bloombergtechnoz.com; 19 Mei 2026
Jakarta – Indonesia dinilai perlu memperkuat diplomasi dan negosiasi agar tidak terkena efek samping dari berakhirnya relaksasi sanksi Amerika Serikat (AS) terhadap produk migas Rusia.
Founder and Advisor Referminor Institute Pri Agung Rakhmanto mengatakan negosiasi dan diplomasi tetap menjadi kunci jika Indonesia tetap berkomitmen mengimpor minyak Rusia, kendati dia meyakini pemerintah pasti sudah menghitung dan mengantisipasi efek samping dari penghentian relaksasi AS.
“Semua tentang diplomasi dan negosiasi. Buktinya, China pun sekarang akan beli minyak dari AS, padahal mereka sebenarnya juga bersaing untuk menjadi negara terkuat di dunia dalam berbagai hal,” kata Pri Agung saat dihubungi, Selasa (19/5/2026).
Di level diplomasi tingkat tinggi, lanjutnya, keanggotaan di BRICS dapat dioptimalkan untuk menghindarkan Indonesia dari efek samping sanksi AS terhadap Rusia. Di samping itu, Indonesia juga mesti tetap memegang komitmen dagang senilai US$15 miliar dengan AS di sektor energi.
“AS juga pada dasarnya tahu bahwa pasar energi sekarang masih tidak normal karena masih terganggunya suplai pasokan di selat Hormuz,” jelasnya.
Pri Agung meyakini AS tidak akan ikut menyanksi Indonesia karena membeli minyak Rusia di tengah ancaman krisis energi dan sudah ditekennya kerja sama impor komoditas energi antara RI dengan AS.
“Toh tidak mungkin juga semua kebutuhan kita bisa dipasok dari AS [dengan kesepakatan dagang]. Jadi, logis untuk kemudian kita mencari sumber pasokan baru dari berbagai pihak, termasuk dalam hal ini dari Rusia,” katanya.
Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memastikan rencana impor minyak mentah dengan volume total 150 juta ton dari Rusia tetap berlanjut, meskipun AS mengakhiri relaksasi sanksi terhadap produk migas Rusia medio bulan ini.
Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Laode Sulaeman memastikan rencana impor minyak mentah dari Rusia tidak akan dibatalkan. Apalagi, Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung baru saja melakukan kunjungan kerja ke negara tersebut.
“Sekarang kan masih tetap berproses kan kemarin juga Pak Wamen barusan kembali dari sana juga. Jadi proses tetap berjalan lah,” kata Laode kepada awak media di Kantor Kementerian ESDM, Senin (18/5/2026).
Lebih lanjut, Laode memastikan Indonesia bakal menempuh berbagai langkah apabila nantinya terdapat kendala dalam mendatangkan minyak mentah Rusia. Salah satunya, memanfaatkan keanggotaan Indonesia dalam BRICS.
“Iya, kita semua koridor kalau kita enggak bisa ke sana, kita ke BRICS. Akan tetapi, intinya secara negara pun satu negara kita kan bebas aktif ya. Jadi itu, apalagi kita juga anggota BRICS,” tegas dia.
Akhir pekan lalu, Pemerintahan Presiden AS Donald Trump resmi mengakhiri relaksasi sanksi yang mendorong lebih banyak penjualan minyak mentah Rusia, bahkan ketika perang Iran memicu kekhawatiran tentang pasokan minyak global dan biaya bahan bakar yang lebih tinggi.
Berakhirnya pengecualian sanksi tersebut secara efektif menghentikan untuk sementara waktu periode singkat di mana pemerintahan Trump melonggarkan sanksi terhadap beberapa minyak Rusia, sehingga memungkinkan pembelian yang seharusnya dilarang.
AS mengeluarkan pengecualian pertama pada Maret dan yang kedua setelah yang pertama berakhir pada April. Keduanya hanya berlaku untuk sebagian kecil minyak Rusia yang telah dimuat ke kapal tanker.
