DuniaEnergi.com; 28 Agustus 2025
JAKARTA – Kondisi iklim investasi hulu migas Indonesia dalam lima tahun terakhir harus diakui sudah menunjukkan perbaikan. Ini ditandai dengan mulai terbukanya pemerintah menerima masukan dari para pelaku usaha.
Pri Agung Rakhmanto, Pakar Migas dan Universitas Trisakti, menilai momentum perbaikan iklim investasi Indonesia sudah dimulai sejak pemerintah jauh lebih fleksibel mengizinkan para kontraktor untuk bebas memilih skema kontrak migas.
“Sebenarnya lima tahun terakhir kita sudah membaik pasca tidak lagi “dipaksakan” untuk hanya menggunakan PSC Gross Split; ada fleksibilitas bisa memilih jenis kontrak dan bisa kembali ke PSC cost recovery itu yang membuat positif dan memang diapresiasi investor,” ungkap Pri Agung kepada Dunia Energi, Kamis (28/8).
Sebelumnya Reforminer Institute merilis data tentang posisi iklim investasi hulu migas Indonesia di Asia Pasifik berada di peringkat ke-9 dari 14 negara (Laporan IHS Markit (S&P Global), Juni 2025). Posisi Indonesia antara lain berada di bawah Srilanka, Filipina, Kamboja, dan Vietnam. Dalam hal iklim investasi hulu migas, Indonesia hanya lebih baik dari Pakistan dan Myanmar.
Salah satu poin dari laporan itu adalah bahwa telah terjadi tren perbaikan dan peningkatan dalam overall attractiveness rating dari di bawah 4.75 pada tahun 2021 menjadi 5.35 pada tahun 2025. Secara terperinci, terdapat empat elemen kunci yang menjadi tolok ukur dalam pengukuran rating tersebut yakni legal & contractual sebesar 5.34, fiscal systems overall rating sebesar 5.11, oil & gas risk overall rating sebesar 5.53, dan activity & success overall rating sebesar 6.03.
Jadi, secara umum dalam ketiga aspek pertama rating iklim investasi hulu migas Indonesia terus mencatatkan perbaikan. Aspek activity & success berada di peringkat 4 dari 14 negara. Indonesia mencatatkan rating tinggi sebesar 6,03 pada tahun 2025, naik dari sekitar 5,00 pada 2020, mencerminkan bahwa prospek aktivitas dan keberhasilan investasi hulu migas masih sangat kompetitif.
Berdasarkan laporan tersebut salah satu negara yang selalu disandingkan dengan Indonesia untuk urusan investasi adalah Vietnam dimana Indonesia harus puas berada dibawah Vietnam.
Menurut Pri Agung, Vietnam yang sekarang memang sudah dalam fase tumbuh dan kurang lebih seperti Indonesia di tahun 80-90an awal. “Jadi sedang inline dengan strategi korporasi perusahaan-perusahaan migas global,” ujar Pri Agung.
Jika Indonesia mau melesat atau bergerak lebih cepat dalam rangka peningkatan iklim investasi maka ada tantangan fundamental yang harus dilalui. Salah satunya Revisi Undang – Undang Migas
Sebagian potensi migas yang unexplored dan undeveloped berada di wilayah yang remote. “Ini jauh dari infrastruktur dan kategori high risk ditambah memang sedikit banyak masih ada persoalan payung hukum yang sudah lama belum juga selesai,” jelas Pri Agung.
Selain itu, saat ini Indonesia kata Pri Agung sedang memasuki masa-masa dimana kondisi aset-aset maupun reservoir atau sumber cadangan migas sudah berumur tua yang secara alami memang alami penurunan kinerja.
“Kita sudah melewati masa yang sekarang Vietnam di situ; sekarang kita di mature, belum bisa keluar dari situ lagi karena belum bisa punya giant fields yang beroperasi menambah produksi. Terakhir hanya Blok Cepu,” kata dia.
Apabila temuan-temuan dan project besar, yang sudah masuk Proyek Strategis Nasional (PSN) seperti proyek Masela, IDD, Tangguh UCC onstream, itu akan jadi pendorong utk Indonesia bisa bangkit lagi. Onstream nya project2 besar akan memberi sinyal lebih positif untuk pemain-pemain International Oil Company besar masuk.
“IOC besar strateginya fokus perkuat hulu; peningkatan cadangan dan produksi skala besar. Kalau cadangan minyak, mesti di atas 500 juta barel, gas di atas 3 TCF. Jika dibawah itu, akan diambil hanya jika merupakan extension dari lapangan yang sudah berproduksi,”jelas Pri Agung.
