Bisnis Indonesia, 10 Oktober 2011
JAKARTA: Pemerintah sebaiknya menerapkan sistem kontrak bagi hasil (production sharing contract/PSC) di sektor pertambangan umum, untuk menciptakan iklim pertambangan yang lebih baik dan berkeadilan.
Pengamat energi dari ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto
Detik Finance, 10 Oktober 2011
Jakarta –Sampai saat ini Indonesia belum juga mendapatkan bagian yang adil dari perusahaan-perusahaan pengeruk hasil tambang di Indonesia. Padahal kalau berani, pemerintah harusnya meminta sistem bagi hasil yang besar dari perusahaan tambang.
Kompas, 5 Oktober 2011
JAKARTA, Pajak dalam rangka impor untuk kegiatan eksplorasi hulu minyak dan gas bumi, semestinya tidak menjadi beban kontraktor kontrak kerja sama.
Kompas, 24 September 2011
JAKARTA– Kemandirian energi nasional di Tanah Air dinilai masih belum terwujud. Hal ini ditandai dengan ketergantungan pada bahan bakar minyak dan keterbatasan akses masyarakat karena minimnya infrastruktur pendukung energi.
Demikian benang merah diskusi publik bertema “Kemandirian Energi”, Sabtu (24/9/2011), di Kafe Bistro Boulevard, Menteng, Jakarta.
Menurut Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Kardaya Warnika, ada beberapa faktor yang menentukan kemandirian energi.
Salah satunya adalah kemampuan menjamin ketersediaan energi dengan harga terjangkau. Faktor lainnya adalah, aksesibilitas atau infrastruktur pendukung energi misalnya terminal terapung penampung gas alam cair atau LNG. Saat ini sebagian masyarakat tidak bisa mengakses energi lantaran minimnya infrastruktur. Selain itu ketahanan energi ditentukan oleh daya beli masyarakat.
“Karena daya beli masyarakat masih rendah, maka perlu mendapatkan subsidi,” kata dia menegaskan.
Pengamat energi Pri Agung Rakhmanto menyatakan, saat ini ketahanan energi baru sebatas ketersediaan sumber daya alamnya, tetapi bukan pada suplai atau pasokan energi. Akses negara terhadap sumber daya alam juga terbatas.
“Terhadap sumber daya alam kita sendiri, kita tidak bisa menguasainya. Sebagai contoh, Pertamina selaku BUMN harus bersusah payah mendapatkan blok di wilayahnya sendiri,” ujarnya.
Sementara akses masyarakat terhadap energi juga terbatas. Hal ini ditandai dengan rasio elektrifikasi nasional yang belum mencapai 80 persen, bahkan di beberapa daerah masih kurang dari 70 persen. Jadi daya mampu negara rendah dan daya beli masyarakat terhadap energi masih rendah.
“Suka tidak suka, kita tergantung pada asing, mengandalkan investor, tidak mau mengeluarkan duit untuk membangun infrastruktur energi,” kata dia.
“Jika memang tidak tersedia cukup uang untuk membangun infrastruktur, semestinya pemerintah pro aktif. Misalnya, jika Pertamina butuh insentif, maka maka pemerintah perlu segera memberikannya,” kata dia. Selama ini anggaran pemerintah justru banyak terserap untuk subsidi energi terutama bahan bakar minyak dan listrik. Akibatnya, sehingga pembangunan infrastruktur dan kegiatan eksplorasi untuk menemukan cadangan baru migas berjalan lamban. “Tidak ada terobosan kebijakan untuk mengurangi subsidi,” kata Pri Agung.
Pemerintah seharusnya mengutamakan pengurangan subsidi BBM dibandingkan listrik yang relatif tepat sasaran. Kebijakan BBM perlu segera ditetapkan, apakah menaikkan harga secara terbatas atau memilih pembatasan distribusi BBM secara tegas.
DetikFinance, 20 September 2011
Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dikabarkan menjadi salah satu menteri yang akan terkena reshuffle dari jabatannya di sektor yang sangat strategis.
Sampai hari ini, jabatannya diisi oleh Menko Perekonomian Hatta Rajasa sebagai Menteri ESDM ad interim. Hal tersebut mengingat Darwin semenjak beberapa hari ini menjalani tugas ke luar negeri.
Menanggapi hal ini, pengamat perminyakan Pri Agung Rakhmanto menilai posisi Darwin sebagai Menteri ESDM lebih baik digantikan. Karena menurutnya sejauh ini belum ada ‘prestasi’ yang dilakukan Darwin selama menjabat.
“Menurut saya, kalau melihat prestasi kinerjanya selama ini pantas di-reshuffle,” singkatnya kepada detikFinance, Jakarta, Selasa (20/9/2011).
Dilanjutkan olehnya, tidak ada prestasi atau kebijakan tegas dan menonjol yang bisa diambil selama sektor ESDM berada di bawah kepemimpinannya.
“Bisa diliat sub-sektornya lah. Kementerian ESDM ini seperti mengalami disorientasi kebijakan. Arahnya mau ke mana? Seperti tidak ada prioritas yang mau dilakukan,” tambah Pri Agung.
Pri Agung mencontohkan, salah satu ketidakjelasan yang ada adalah dalam menangani lonjakan konsumsi BBM bersubsidi yang kuotanya selalu ‘bobol’ tiap tahun. Kemudian belum dilakukan juga kebijakan tegas untuk mengatasi itu baik itu melalui pembatasan kebijakan bersubsidi atau dengan sistem subsidi tertutup dan sebagainya.
“Nggak konkret kan untuk BBM, sampai bawa-bawa MUI. Akibatnya kan, subsidi juga kuota BBM-nya terlampaui,” lanjutnya.
“Belum lagi untuk TDL listrik yang direncanakan naik tahun depan. Padahal seharusnya BBM dulu yang seharusnya dinaikkan kalau melihat dari prioritasnya,” timpal Pri Agung sekali lagi. Begitu juga dengan beberapa kebijakan lain seperti produksi minyak Indonesia yang masih surut dan tidak tercapai dari target.
Pri Agung kemudian menambahkan, dirinya berharap ada pengganti yang berasal dari profesional dan tidak terikat dengan suatu kepentingan jika memang nanti ada reshuffle di posisi tersebut.
“Dari profesional sajalah, non parpol, non birokrat. Supaya bebas kepentingan dan berani ambil terobosan,” harap Pri Agung.
Sebelumnya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Mustafa Abubakar dan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Darwin Zahedy Saleh dikabarkan akan terkena reshuffle kabinet. Dua posisi penting ini pun diisukan tengah diincar sejumlah parpol anggota koalisi.
“Dari Demokrat juga isunya kena reshuffle, Menteri ESDM. BUMN juga infonya mau di-reshuffle,” ujar sumber detikcom di internal Setgab koalisi.
Menurut sumber tersebut, Menteri ESDM dipandang tidak bekerja optimal, hal ini sesuai dengan hasil evaluasi UKP4 yang terakhir. Sedangkan Menteri BUMN diisukan akan diganti karena kondisi kesehatannya yang tidak stabil.
Dua dari enam asumsi (target) makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kita terkait dengan sektor energi, yaitu harga minyak (Indonesian Crude Price, ICP) dan lifting minyak (produksi minyak siap jual). Ini untuk kesekian kalinya- sudah cukup menegaskan bahwa sektor energi penting bagi perekonomian nasional.
Namun mencermati lebih jauh Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pidato kenegaraan tanggal 16 Agustus 2011, khususnya yang menyangkut besaran subsidi energi yang dialokasikan sebesar Rp 168,6 triliun, tak terlihat bahwa kita benar-benar serius mengelola sektor energi di negara ini.
Subsidi energi terdiri dari subsidi listrik sebesar Rp 45 triliun dan subsidi bahan bakar minyak sebesar Rp 123,6 triliun. Dari angka-angka tersebut pada tingkat makro sebenarnya dapat kita lihat seberapa jauh kemajuan dan kinerja yang dicapai pemerintah dalam mengelola sektor energi selama ini. Sekaligus dari angka tersebut kita juga dapat mengukur seberapa besar kesungguhan pemerintah menempatkan dan mengelola sektor energi ini sebagai sektor yang penting bagi perekonomian nasional.
Inefisiensi Kelistrikan
Subsidi listrik yang dialokasikan sebesar Rp 45 triliun jelas mengindikasikan adanya rencana pemerintah untuk menaikkan tarif dasar listrik pada 2012. Hal ini juga telah ditegaskan pemerintah sendiri dalam berbagai kesempatan.
Kenaikan tarif dasar listrik pada 2012 dari sudut pandang fiskal dan kebijakan harga listrik yang berlaku saat ini di satu sisi mungkin bisa saja tepat. Namun, dari sudut pandang mikro pengelolaan energi nasional sebenarnya hal itu tidak tepat dan sekaligus menunjukkan kelambanan pemerintah sendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan mendasar di belakangnya.
Tidak tepat, karena semestinya kenaikan tarif dasar listrik dilakukan setelah acuan atau basis untuk kenaikan tarif dasar listrik tersebut, yaitu biaya pokok penyediaan (BPP) listrik, efisien (optimal) terlebih dahulu. Biaya pokok penyediaan listrik selama ini tinggi (tidak efisien) karena biaya bahan bakar yang digunakan untuk menghasilkan listrik juga tidak efisien.
Banyak pembangkit listrik berbahan bakar gas yang ada tidak mendapatkan pasokan gas dalam jumlah cukup sehingga dipaksa menggunakan bahan bakar minyak yang biayanya dapat 400% lebih mahal. Dari sekitar 1.800 million standard cubic feet (MMSCFD) kebutuhan gas untuk pembangkit, hanya sekitar 800 MMSCFD yang bisa dipenuhi.
Lamban, karena berarti program pemenuhan gas pembangkit-pembangkit tersebut dan juga program pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt berbahan bakar batu bara yang juga lebih murah tidak dapat diselesaikan tepat waktu.
Terminal penerima liquified natural gas sebagai sarana pemenuhan kebutuhan gas pembangkit paling cepat diperkirakan baru akan beroperasi pada 2013. Demikian juga dengan program pembangunan pembangkit listrik 10 ribu megawatt batu bara yang direncanakan selesai sejak 2009, hingga akhir 2011 diperkirakan baru akan selesai 30% yang siap beroperasi dan masuk ke sistem kelistrikan nasional. Sehingga biaya pokok penyediaan listrik tetap tinggi dan untuk menekan subsidi listrik yang ada kebijakan yang ditempuh masih harus dengan cara menaikkan tarif dasar listrik.
Dapat diringkas bahwa kenaikan tarif dasar listrik sebenarnya tidak perlu dilakukan di 2012 seandainya program pemenuhan kebutuhan gas pembangkit dan program pembangunan 10 ribu megawatt pembangkit listrik berbahan bakar batu bara dilaksanakan dan diselesaikan tepat waktu.
Potensi penghematan anggaran subsidi listrik jika kedua program tersebut diselesaikan tepat waktu sebetulnya bisa mencapai Rp 30 triliun, lebih besar daripada penghematan anggaran yang diskenariokan pemerintah melalui kenaikan tarif dasar listrik sebesar 10% yang nilainya Rp 20 triliun.
Politisasi Bahan Bakar
Subsidi bahan bakar minyak yang dialokasikan sebesar Rp 123,6 triliun (di dalamnya termasuk subsidi untuk bahan bakar nabati dan elpiji tiga kilogram), tidak jauh berubah dari anggaran subsidi bahan bakar minyak di Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011 yang sebesar Rp 129 triliun.
Dari angka ini yang terlihat adalah bahwa setidaknya hingga saat penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012, pemerintah masih belum memiliki rencana kebijakan yang jelas dan konkret terkait bagaimana mengurangi besaran subsidi bahan bakar minyak yang ada, baik melalui pengendalian konsumsi ataupun melalui pengaturan harga.
Angka yang ada dengan kata lain juga mengindikasikan bahwa politisasi (harga) bahan bakar minyak, dalam arti tidak akan menaikkan harga bahan bakar minyak demi alasan politis, tetap akan dilanjutkan. Dalam kaitan dengan pengembangan energi alternatif, seperti bahan bakar gas atau bahan bakar nabati, angka yang ada juga menunjukkan pemerintah tetap belum memiliki program nasional khusus yang benar-benar mendorong pengembangan secara masif. Yang ada hanyalah sebatas pilot project skala uji coba, yang kelanjutannya setelah itu sering kali tidak jelas.
Jadi, kalau beberapa waktu lalu diaktifkan kembali Instruksi Presiden (Inpres) tentang hemat energi, hasilnya juga tak tercermin dalam besaran subsidi yang dianggarkan. Tentu saja, karena memang sifatnya hanya merupakan kampanye publik untuk menunjukkan bahwa pemerintah melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak konkret- untuk mengurangi besaran subsidi energi tersebut, dan hasilnya pasti tidak akan signifikan.
Konsekuensinya, kondisi dan segala permasalahan terkait energi dan subsidi bahan bakar minyak yang ada saat ini termasuk kelangkaan gas dan bahan bakar minyak dan penyalahgunaan bahan bakar minyak di banyak wilayah kemungkinan tetap akan terjadi dan berulang di tahun depan.
Sedikit penurunan besaran subsidi bahan bakar minyak yang ada di dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan 2011 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2012 bukan karena dilakukan perbaikan dalam pengelolaannya, melainkan hanya karena basis asumsi yang digunakan berbeda, dari harga minyak US$ 95 per barel turun menjadi US$ 90 per barel.
Dari tinjauan makro dan mikro di atas, sulit untuk tidak mengatakan bahwa kita selama ini hanya seolah-olah mengelola sektor energi. Sektor energi seolah-olah dianggap dan ditempatkan sangat penting dan strategis, tetapi di dalam praktiknya ternyata diperlakukan biasa-biasa saja.
Seolah-olah hiruk pikuk dengan beragam program dan kebijakan energi, tetapi sebenarnya tak ada yang benar-benar konkret dan substansial menyelesaikan satu per satu permasalahan mendasar yang ada. Apakah hal ini ada kaitannya dengan absennya dirigen di dalam penyelenggaraan pemerintahan di sektor energi nasional yang benar-benar mumpuni Sangat bisa jadi
Bisnis Indonesia, 6 September 2011
JAKARTA: Jika tidak ada penambahan kilang minyak baru, impor BBM pada 2030 diperkirakan mencapai 574,57 juta barel atau sekitar 71,8% dari total kebutuhan BBM nasional sebesar 800,24 juta barel.
Komaidi, Wakil Direktur ReforMiner Institute mengatakan nominal pengadaan BBM impor tersebut mencapai US$68,94 miliar atau sekitar Rp600 triliun.
“Mengingat besarnya kebutuhan impor tersebut, pemerintah perlu mengintervensi untuk menetapkan kebijakan akuisisi kilang milik TPPI meski Pertamina kurang berminat melakukannya,” ujarnya dalam acara diskusi restrukturisasi TPPI hari ini.
Menurut Komaidi, meski menurut Pertamina margin bisnis kilang masih lebih rendah dari margin bisnis hulu, namun penambahan kilang baru mutlak diperlukan demi ketahanan energi nasional. Jika kilang bisa dikembangkan dari proyek eksisting dan ada penambahan proyek, impor BBM bisa berkurang dari 71,8% menjadi 54%.
Jika kilang dikembangkan dengan cara upgrading, impor BBM bisa berkurang menjadi 51%. Sementara itu jika kilang dikembangkan dengan menambah kilang minyak baru, impor BBM bisa semakin berkurang lagi menjadi hanya 3% dari total kebutuhan BBM.
Adapun kapasitas terpasang kilang Pertamina dan swasta per 2009 adalah sekitar 1,156 juta barel per hari. Pada 2014, pengolahan minyak mentah Pertamina ditargetkan sebesar 913 MBCD (ribu barel crude per hari), meningkat dari 2009 sebesar 885 MBCD.
“Opsi akuisisi kilang TPPI ini memang keputusannya tergantung pada pemerintah. Tapi sebenarnya tidak ada salahnya jika kilang TPPI diakuisisi, karena otomatis kapasitas kilang domestik bertambah,” ujarnya.
Meski demikian, Komaidi mengakui bahwa diperlukan kalkulasi ulang atas opsi akuisisi jika utang TPPI saat ini sebesar total Rp17 triliun, lebih besar dari nilai asetnya sebesar Rp13,5 triliun. (sut)
