Bisnis.com; 14 September 2021
Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah diminta untuk secara cermat menyikapi tren transisi energi baru terbarukan yang tengah digaungkan banyak negara maju. Peran sektor minyak dan gas bumi yang masih besar terhadap perkembangan ekonomi nasional masih perlu mendapatkan perhatian.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro berpendapat kampanye terhadap transisi energi perlu disikapi dengan bijak oleh pemerintah. Pasalnya, kampanye transisi energi paling sering dilakukan oleh negara-negara di benua Amerika dan Eropa.
Dia menuturkan, berdasarkan data Departemen Energi Amerika Serikat realisasi bauran energi baru dan terbarukannya mencapai 12 persen.
“Mereka menyikapinya apakah betul kemudian ekonomi lingkungan atau ekonomi murni berkaitan dengan Amerika dan Eropa yang berada dalam posisi kalah dagang dengan negara-negara di Asia Pasifik seperti India, Korea Selatan, Jepang yang notabene masih cukup besar menggunakan energi fosil,” katanya dalam webinar yang digelar pada Selasa (14/9/2021).
Oleh karena itu, perlu adanya kehatian-hatian dalam menjalankan strategi transisi energi agar nantinya tidak berdampak negatif terhadap sektor minyak dan gas bumi (migas) di dalam negeri. Terdapat risiko besar yang perlu dihadapi pemerintah apabila nantinya sektor migas terdampak. Komaidi menjelaskan, kendati kontribusinya terhadap keuangan negara relatif rendah, tetapi dari 180 sektor yang ada di dalam negeri, setidaknya terdapat 140 sektor industri yang memiliki kaitan erat dengan sektor migas.
“Kalau penanganannya tidak tepat, kalau pun tidak pas, ini juga perlu hati-hati karena ada risiko ekonomi dari tenaga kerja nanti yang akan menjadi korban di Tanah Air dari 150 sektorterkait dengan hulu migas itu,,” ungkapnya.
Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan investasi energi baru terbarukan mencapai Rp400 triliun dalam 10 tahun ke depan setelah RUU Energi Baru Terbarukan rampung.
Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian ESDM Dadan Kusdiana menerangkan bahwa hasil diskusi dengan PT PLN (Persero) dan Kementerian ESDM memproyeksikan EBT di Indonesia mencapai 20 Gigawatt 10 tahun mendatang. Dadan mengasumsikan hitung-hitungan sederhana dari jenis EBT kelistrikan mulai di kisaran Rp1 juta hingga Rp2 juta per Megawatt.
