Investor Daily, 14 Oktober 2010
JAKARTA – Akses penguasaan sumber daya migas sudah semestinya dikuasai negara, sehingga pemerintah memiliki posisi dan fungsi kuat untuk mewujudkan keberpihakan terhadap kepentingan dalam negeri. Selain itu, pengelolaan migas di banyak negara memberikan porsi yang luar biasa bagi perusahaan migas negara (BUMN). Perusahaan migas negara diberikan sejumlah previlese (keistimewaan) untuk mengelola blok migas di negerinya sendiri.
Indonesia sudah semestinya mencontoh pola pengelolaan migas seperti di banyak negara yang memiliki perusahaan migas negara, seperti Qatar, Sudan, Iran, Arab Saudi, Libya, Meksiko, Malaysia, Tiongkok, Vietnam, Venezuela, Bolivia, dan lainnya.
Demikian benang merah diskusi publik bertajuk Formulasi Peran dan Keberpihakan Negara dalam Pengelolaan Migas Nasional yang digelar Research Institute for Mining and Energy Economics (Refor-Miner Institute), di Jakarta, Rabu (13/10).
Hadir sebagai pembicara anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ismayatun, Senior Vice President Upstream Business Development PT Pertamina Slamet Riadhy, dan pengamat migas Sutadi Pudjo Utomo. Ismayatun mengatakan, penguatan perusahaan negara di dalam pengelolaan migas nasional belum dilaksanakan secara optimal. “Ini terlihat dari data 2009. Data itu menunjukkan share produksi minyak bumi PT Pertamina hanyasebesar 13,5% dari total produksi nasional. Sedangkan produksi gas Pertamina hanya 15% dibanding produksi nasional,” kata dia.
Menurut Ismayatun, perlu rumusan politik migas nasional sebagai bagian dari strategi pengelolaan migas yang memperkuat peran perusahaan migas negara.
“Formulasi mengenai keberpihakan negara terhadap perusahaan negara antara lain, prioritas pertama penawaran blok migas serta penyerahan blok migas yang sudah habis masa kontraknya,” ujar dia.
Slamet Riadhy mengatakan, penguatan perusahaan migas negara selain sebagai pemberdayaan anak bangsa juga bertujuan memperkuat sistem ketahanan energi nasional. Lebih dari 30 tahun sekitar 80% blok migas yang ada di Tanah Air dikuasai perusahaan migas asing. “Sudah saatnya negara berpihak ke perusahaan migas negara, dalam hal ini Pertamina.” kata dia.
Sutadi Pudjo Utomo mengatakan, di negara maju, khususnya negara-negara di Eropa, perusahaan migas negara diberikan previlese mulai dari permulaan operasi hingga penemuan lapangan migas baru.
Sedangkan di negara berkembang, lanjut Sutadi, khususnya yang memiliki cadangan minyak besar, seperti Kuwait, previleseyang diberikan berupa memperkuat perusahaan migas negara di sektor hilir (.downstream). “Sementara untuk negara yang memiliki cadangan relatif kecil, seperti Malaysia, negara akan memperkuat dan memperbesar perusahaan negara,” kata dia.
Motif Geopolitik Sementara itu, Direktur EksekutifA�ReforMiner InstituteA�Pri Agung Rakhmanto berpendapat, latar belakang dan tujuan awal didirikannya perusahaan migas negara adalah untuk mengambil alih pengelolaan wilayah-wilayah migas di Tanah Air, khususnya terhadap wilayah-wilayah yang memang secara teknis dan finansial mampu dikelola sendiri oleh perusahaan migas negara.
“Motif geopolitik di dunia migas internasional adalah penguasaan dan kedaulatan atas wilayah migas, demi menciptakan ketahanan dan kemandirian energi,” kata dia.Pri Agung mengatakan, penguasaan dan kedaulatan atas wilayah migas semestinya tidak diabaikan dan ditinggalkan hanya karena mengejar kesejahteraan ekonomi melalui keuntungan finansial semata (dari hasil produksi, investasi).
Tujuannya bukan semata kesejahteraan ekonomi, tetapi kesejahteraan ekonomi yang berdaulat, bukan hanya industri migas nasional yang maju, namun industri migas nasional yang maju dan memiliki kedaulatan,” ujar dia.
Menurut Pri Agung, penguasaan untuk mengelola dan mengusahakan wilayah migas di Tanah Air oleh Pertamina tak sekadar memberikan modal dasar bagi Pertamina untuk berkembang menjadi world class oil company, tapi secara geopolitik juga memperkuat ketahanan nasional di bidang energi.
