Media Indonesia, 30 November 2010
JAKARTA–MICOM: Pemerintah semakin terkesan tidak memiliki koordinasi yang baik di dalam penetapan pembatasan BBM bersubsidi (Pso) untuk tahun 2011 nanti. Apabila ini berlarut-larut, dikhawatirkan akan terjadi penimbunan BBM Pso dan reaksi pasar yang berlebihan seiring implementasi kebijakan yang (katanya) akan digulirkan pada 1 Januari 2011 ini.
Setelah pada rapat dengar pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI pada Senin (29/11), Direktur Pemasaran Pertamina Djaelani Sutomo mengemukakan pemberian BBM Pso hanya terhadap seluruh kendaraan plat kuning serta kendaraan roda dua dan tiga saja, Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo menegaskan belum ada kepastian mengenai hal tersebut.
Ditemui para wartawan di Jakarta, Selasa (30/11), Evita mengaku progres pembatasan BBM Pso tahun 2011 masih di dalam tahap pembatasan. “Kita masih diskusikan,” jelas Evita.
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto mengaku tidak habis pikir dengan langkah-langkah apa yang dilakukan pemerintah.
“Kredibiltias pemerintah menjadi dipertanyakan,” imbuh Pri Agung pada perbincangan dengan Media Indonesia di Jakarta, Selasa (30/11).
Pri Agung mengkhawatirkan apabila kesimpangsiuran ini berlangsung lebih jauh, potensi terjadinya panic buying alias reaksi pasar yang berlebihan semakin besar. Selain itu, ketidaktegasan pemerintah dapat berdampak terhadap penyalahgunaan BBM Pso seperti penimbunan dan sikap apatis dari lapisan masyarakat tertentu.
“Saya lihat memang masing-masing masih jalan sendiri. Belum ada koordinasi, dan jadinya berhenti pada tahap wacana lagi. Hal ini karena dari kalangan pemerintahan sendiri masih belum matang. Sebaiknya kan tidak perlu banyak diungkapkan, jadikan satu suara dulu baru dibeberkan ke masyarakat sehingga masyarakat tidak menjadi apatis. Garis bawahnya, pemerintah seperti tidak konsisten. Dulu, katanya akan membereskan penyelundupan dan membenahi Perpres supaya kendaraan industri tidak memakai BBM Pso. Itu belum ditempuh, sudah ada pembatasan,” jelas Pri Agung.
Pada rapat dengar pendapat Komisi VII DPR RI, Jakarta, Senin (29/11), jajaran direksi PT. Pertamina (Persero) mengemukakan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dan depot di pulau Jawa, Madura, Bali, dan sebagian NTT telah siap untuk menjalankan opsi pembatasan BBM Pso terhadap mobil pelat kuning, roda dua, dan roda tiga untuk tahun 2011.
Padahal, Menko Perekonomian Hatta Radjasa mengemukakan belum ada kepastian mana opsi yang akan dipakai. Ia hanya mengatakan ada dua opsi yang akan diserahkan terhadap DPR dan opsi yang kedua adalah seluruh kendaraan plat kuning, kendaraan roda dua dan tiga serta kendaraa plat hitam produksi sebelum tahun 2005. Baik Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh dan Dirjen Migas ESDM Evita Herawati Legowo pun mengemukakan dua opsi itu yang akan diserahkan ke DPR pada 6-9 Desember nanti.
Kendati demikian, baik Hatta, Darwin, maupun Evita secara senada mengatakan opsi pertama memang lebih mudah untuk diterapkan dan distorsi di masyarakatnya pun cenderung minim.
Sementara itu, Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) Tubagus Haryono yang ditemui di tempat yang sama setelah RDP Komisi VII DPR RI dan BPH Migas ditunda, mengatakan dirinya tidak punya kapasitas untuk mengemukakan opsi mana yang dipakai.
“Itu domain pemerintah, yakni Kemenkeu dan Kementerian ESDM. Kesiapan BPH Migas adalah melakukan pengaturan. Kita tunggu dulu perpresnya karena kalau mengatur pembatasan jenis kendaraan tertentu harus kita siapkan mekanismenya. Dari perspektif BPH Migas, semakin cepat perpres diperbaiki dan keluar makin memudahkan kami melakukan prognosa,” tutur Tubagus yang mengharapkan raker minggu depan dengan Menteri ESDM dapat mempercepat sosialiasi. (OL-3)
