REPUBLIKA.CO.ID, 24 September 2010
JAKARTA– Di mata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, pembatalan kenaikan taif dasar listrik (TDL) merupakan langkah positif. ”Memang kenaikan itu tidak perlu dan sebenarnya sangat ditentukan bagaimana pemerintah dan DPR menetapkan besaran anggaran subsidinya,” kata Pri Agung, Jumat (24/9).
Di samping itu lanjut Pri Agung, kenaikan itu juga memang tidak perlu karena desngan makin banyaknya pembangkit listrik batu bara dari program 10 ribu MW yang beroperasi, maka BPP listrik akan turun. ”Penghematan 8,1 triliun itu masih realistis. Potensi penghematan BPP dengan mengganti BBM dengan batubara dan gas sebenarnya bahkan bisa mencapai 26 triliun lebih,” tutur dia.
Tentunya, diingatkan Pri Agung, PLN jangan disuruh bekerja sendiri. ”Pemerintah juga harus menjamin ketersedian batubara dan gas PLN tersebut dengan kebijakan misalnya DMO atau membeli batubara domestik dengan harga pasar, atau renegosiasi ekspor gas yang ke Singapura misalnya,” tuturnya.
Ia menilai yang mungkin tidak realistis dalam hal ini adalah tentang penghematan dari pembangunan receiving LNG. Karena sepertinya tidak akan selesai di tahun 2011. ”Tapi jika konsumsi BBM PLN bisa ditekan ke 4,4 jt KL, angka itu tetap realistis. Butuh kerja keras memang,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha menyatakan bahwa Komisi VII DPR telah menolak usulan pemerintah terkait rencana kenaikan TDL sebesar 5,4 persen pada awal 2011. ”Pada prinsipnya tidak akan ada kenaikan TDL pada 2011 nanti seperti yang diinginkan pemerintah sebesar 5,4 persen, paling tidak sampai April 2012 aman tidak akan ada kenaikan,” kata Satya kepada Republika, Jumat (24/9).
Menurut Satya kebutuhan subsidi untuk listrik sebesar Rp 41,02 triliun dalam RAPBN 2011 bisa ditutupi dengan melakukan efisiensi di tubuh PLN. Satya yang juga anggota Badan Anggaran DPR menambahkan, pemerintah tidak bisa seenaknya menaikan TDL dalam rangka menekan subsidi.
Ia melanjutkan, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. ”Diantaranya dengan optimalisasi energi primer, mengganti BBM ke gas atau batu bara atau mengefisiensikan operating cost lainnya di PLN,” tegas Satya.
Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P, Dewi Aryani Hilman. Menurut Dewi keputusan tidak ada kenaikan TDL sudah final. ”DPR bisa menghentikan rencana pemerintah untuk menaikan TDL setelah melalui perdebatan panjang, jadi tidak ada kenaikan TDL,” ujarnya.
Meski demikian subsidi, kata Dewi, tetap diberlakukan karena yang mengurus rakyat sudah menjadi tugas pemerintah. ”Kita juga mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi di segala bidang. Untuk itu kita minta pemerintah menyampaikan presentasi reformasi birokrasi dan redesign program mereka ke Komisi 7,” tandas Dewi.REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA– Di mata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto, pembatalan kenaikan taif dasar listrik (TDL) merupakan langkah positif. ”Memang kenaikan itu tidak perlu dan sebenarnya sangat ditentukan bagaimana pemerintah dan DPR menetapkan besaran anggaran subsidinya,” kata Pri Agung, Jumat (24/9).
Di samping itu lanjut Pri Agung, kenaikan itu juga memang tidak perlu karena dengan makin banyaknya pembangkit listrik batu bara dari program 10 ribu MW yang beroperasi, maka BPP listrik akan turun. ”Penghematan 8,1 triliun itu masih realistis. Potensi penghematan BPP dengan mengganti BBM dengan batubara dan gas sebenarnya bahkan bisa mencapai 26 triliun lebih,” tutur dia.
Tentunya, diingatkan Pri Agung, PLN jangan disuruh bekerja sendiri. ”Pemerintah juga harus menjamin ketersedian batubara dan gas PLN tersebut dengan kebijakan misalnya DMO atau membeli batubara domestik dengan harga pasar, atau renegosiasi ekspor gas yang ke Singapura misalnya,” tuturnya.
Ia menilai yang mungkin tidak realistis dalam hal ini adalah tentang penghematan dari pembangunan receiving LNG. Karena sepertinya tidak akan selesai di tahun 2011. ”Tapi jika konsumsi BBM PLN bisa ditekan ke 4,4 jt KL, angka itu tetap realistis. Butuh kerja keras memang,” kata dia.
Seperti diberitakan sebelumnya, anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi Golkar, Satya W. Yudha menyatakan bahwa Komisi VII DPR telah menolak usulan pemerintah terkait rencana kenaikan TDL sebesar 5,4 persen pada awal 2011. ”Pada prinsipnya tidak akan ada kenaikan TDL pada 2011 nanti seperti yang diinginkan pemerintah sebesar 5,4 persen, paling tidak sampai April 2012 aman tidak akan ada kenaikan,” kata Satya kepada Republika, Jumat (24/9).
Menurut Satya kebutuhan subsidi untuk listrik sebesar Rp 41,02 triliun dalam RAPBN 2011 bisa ditutupi dengan melakukan efisiensi di tubuh PLN. Satya yang juga anggota Badan Anggaran DPR menambahkan, pemerintah tidak bisa seenaknya menaikan TDL dalam rangka menekan subsidi.
Ia melanjutkan, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan. ”Diantaranya dengan optimalisasi energi primer, mengganti BBM ke gas atau batu bara atau mengefisiensikan operating cost lainnya di PLN,” tegas Satya.
Hal senada juga ditegaskan anggota Komisi VII dari Fraksi PDI-P, Dewi Aryani Hilman. Menurut Dewi keputusan tidak ada kenaikan TDL sudah final. ”DPR bisa menghentikan rencana pemerintah untuk menaikan TDL setelah melalui perdebatan panjang, jadi tidak ada kenaikan TDL,” ujarnya.
Meski demikian subsidi, kata Dewi, tetap diberlakukan karena yang mengurus rakyat sudah menjadi tugas pemerintah. ”Kita juga mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi di segala bidang. Untuk itu kita minta pemerintah menyampaikan presentasi reformasi birokrasi dan redesign program mereka ke Komisi 7,” tandas Dewi.
