkan opsi pembatasan BBM bersubsidi bagi sepeda motor.Wacana itu segera ditanggapi berbagai kalangan seperti masyarakat umum,DPR,dan produsen automotif. Pada umumnya mereka menilai opsi itu tidak tepat.
Darwin mengungkapkan, pemerintah memang tengah mengkaji berbagai skema agar subsidi semakin tepat sasaran. Langkah itu perlu dilakukan lantaran sektor transportasi merupakan penerima subsidi BBM terbesar, yakni sekitar 90%.
Pemerintah akan lebih memfokuskan diri pada pengetatan distribusi BBM bersubsidi agar tidak ikut dinikmati mereka yang tergolong mampu, misalnya kendaraan mewah, ungkapnya. Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono menjelaskan,selama ini orientasi pengendalian BBM bersubsidi lebih ditekankan di sisi suplai.Adapun dari sisi permintaan belum dikelola dengan baik. A�Sekarang kita mencoba melakukan pengendalian dari sisi permintaan, ujar Tubagus. Saat disinggung tentang wacana pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi sepeda motor,Tubagus menuturkan, hal itu baru muncul pada akhir-akhir pembahasan.
Salah satu pertimbangannya adalah karena populasi sepeda motor semakin meningkat setiap tahun. Meski demikian, dia menegaskan segala sesuatunya belum diputuskan dan masih bersifat wacana. A�Itu akhir-akhir baru dibicarakan, ujarnya.
Direktur EksekutifA�Reforminer InstituteA�Pri Agung Rakhmanto mengatakan, opsi pembatasan pembelian BBM tidak akan efektif. Menurutnya,saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi transportasi massal sehingga penggunaan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda empat maupun sepeda motor, berkurang. A�Kalau memang ingin efektif dan menyelesaikan sampai akar masalah ya benahi transportasi massal itu. Kalaupun terpaksa pembatasan itu, ya pilihlah yang lebih rasional dan lakukan secara bertahap, ungkap Pri Agung. Dia menuturkan, untuk tahap awal, pemerintah bisa membatasi pembelian BBM bersubsidi untuk kendaraan milik pejabat. Setelah itu menyusul pembatasan untuk kendaraan pribadi mewah.
Batasi mobil pejabat dulu lalu mobil pribadi mewah, lalu biasa, baru motor. Kalau motor dulu dampak sosialnya besar karena pemilik motor relatif orang yang kurang mampu dibandingkan pemilik mobil, ujarnya. Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, pembatasan pembelian BBM bersubsidi bagi sepeda motor adalah sesuatu yang konyol apabila dilakukan saat ini. Pasalnya,tidak ada keinginan dari pemerintah untuk melakukan perbaikan transportasi massal terlebih dahulu.
Intinya boleh bahwa subsidi bukan untuk kendaraan pribadi. Tapi kalau diterapkan sekarang, tanpa perbaikan angkutan umum massal, itu konyol, paparnya. Anggota Komisi VII DPR M Romahurmuziy berpendapat, sepeda motor tetap harus menjadi penerima BBM bersubsidi. Meski tingkat pertumbuhannya cukup tinggi, sepeda motor adalah moda transportasi rakyat ekonomi menengah ke bawah yang paling efektif. A�Jangan (juga) mematikan industri motor nasional yang terus tumbuh, ungkap Romahurmuziy. Dia akan meminta penjelasan pemerintah mengenai alasan pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Pasalnya, terdapat penambahan subsidi BBM lebih dari Rp20 triliun pada APBN-P 2010.
Kami menyetujui adanya penambahan besaran subsidi BBM dalam perubahan anggaran dengan catatan penggunaan BBM tidak dikendala dengan pembatasan-pembatasan, A�ujarnya. Ketua Kelompok Komisi (Kapoksi) Badan Anggaran ini juga menegaskan, pembatasan pembelian BBM bersubsidi harus menjadi alternatif terakhir dan hanya dikenakan pada kendaraan pribadi dengan kapasitas silinder 1.500 cc ke atas. Adapun angkutan umum dan barang tetap harus mendapatkan prioritas sebagai penerima BBM bersubsidi. Di sisi lain dia juga meminta pemerintah, dalam hal ini Kementerian ESDM, memaparkan kepada publik hasil uji coba metode smart card yang sudah menelan anggaran miliaran rupiah dalam dua tahun anggaran.
Uji coba jangan sekadar berorientasi proyek menghabiskan anggaran, kemudian melangkah pada skenario lain, tuturnya. Sebelumnya,Wakil Ketua Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia (AISI) Johanes Loman berharap rencana pemerintah yang melarang pengguna motor memakai BBM bersubsidi dikaji ulang. Pasalnya, sebagian besar rakyat masih menjadikan motor sebagai transportasi utama dalam mencari nafkah. Sepeda motor dipilih lantaran keberadaannya sebagai alat transportasi yang praktis dan ekonomis.
