Investor Daily, 22 Februari 2010
Pemerintah harus segera memutuskan kelanjutan proyek pembangunan kilag gas alam cair (fique fled natural gas/LNG) Donggi-Senoro di Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah (Sulteng). Belum finalnya keputusan pemerintah terkait proyek tersebut bisa menjadi preseden buruk bagi iklim investasi migas di Tanah Air. Semestinya, pemerintah bisa secepatnya memutuskan nasib proyek tersebut. Sebagai kategori proyek lama, seharusnya pemerintah bisa mengambil keputusan secara strategis dan taktis. Hal itu diutarakan anggota Komisi VII Dito Ganinduto dan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto secara terpisah kepada Investor Daily Jakarta, Minggu (21/2).
Dito mengatakan, pemerintah harus segera memutuskan proyek Donggi-Senoro secara realistis dengan memperhatikan kebutuhan dalam negeri dan kepentingan investor (pemodal). Namun, pengembangan harus memperhatikan berbagai aspek, mulai dari sisi pasokan domestk hingga pihak yang akan membiayai proyek tersebut. Pengembangan gas memang berbeda dengan minyak bumi. Ketika gas akan dikembangkan, investor sudah harus meneken perjanjian jual-beli gas terlebih dahulu dengan pembeli. Tapi perbedaan tersebut bukan alasan untuk terlalu lama mengambil sebuah keputusan, ujarnya.
Pri Agung berpendapat, jangan karena alasan populis, pemerintah terkesan lama mengambil keputusan soal kelanjutan proyek Donggi-Senoro. Keputusan lanjut atau tidak juga harus disertai dengan alasan yang masuk akal. Begitu pula terkait alokasi gas apakah untuk domestik atau ekspor. Lambannya pengambilan keputusan yang dilakukan pemerintah sebagai hal yang tidak masuk akal, karena, pemerintah telah mengetahui kondisi proyek tersebut dari awal, jelasnya.
Terhambat Lahan Sementara itu, DPRD Sulteng mendesak Pemprov Sulteng dan Pemkab Banggai untuk membantu percepatan pembangunan kilang LNG Senoro yang kini terhambat masalah pembebasan lahan. Ketua Komisi III Bidang Pembangunan DPRD Sulteng Nawawi S Kilat mengatakan, salah satu upaya untuk mendorong percepatan proyek tersebut adalah koordinasi intensif baik antara pemprov dan pemkab, maupun dengan investornya, yaitu PT Donggi Senoro LNG (DSL).
Kami sangat menyayangkan jika pembangunan kilang LNG tersebut terhambat hanya karena kurangnya keterlibatan pemerintah daerah, padahal investasi pertambangan gas butuh anggaran yang tidak sedikit, ujar Nawawi seperti dikutip Antara di Palu, Sabtu (20/2).
Wakil Gubernur Sulteng Ahmad Yahya berjanji, pihaknya akan membantu menyelesaikan pembebasan lahan pembangunan kilang. Dari 350 hektare lahan yang dibebaskan, masih terdapat 3% lagi yang belum dilepaskan oleh pemiliknya. Menurut Nawawi, proyek LNG Senoro dinilai akan menghasilkan efek berganda (multiplier effect) tidak saja untuk kepentingan regional akan tetapi juga secara nasional. Proyek LNG Senoro saat ini tinggal terhambat pada pengembangan sektor hilir karena sektor hulu sudah siap sejak JOB Pertamina-Medco E&P Tomon Sulawesi selaku pemegang konsesi lahan telah melakukan eksplorasi. Saat ini sudah tendapat lima blok sumur yang siap disalun kan ke kilang.
Sebelumnya diberitakan, pemerintah Indonesia hingga kini belum memutuskan kelanjutan proyek Donggi-Senoro. Saat ini, nasib kelanjutan proyek tersebut masih berada di tangan Wakil Presiden (Wapres) Boediono. Proyek Donggi-Senoro digarap oleh konsorsium PT Donggi Senoro LNG (DSL) yang sahanmya dimiliki Mitsubishi Corp 51%, Pertamina Energy Trading Ltd (Petral) 29%, dan PT Medco LNG Indonesia 20%. DSL akan memanfaatkan gas dari Lapangan Matindok (Donggi) sebesar 20 juta standar kaki kubik per hari (million metric standard cubic feet per day/mmscfd) milik PT Pertamina Hulu Energi dan Lapangan Senoro sebesar 50 mmscfd milik JOB Pertamina-Medco E&PTomori Sulawesi untuk diolah menjadi LNG. Proyek Donggi Senoro mulai dari hulu (upstream) hingga hilir (down stream) membutuhkan investasi sebesar USS 3,7 milyar Ini terdiri atas US$ 1,7 milyar untuk hulu dan US$2 miliar di hilir. Japan Bank for International Cooperation (JBIC) disebut-sebut berniat mendanai proyek kilang Senoro jika gas diekspor ke Jepang.
Hingga berita ini diturunkan, Investor Daly tidak bisa memperoleh konfirmasi dari Dirjen Migas Kementenian ESDM Evita Herawati Legowo, juru bicara PT Pertamina Basuki Trikora Putra, maupun Vice President LNG Business Pertamina Hari Karyuliarto. Telepon genggam ketiganya tidak diangkat ketika dihubungi.
