Fri, Apr 19, 2024
DPR Tolak Pembentukan BP Migas Aceh
REPUBLIKA, 14 Juli 2010 JAKARTA – DPR menolak tentang wacana pembentukan BP Migas Aceh. Anggota Komisi VII DPR, Satya W. Yudha menyatakan DPR hanya mendukung adanya kantor-kantor perwakilan BP Migas seperti yang sudah dilaksanakan di Surabaya, Pekan Baru dan juga Aceh untuk efektifitas rentang kerja BP Migas. ”Tapi kita akan menolak dibentuknya BP Migas tandingan […]
UUPA dan Pengelolaan Migas Aceh
Pri Agung Rakhmanto-Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Serambi Indonesia, 14 Juli 2010 UUPA dan Pengelolaan Migas Aceh Berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah banyak memberikan perubahan pada penyelenggaraan kehidupan masyarakat Aceh di segala bidang. Satu diantaranya yang cukup signifikan adalah pengelolaan sumber daya alam, termasuk di dalamnya secara khusus pengelolaan minyak dan […]
BP Migas Aceh tak pengaruhi penerimaan negara
Bisnis Indonesia, 12 Juli 2010 JAKARTA (Bisnis.com): Pembentukan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi Aceh tidak akan berpengaruh pada porsi penerimaan negara karena hal itu telah diatur dengan regulasi terpisah, yaitu UU No.33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerntah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam UU tersebut, pasal 14 butir e disebutkan bagi hasil […]
Pemerintah Diminta Waspadai Pengangguran Akibat Tarif Listrik Naik
Media Indonesia, 29 Juni 2010 JAKARTA–MI: Pemerintah diminta mewaspadai potensi peningkatan pengangguran akibat kenaikan tarif dasar listrik rata-rata sebesar 10% mulai 1 Juli 2010. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto dalam keterangan pers di Jakarta, Selasa, mengatakan, berdasarkan perhitungan, kenaikan TDL 10% berpotensi meningkatkan pengangguran hingga 1,17 juta tenaga kerja. “Pemerintah mesti meminimalkan dampak […]
Tim Terpadu Elpiji tidak Perlu Dibentuk
Media Indonesia, 28 Juni 2010 JAKARTA–MI: Direktur Eksekutif Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan, pembentukan tim terpadu elpiji sebenarnya tidak diperlukan bila program tersebut dirancang menyeluruh. “Sebetulnya kalau masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, tim terpadu gas itu tidak harus ada. Sehigga memang juga tidak perlu ada dana khusus untuk itu,” ujar Pri Agung. […]
Pemerintah Harus Jamin Pasokan BBM Non Subsidi
Detik Finance, 23 Juni 2010 Jakarta – Pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM non subsidi hingga ke pelosok tanah air, jika pembatasan konsumsi BBM bersubsidi diterapkan. “Yang perlu disiapkan segera dalam hal ini adalah jaminan ketersediaan BBM non-subsidinya di seluruh wilayah, terutama di kota-kota kecil,” kata Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance, Rabu […]
Pasokan Gas Diutamakan untuk PLN dan Pupuk
Kompas, 19 Juni 2010 Jakarta, Kompas – Porsi untuk pasar domestik dari hasil proyek pengolahan gas alam cair Donggi-Senoro, Sulawesi Tengah, diharapkan diutamakan bagi pasokan industri pupuk dan PT PLN. Harapan itu disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara Mustafa Abubakar seusai rapat di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (18/6). Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral […]
Keputusan Alokasi Gas Donggi- Senoro Normatif dan Aneh
Detik Finance, 18 Juni 2010 Jakarta – Pemerintah dinilai tidak tegas dalam mengambil keputusan alokasi gas Donggi Senoro. Keputusan yang diambil pemerintah masih bersifat abu-abu karena tidak secara lugas menyampaikan bahwa 25%-30% gas itu dialokasikan untuk domestik. “Kalau isinya seperti itu, masih sangat normatif, tidak tegas sama sekali. Bahkan aneh,”ujar Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Priagung […]
Kontraktor Migas Diminta Tingkatkan Anggaran Eksplorasi
Kompas,A�11 Juni 2010 Jakarta, Kompas – Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi meminta agar para kontraktor kontrak kerja sama migas meningkatkan anggaran eksplorasi menuju kondisi ideal, yakni 15-20 persen dari anggaran. Hal ini jadi syarat persetujuan rencana kerja dan anggaran tahunan kontraktor migas. Eksplorasi migas harus ditingkatkan, tetapi tidak dengan cara paksa lewat […]
Seharusnya BBM Mobil Pejabat yang Dibatasi
Okezone.com, 31 mei 2010 JAKARTA-Banyak kalangan yang menyesalkan wacana pemerintah untuk melakukan pembatasan BBM bersubsidi terhadap sepeda motor. Direktur EksekutifA�Reforminer InstituteA�Pri Agung Rakhmanto mengatakan, opsi pembatasan pembelian BBM tidak akan efektif.Menurutnya, saat ini yang harus dilakukan pemerintah adalah membenahi transportasi massal sehingga penggunaan kendaraan pribadi, baik kendaraan roda empat maupun sepeda motor, berkurang. “Kalau memang […]