Detik.com; 17 Desember 2022

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui aturan penambangan bahan baku nuklir di Indonesia. Penambangan bahan baku nuklir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir.
Terbitnya aturan ini dipercaya bisa mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

“Infrastruktur dasarnya kan sudah siap, kita sudah punya BATAN. Kajiannya sudah lengkap, sebetulnya tinggal political will saja. Jadi kalau pak Presiden sudah memutuskan demikian, harusnya sih lebih cepat,” katanya kepada detikcom, Sabtu (17/12/2022).

Ia mengatakan, pemerintah tinggal memikirkan permasalahan umum yang menjadi kendala. Misalnya penentuan tempat sebagai lokasi PLTN yang aman.

Menurutnya Indonesia kaya dengan potensi uranium yang cukup besar. Jika dikembangkan, tentu ini bisa menjadi sumber energi bersih yang mendorong terwujudnya nol emisi karbon 2060.

Kalau potensi uranium yang cukup besar, khususnya di Indonesia bagian timur, dekat perbatasan dengan Australia. Study menyebut kalau ada tambang mineral kan ada kandungan uranium, karena senyawanya mirip. Tinggal dikembangkan saja, karena ini kan energi bersih juga,” jelasnya.

Sebelumnya, pembangkit nuklir merupakan salah satu aspek yang termuat dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). RUU ini sendiri sedang dalam pembahasan.

RUU EBET merupakan inisiatif DPR RI di mana di dalamnya akan mengatur sejumlah aspek, termasuk pembangkit nuklir. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, RUU ini memiliki 14 bab dan 42 pasal yang mencakup transisi energi dan peta jalan, sumber energi baru dan terbarukan nuklir, perizinan berusaha, penelitian dan pengembangan.

Lalu mencakup harga energi baru terbarukan, dukungan pemerintah, dana energi baru terbarukan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pembagian kewenangan, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

“Salah satu pasal yaitu pasal 9 menyebutkan sumber EBT dari beberapa macam di antaranya yakni nuklir, hidrogen, gas metana batu bara, batu bara tercairkan, batu bara tergaskan coal gasification, dan sumber energi baru lainnya,” katanya di Komisi VII.

Sumber Gambar: Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir/Foto: Infografis detikcom/M Fakhry Arrizal
Sumber Artikel: https://finance.detik.com/energi/d-6467155/jokowi-restui-bahan-baku-nuklir-ditambang-di-ri-pltn-bisa-terwujud

RuangEnergi.com; 07 Desember 2022

Jakarta,ruangenergi.com-Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai kemungkinan terbentuknya organisasi baru Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) belum akan memberikan dampak nyata pada industri hulu migas dalam jangka pendek.

Komaidi melihat ini lebih pada ganti pemain saja.

“Visi misi saya kira tidak akan jauh berbeda.Sepanjang UU Migas belum selesai ga akan banyak perubahan.Saya menilai kemungkinan organisasi baru tersebut belum akan memberikan dampak nyata pada industri hulu migas dalam jangka pendek,” kata Komaidi dalam bincang santai virtual bersama ruangenergi.com,Rabu (07/12/2022) di Jakarta.

Komaidi yang juga mengajar di Universitas Trisakti, melihat masuknya ‘pejabat Kemenkeu’ menjadi deputi keuangan dan monetisasi di SKK Migas, secara teori bagus untuk industri hulu migas. Karena diskusi insentif fiskal lebih langsung dan apa yang menjadi keluhan KKKS (kontraktor kontrak kerjasama) bisa sampai lebih utuh ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Secara teori harusnya bagus untuk industri hulu migas.Karena diskusi insentif fiskalnya lebih bisa langsung.Apa-apa yangselama ini dikeluhkan kkks bisa sampai lebih utuh ke Kemenkeu.Namun prakteknya belum tentu demikian,” ungkap Komaidi dengan nada pesimistis.

Ketika ditanya kepadanya apa upaya yang harus dilakukan oleh organisasi baru SKK Migas untuk menaikan produksi, Komaidi mengatakan:

“Solusinya kan mestinya cari lapangan baru.Masa iya menyerah dengan keadaan? Sudah tau pohon mangganya udah tua mau roboh ya tanam mangga lagi kalo tetep pingin panen mangga,” ujarnya sembari tersenyum simpul.

Dalam catatan ruangenergi.com, bagi Indonesia Petroleum Association, terbentuknya organisasi baru di tubuh SKK Migas bisa fokus untuk menaikkan produksi serta menurunkan emisi karbon di industri minyak dengan cara yang lebih mencari terobosan dan bukan BAS (business as usual).

“Harapannya kita bisa fokus untuk menaikkan produksi serta menurunkan emisi karbon di industri minyak dengan cara yang lebih mencari terobosan dan bukan business as usual,” kata Direktur Executive Indonesia Petroleum Association(IPA) Marjolijn Wajong kepada ruangenergi.com,Selasa (06/12/2022) di Jakarta.

IPA lanjut Marjolijn, berharap SKK Migas bisa secepatnya menyukseskan penyelesaian amandemen Undang-Undang Migas di DPR-RI.

CNBCIndonesia; 01 Desember 2022

Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kompak menaikkan harga BBM non subsidi mulai 1 Desember 2022.
Keputusan tersebut diambil ketika harga minyak mentah dunia justru mengalami tren penurunan. Bahkan, sempat di bawah US$ 80 per barel sejak pertengahan November 2022.

Mengutip data Refinitiv, harga minyak mentah Brent pada Rabu (30/11/2022) tercatat US$ 85,4 per barel, menguat 2,8% dibandingkan hari sebelumnya. Jenis light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) melonjak 3% menjadi US$ 80,55 per barel.

Selain itu, sejumlah negara tetangga RI bahkan kini menurunkan harga BBM-nya.

Lantas, apa yang menyebabkan harga BBM di Tanah Air justru mengalami kenaikan?

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai kenaikan harga BBM non subsidi di dalam negeri terjadi lantaran nilai tukar (kurs) rupiah yang kian melemah. Berdasarkan simulasi, ReforMiner menemukan bahwa pelemahan rupiah Rp 150 setara dengan penurunan harga minyak US$ 1.

“Saya melihatnya lebih karena pelemahan nilai tukar rupiah. Jika harga minyak turun US$ 2, sementara nilai rupiah melemah Rp 300, maka harga BBM tidak akan ada penyesuaian. Dampaknya saling meniadakan satu mendorong naik dan satu mendorong turun dengan besaran yang sama,” jelas Komaidi kepada CNBC Indonesia, Kamis (1/12/2022).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang resmi berlaku mulai 1 Desember 2022. Adapun tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga di antaranya yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyampaikan pihaknya terus berkomitmen melakukan evaluasi harga secara berkala untuk produk-produk BBM non subsidi yakni Pertamax Series dan Dex Series. Hal tersebut mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

Menurut dia, evaluasi berkala ini dilakukan setiap bulannya mengikuti tren harga rata-rata pada periode tanggal 25 hingga tanggal 24 pada bulan sebelumnya.

“Mengacu pada rata-rata MOPS pada periode 25 Oktober hingga 24 November, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga secara berkala untuk produk Pertamax Series dan Dex Series berlaku mulai tanggal 1 Desember,” jelas Irto kepada CNBC Indonesia, Kamis (1/12/2022).

Adapun untuk harga Pertamax Turbo terdapat penyesuaian dari yang sebelumnya Rp 14.300 per liter, kini naik menjadi Rp 15.200 per liter, Dexlite dari yang sebelumnya Rp 18.000 per liter, naik menjadi 18.300 per liter, dan Pertamina Dex dari yang sebelumnya Rp 18.550 per liter, kini naik menjadi Rp 18.800 per liter.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta. Penetapan harga ini sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

“Kami pastikan harga ini adalah harga yang kompetitif untuk kualitas yang kami berikan,” jelas Irto.

Sementara itu, untuk BBM jenis Pertamax masih tertahan di angka Rp 12.500 per liter. Ia menilai penetapan harga Pertamax tidak berubah ini sudah sesuai evaluasi dan perhitungan yang dilakukan, dan formula harga Pertamax masih ideal.

Tak hanya Pertamina, SPBU BP-AKR dan Shell juga menaikkan harga BBM per 1 Desember 2022 ini.

Dari pantauan CNBC Indonesia di lapangan khususnya SPBU milik Shell di wilayah Cibubur, Depok, Jawa Barat, harga BBM yang dijual Shell naik. Contohnya untuk BBM jenis Super menjadi Rp 14.180 per liter dari sebelumnya Rp 13.550 per liter.

Selain itu, untuk BBM jenis Shell V-Power juga naik menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 14.210 per liter. Sementara itu untuk BBM Shell V-Power juga naik menjadi Rp 19.180 per liter dari sebelumnya Rp 18.840 per liter.

BP Indonesia juga menaikkan harga BBM jenis BP 90 menjadi Rp 14.050 per liter per 1 Desember 2022 dari sebelumnya Rp 13.460 per liter. Selain itu, jenis BBM BP 95 menjadi Rp 14.700 per liter dari sebelumnya Rp 14.190 per liter (Jawa Timur).

Adapun juga untuk BBM jenis baru milik BP Indonesia yakni BP Ultimate ikut naik menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 14.210 per liter. Sementara itu untuk BBM jenis BP Diesel menjadi Rp 18.660 per liter dari sebelumnya Rp 18.380 per liter.

Kompas.com; 22 November 2022

JAKARTA, KOMPAS.com – Selama masa transisi menuju energi baru dan terbarukan (EBT) dari energi berbasis fosil berjalan, minyak dan gas (migas) masih memiliki peran penting untuk menjaga ketahanan energi Indonesia. Untuk itu, peran Rancangan Undang-undang (RUU) Migas juga jadi elemen penting. Menurut analis energi dari Institute for Energy Economics and Financial Analysis (IEEFA) Putra Adhiguna, RUU Migas akan menjadi barometer seberapa serius Indonesia dalam menyikapi periode transisi tersebut.

“Jika ragu-ragu menentukan RUU Migas, bisa jadi transisi migas ini juga ikut berdampak,” kata Putra melalui keterangannya, Selasa (22/11/2022). Menurut dia, RUU Migas harus dituntaskan untuk memberikan kepastian hukum di sektor migas. Apalagi, saat ini Pemerintah Indonesia memiliki target produksi 1 juta barel minyak per hari (bph) dan gas sebesar 12 miliar kaki kubik per hari (bscfd) pada 2030. Lantaran RUU Migas masih belum pasti, sejumlah investor mulai berhati-hati. Catatan IEEFA, sejumlah perusahaan raksasa menyatakan mundur dari proyek pengelolaan blok migas di Indonesia.

Misalnya, Conoco Phillips resmi melepas asetnya kepada PT Medco Energi Internasional Tbk (MEDC). Kemudian, Chevron dan Shell masih berproses mencari mitra pengganti melanjutkan proyek gas laut dalam Indonesia Deepwater Development (IDD) di Kalimantan Timur dan pengembangan proyek Blok Masela. Baca juga: RUU Migas Bakal Atur Eksplorasi KKKS Demi Target Produksi Besar-besaran.

Senada, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro menambahkan, RUU Migas fundamental untuk investasi dan target lifting, sehingga perlu segera diselesaikan. Dia mencatat, proses UU Migas ini mulai dibahas dari 2008 dan sudah beberapa kali dibatalkan atau mengalami proses judicial review di Mahkamah Konstitusi. “Kalau bicara migas sebagai komoditas strategis harusnya justru menjadi kesadaran bersama untuk segera diselesaikan RUU-nya karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak, seharusnya demikian sudut pandangnya,” katanya.

Sebelumnya dalam RDP antara Komisi VII DPR dengan SKK Migas, kedua pihak bersepakat akan segera merampungkan Revisi UU Migas. Wakil Ketua Komisi VII dari Fraksi Partai Golkar, Maman Abdurrahman mengatakan, RUU Migas akan dijadikan sebagai UU inisiatif DPR agar pembahasan bisa cepat rampung, paling lambat di Juni 2023. “Jadi selesai sudah menjadi produk undang-undang, segera diselesaikan selambat-lambatnya bulan Juni 2023 sebagai payung hukum penguatan kelembagaan dan kepastian investasi hulu migas di Indonesia,” kata Maman.

Detik.com; 22 November 2022

Jakarta – Transisi energi adalah keniscayaan. Namun tidak ada jaminan bahwa perjalanan menuju ke sana akan berlangsung dengan mulus.
Hal itu bisa dilihat dari kondisi saat ini. Sejak pandemi COVID-19 dan memanasnya kondisi geopolitik akibat perang Rusia-Ukraina, negara-negara maju justru balik arah kembali mengandalkan energi fosil, salah satunya migas, untuk memenuhi kebutuhan energi mereka.

Indonesia bisa mengambil hikmah dari kondisi saat ini. Semangat untuk menekan emisi di sektor energi harus dikelola dengan bijak. Salah satu langkah bijak yang bisa diambil adalah dengan memanfaatkan secara optimal sumber daya gas bumi.

Pengamat Migas dari Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto,mengungkapkan dalam kajiannya selama 2012-2021 porsi pemanfaatan gas untuk kepentingan domestik rata-rata meningkat sekitar 1,5% per tahun. Porsi pemanfaatan gas untuk domestik tercatat meningkat dari 52% pada 2012 menjadi 65% pada 2021.

“Sektor industri dan pupuk tercatat sebagai kontributor utama dalam peningkatan konsumsi gas bumi domestik,” kata Pri Agung dikutip, Senin (22/11/2022).

Porsi konsumsi gas bumi sektor industri dan pupuk masing-masing tercatat sekitar 26,68% dan 12,73% dari total produksi gas nasional.

Selain itu, Penemuan cadangan migas Indonesia tahun 2020-2021 didominasi oleh gas bumi. Seperti penemuan di Bronang-02, West Belut, Parang-02, Rembang-3B, dan Wolai02. Program strategis nasional sektor energi juga didominasi oleh gas bumi, seperti Proyek Abadi Masela dan Indonesia Deepwater Development (IDD).

“Dalam perkembangannya gas akan memiliki peran yang lebih penting sebagai jembatan dalam pelaksanaan transisi energi dari fosil menuju ke EBT,” katanya.

Gas bumi memiliki kontribusi besar dalam bauran energi primer Indonesia. Saat ini porsi gas dalam bauran energi primer Indonesia sebesar 19,3% dan diproyeksikan akan terus meningkat. Melalui Rencana Umum Energi Nasional (RUEN), pemerintah memproyeksikan porsi gas bumi dalam bauran energi primer Indonesia 2050 menjadi sekitar 24%, terbesar kedua setelah EBT.

JawaPos; 09 November 2022

JawaPos.com – Peringkat kemudahan berusaha (ease of doing business) Indonesia terus meningkat. Meski demikian, deregulasi di bidang investasi minyak dan gas justru tidak mengalami perbaikan signifikan.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, Indonesia memiliki 128 basin yang berpotensi memiliki cadangan hidrokarbon. Sebanyak 68 basin di antaranya belum dilakukan pengeboran.

Berdasarkan data hingga 19 Januari 2021, cadangan produksi lapangan migas di Indonesia tercatat 2,44 BBO (billion barrels oil) and 43,6 TCF (trillion cubic feet) gas bumi.

“Sekitar 70 persen wilayah kerja migas produksi telah mengalami penurunan produksi alamiah. Sementara biaya produksi dan pemeliharaan mature fields terus meningkat sejalan dengan penurunan kemampuan produksinya,” kata Komaidi di Surabaya, Rabu (9/11).

Menurut alumnus Unair tersebut, riset Inter-American Development Bank (IDB) pada 2020 menemukan bahwa pemberian insentif untuk mature fields dapat menambah umur keekonomian proyek rata-rata 30 tahun. Saat ini sekitar 52 persen atau 40 WK migas produksi merupakan mature fields.

Selain itu, sebanyak 36 WK berumur 25-50 tahun dan 4 WK berumur lebih dari 50 tahun. “Perbaikan fiskal dan insentif masih diperlukan untuk meningkatkan investasi migas ke depan dalam mencapai target 1 juta BOPD minyak dan 12 BCFD gas di tahun 2030,” kata Komaidi.

Secara terpisah, Kepala Departemen Komunikasi SKK Migas Jabanusa Indra Zulkarnain mengatakan, pemerintah optimistis mampu mencapai target produksi 1 juta barel minyak per hari pada 2030.

“Target drilling kami naik dibandingkan tahun sebelumnya sehingga diharapkan menemukan cadangan baru dan menambah produksi,” katanya.

Meski pemerintah telah banyak melakukan ikhtiar untuk menguatkan energi terbarukan, namun Indra memastikan Indonesia belum bisa meninggalkan energi fosil hingga 2045. “Dewan Energi Nasional menyebutkan kebutuhan gas naik 300 persen, minyak naik 105 persen,” katanya.

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang kontrak penjualan gas ke Singapura. Kontrak yang semula akan habis pada 2023, diperpanjang lima tahun hingga 2028. Perpanjangan kontrak tersebut terjadi di tengah tumbuhnya permintaan dari dalam negeri. Oleh karenanya, rencananya volume ekspor gas ke Singapura dalam kontrak terbaru akan mengalami penyusutan.

“Permintaan (gas) dari dalam negeri meningkat, dan produksi sumur mulai berkurang,” ujar Menteri ESDM, Arifin Tasrif, dikutip dari Reuters, Senin (31/10/2022).

Terkait dengan keputusan tersebut, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, jika Indonesia memang punya cadangan gas bumi yang cukup. Namun, menurutnya hal tersebut sebaiknya dikelola dengan lebih baik, mengingat populasi yang terus membesar, sehingga permintaan pun berpotensi meningkat.

“Idealnya, sebuah negara akan lebih memprioritaskan pemenuhan energi domestik ketimbang memikirkan kebutuhan negara lain,” kata dia, dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, dikutip Senin.

“Apalagi kondisi saat ini kita sedang dihadapkan pada biaya energi yang tinggi akibat besarnya konsumi BBM dan elpiji yang diimpor,” tambah dia.

Lebih lanjut Ia bilang, optimalisasi gas bumi, terutama gas alam, di dalam negeri dinilai sangat penting baik untuk kebutuhan pembangkit, industri dan rumah tangga. Ini selaras dengan fokus pemerintah untuk mendongkrak bauran energi baru terbarukan (EBT).

“Gas ini merupakan energi transisi menuju energi yang lebih bersih atau EBT. Jika memang pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emissions, mestinya penggunaan gas bumi di perbesar untuk sektor-sektor strategis,” ujarnya.

Menurutnya, pemanfaatan gas bumi berbeda dengan pemanfaatan energi lain seperti BBM. Kunci pemanfaatannya ada pada infrastruktur. Untuk itu, Komaidi meminta komitmen pemerintah dalam rangka mendukung optimalisasi gas di dalam negeri. Sehingga rantai pasok gas bumi mulai dari hulu sampai hilir dapat terintegrasi dan harapannya konsumen pengguna gas akan terus membesar.

“Pemerintah mesti intervensi untuk membangun pasar gas bumi yang besar di domestik,” ucapnya.

Detik.com; 31 Oktober 2022

Jakarta – Langkah cepat pemerintah untuk memperpanjang ekspor gas alam ke Singapura mendapat sorotan banyak pihak. Di tengah tingginya kebutuhan energi yang lebih efisien dan rendah emisi di dalam negeri, keputusan itu dinilai justru menjadi bukti bahwa kebijakan pengelolaan energi belum sepenuhnya memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat Indonesia.

“Idealnya, sebuah negara akan lebih memprioritaskan pemenuhan energi domestik ketimbang memikirkan kebutuhan negara lain. Apalagi kondisi saat ini kita sedang dihadapkan pada biaya energi yang tinggi akibat besarnya konsusmi BBM dan LPG yang diimpor,” kata Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro, kepada wartawan, akhir pekan ini.

Komaidi menegaskan, jika Indonesia memang punya cadangan gas bumi yang cukup sebaiknya dikelola dengan lebih baik. Dengan populasi yang terus membesar dan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang baik akan membuat Indonesia membutuhkan sumber energi yang kompetitif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya saing.

Belajar dari krisis energi yang terjadi di Eropa dan dunia, ketahanan energi menjadi faktor penting yang harus menjadi prioritas pemerintah dan dengan terjaganya ketahanan energi juga akan meningkatkan posisi tawar Indonesia dalam diplomasi energi.

“Bila perlu ekspor energi dikurangi. Kalau sumber daya yang kita miliki tidak cukup, nanti justru impor akan semakin membesar dan membuat ketahanan energi terus melemah. Ke depan, pasokan gas perlu diatur dengan lebih baik pasokannya, jangan dihabiskan, terlebih dengan cita-cita menjadikan gas bumi sebagai energi transisi,” tegasnya.

Terlepas dari besarnya perhatian terhadap ekspor gas ke Singapura, optimalisasi gas bumi, terutama gas alam, di dalam negeri dinilai sangat penting baik untuk kebutuhan pembangkit, industri dan rumah tangga.

“Gas ini merupakan energi transisi menuju energi yang lebih bersih atau EBT. Jika memang pemerintah punya komitmen untuk mencapai net zero emissions, mestinya penggunaan gas bumi di perbesar untuk sektor-sektor strategis,” ungkapnya.

Berbeda dengan Bahan Bakar Minyak (BBM) gas bumi memiliki keunikan. Kunci pemanfaatannya ada pada infrastruktur. “Jadi, bila tidak ada infrastruktur maka tidak bisa dimanfaatkan. Konsumen gas di Jawa dan Sumatera, tapi sumber daya ada di Indonesia Timur. Bila tidak terkoneksi maka gas tidak dapat dimanfaatkan,” terangnya.

Untuk itu, Komaidi meminta komitmen dan langkah penting pemerintah dalam rangka mendukung optimalisasi gas di dalam negeri harus berupa kebijakan yang konkrit dari hulu sampai dengan hilir. Yang menjadi prioritas adalah tersedianya pasokan gas yang didukung dengan terwujudnya kematangan infrastruktur gas. Sehingga rantai pasok gas bumi mulai dari hulu sampai hilir dapat terintegrasi dan harapannya konsumen pengguna gas akan terus membesar.

“Pemerintah mesti intervensi untuk membangun pasar gas bumi yang besar di domestik baik dalam bentuk kebijakan (policy) maupun regulasi. Karena bisnis gas ini unik, tidak bisa umur sumurnya 20 tahun tapi komitmen pembeliannya hanya 15 tahun. Intervensi itu bisa saja dilakukan misalnya mendorong pabrik pupuk, petrokimia, PLN dimana BUMN menggunakan gas bumi. Yang dibutuhkan adalah sesuatu yang konkrit dan keberpihakan, bukan hanya sekadar aturan,” ujar Komaidi.

Jika komitmen itu bisa diwujudkan, pemerintah dinilai benar-benar telah menjalankan amanat UUD 45. Bahwa gas bumi yang berasal dari perut bumi Indonesia harus bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran masyarakat Indonesia.

Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan untuk segera memperbarui perjanjian pasokan baru gas bumi ke Singapura dari Sumatera Selatan karena perjanjian penjualan sebelumnya akan berakhir pada 2023.

Menteri ESDM, Arifin Tasrif, mengatakan keputusan telah disimpulkan dan perjanjian pasokan baru akan untuk jangka waktu lima tahun.