Kontan.co.id; 24 September 2023

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Pengamat menilai Badan Usaha Khusus (BUK) pengganti SKK Migas sangat diperlukan agar pengusahaan migas yang bersifat business to business (B2) dapat lebih fleksibel, tidak birokratis, dan terpisah dari sistem keuangan negara.

Sedikit kilas balik, SKK Migas terbentuk sebagai pengganti BP Migas yang dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) pada tahun 2012 silam. SKK Migas lantas berdiri lewat Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi. Beleid ini dipandang belum bisa menjadi dasar hukum yang kuat bagi eksistensi SKK Migas.

Ekonom Energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute, Pri Agung Rakhmanto menjelaskan, secara umum sistem model kelembagaan dalam pengelolaan hulu migas harus sinkron dengan jenis kontrak yang digunakan.

“Nantinya sistem dan kelembagaan tersebut memungkinkan dijalankannya tiga prinsip yakni penyederhanaan perizinan usaha dan kegiatan operasional hulu migas, prinsip assume and discharge dalam perpajakan, dan prinsip pemisahan keuangan pengusahaan hulu migas dengan keuangan negara,” jelasnya kepada Kontan.co.id, Minggu (24/9).

Lebih lanjut, Pri Agung menjelaskan, prinsip penyederhanaan perizinan usaha dan perizinan kegiatan operasional hulu migas ini akan menjadi satu atap (satu pintu).

Kemudian, prinsip assumme & discharge dalam perpajakan ialah kontraktor dibebaskan dari pajak-pajak tidak langsung. Sedangkan Pajak Penghasilan (Pph) dan Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP) dapat dipungut melalui lembaga khusus tersebut.

Prinsip pemisahan keuangan pengusahaan hulu migas dengan keuangan negara ialah persoalan investasi dan bagi hasil hulu migas adalah persoalan bisnis yang semestinya dipisahkan dari sistem pengelolaan keuangan negara dan APBN.

“Jadi, sederhananya, model yang memungkinkan untuk mengakomodir tiga prinsip itu, ialah yang sinkron dengan sistem kontrak kerja sama yang kita gunakan saat ini adalah model lembaga badan usaha khusus (BUK),” terangnya.

Badan usaha khusus diperlukan agar pengusahaan hulu migas yang bersifat B2B dapat lebih fleksibel, tidak birokratis, dan terpisah dari sistem keuangan negara.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi (Migas) Kementerian ESDM, Tutuka Ariadji menceritakan, dirinya beberapa kali ditanyakan investor perihal posisi SKK Migas saat ini yang masih berbentuk special task force (satuan kerja khusus) yakni badan usaha sementara. Persoalan ini kerap mencerminkan ketidakpastian usaha di Indonesia.

“Investor itu harus ada kepastian berinvestasi di Indonesia. Sebenarnya investor yang ada di sini berpikirnya kan sekarang sudah berjalan dengan SKK Migas, lalu mau diapain lagi? Jadi tidak mau ada perubahan. Supaya halus perubahannya, dilakukan perubahan sedikit saja. Dari SKK Migas menjadi apa, jadi lebih mudah menganalogikannya,” jelasnya dalam rapat dengan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selasa (29/8).

Tutuka mengungkapkan, cukup banyak masukan yang datang perihal kelembagaan SKK Migas. Namun dirinya lebih menyoroti pentingnya memutakhirkan substansi kebijakan hulu migas melalui Revisi Undang-Undang (RUU) Migas.

Dirjen Migas menyatakan, saat ini investor hulu migas tidak bergairah datang ke Indonesia karena tingkat pengembalian investasi di sini lebih rendah dibandingkan negara lain. Tutuka memberikan gambaran, di negara lain internal rate of return (IRR) sudah mencapai 20% sedangkan di Indonesia baru 10%.

“Investasi di Indonesia agak sulit, ini yang diperbaiki. Maka kami mengubah UU ini supaya komparatif naik, fiscal term dan skema bisnis diubah supaya iklim bisnis lebih baik. Investor bisa masuk, nyaman di sini, eksploitasi, eksplorasi bisa lama sehingga bisa betah di sini,” ujarnya.

Tutuka menyebut, saat ini KKKS besar yang tersisa di Indonesia hanya tiga yakni ENI, Exxon, dan BP. Jika peraturan hulu migas masih saja tidak berubah, dia melihat, daftar perusahaan yang hengkang bisa saja bertambah.

Kepala SKK Migas, Dwi Soetjipto menjelaskan, revisi UU Migas sangat penting untuk mencapai target pemerintah di 2030 dan mengikuti perubahan atau dinamika global yang mengarah pada industri berkelanjutan.

“Melalui RUU Migas diharapkan bisa memasukkan teknologi Teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dan Enhanced Oil Recovery (EOR) sehingga tidak menjadi perdebatan mengenai kedua aspek ini apakah masuk pada petroleum operation atau tidak,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Kemudian, melalui revisi kebijakan, penemuan cadangan migas besar bisa lebih tumbuh. Menurutnya, kegiatan eksplorasi migas sangat berisiko sehingga jika beban-beban banyak diurus oleh investor, maka eksplorasi migas di Indonesia belum menarik.

“Dalam industri migas, butuh investasi besar sebagai ketahanan energi kompetitif dan ini yang telah kami sampaikan jadi butuh badan kelembagaan pengelolaan hulu migas yang kuat,” tegasnya.

Pada 31 Agustus lalu, Tim Ahli Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan ada 73 pasal perubahan atas RUU tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (RUU Migas) hasil dari kajian Panitia Kerja (Panja).

RUU Migas telah memenuhi syarat formil untuk diajukan karena RUU tersebut masuk dalam kategori dalam RUU Daftar Kumulatif Terbuka atas putusan Mahkamah Konstitusi (MK) sebagaimana tercantum dalam Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2023 dan telah disertai dengan Naskah Akademik.

Berdasarkan kajian secara keseluruhan yang mencakup aspek teknis, substansi dan asas-asas, pada prinsipnya RUU tentang Migas yang diusulkan oleh Komisi VII DPR RI terdiri dari beberapa pasal, kurang lebih ada 73 pasal perubahan dengan rincian sebagai berikut.

Ada 31 pasal yang dilakukan perubahan yaitu pasal 1 sampai dengan pasal 58, kemudian ada 1 pasal yang sifatnya menghapus, ada 41 pasal yang sifatnya sisipan baru. Serta ada beberapa judul dari bab-bab yang ada dalam UU nomor 22 tahun 2001 tersebut dilakukan perubahan sekaligus juga penyempurnaan dan penambahan yaitu BAB VA, BAB VIA, BAB IX, BAB IXA, BAB IXB, BAB IXC, BAB IXD, dan BAB IXE.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Baleg selanjutnya melakukan kajian yang meliputi aspek teknis, aspek substansi dan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan. Kajian dilakukan secara komprehensif dari mulai judul sampai dengan penjelasan.

Bisnis.com; 19 September 2023

Bisnis.com, JAKARTA — Pemerintah dinilai perlu untuk segera menerapkan sistem subsidi tertutup dan langsung untuk komoditas bahan bakar minyak (BBM) seiring fluktuasi harga minyak dunia. Ekonom energi sekaligus pendiri ReforMiner Institute Pri Agung Rakhmanto berpendapat rebound harga minyak mentah dunia belakangan ini bakal berdampak signifikan pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Konsekuensiya, subsidi dan kompensasi yang disalurkan tidak akan efisien untuk meredam dampak negatif dari kenaikan harga energi primer saat ini.

“Sistem subsidi tertutup dan langsung kepada pengguna akhir mesti dimatangkan dan dimantapkan untuk bisa diimplementasikan. Sistem insentif langsung untuk mendukung sektor industri dan perekonomian secara luas juga perlu,” kata Pri saat dihubungi, Selasa (19/9/2023).

Seperti diketahui, harga minyak mentah naik ke level tertinggi dalam 10 bulan karena pasar fisik menunjukkan tanda-tanda pengetatan yang didorong oleh pengurangan pasokan dari para pemimpin OPEC+.

Harga minyak mentah West Texas Intermediate naik di atas US$92 per barel setelah ditutup 0,8 persen lebih tinggi pada hari Senin, (19/9/2023). Sementara itu, harga minyak Brent untuk kontrak November ditutup 0,5 persen lebih tinggi pada US$94,43 per barel.

Harga melonjak karena penyulingan berjuang untuk menghasilkan cukup solar menjelang peningkatan permintaan musiman. Pasar yang lebih ketat telah mendorong prediksi dari CEO Chevron Corp. Mike Wirth bahwa minyak akan kembali mencapai level US$100 per barel.

Harga minyak mentah telah meningkat lebih dari 30 persen sejak pertengahan Juni karena Arab Saudi dan Rusia membatasi ekspor ke pasar global dalam upaya untuk menguras persediaan dan mendorong kenaikan harga. Membaiknya prospek di dua perekonomian terbesar dunia – Amerika Serikat dan China – juga mendukung kemajuan minyak.

“Imbas kenaikan harga migas di sisi energi primer cepat lambat akan tertransmisikan ke sektor midstream dan hilir, hal tersebut tidak hanya berlaku di tingkat global, tetapi juga berlaku di Indonesia, akan terasa imbasnya di dalam perekonomian secara luas,” kata Pri.

Sebelumnya, CEO Saudi Aramco Amin Nasser bersikap optimistis terhadap prospek permintaan minyak dan meremehkan perkiraan lain mengenai seberapa cepat dunia akan mengurangi konsumsi minyak mentah. Nasser memperkirakan rekor penggunaan 103 juta hingga 104 juta barel per hari pada paruh kedua tahun ini, dengan permintaan meningkat menjadi 110 juta pada tahun 2030. Hal ini memberikan tanggung jawab pada industri untuk terus mengembangkan sumber produksi baru, daripada menguranginya.

Jeda dalam belanja eksplorasi dan produksi setelah penurunan permintaan energi yang disebabkan oleh pandemi pada tahun 2020 salah satu penyebabnya adalah melonjaknya harga minyak dan gas alam yang mengguncang dunia tahun lalu setelah invasi Rusia ke Ukraina. “Kita perlu berinvestasi,” kata Nasser. “Jika tidak, dalam jangka menengah dan panjang, kita akan mengalami krisis lagi dan kita akan mengalami kemunduran dalam hal penggunaan lebih banyak batu bara dan produk-produk murah lainnya yang tersedia saat ini. Dan semua upaya dekarbonisasi ini akan sia-sia,” kata dia.

Bloomberg Techno.com; 5 September 2023

Pakar energi memperingatkan pemerintah agar tidak gegabah ‘memaksa’ penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara milik industri agar beralih menggunakan fasilitas sejenis milik PT PLN (Persero).

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penutupan PLTU batu bara untuk industri perlu didiskusikan lebih lanjut dengan para pemilik dan penggunanya lantaran keberadaannya sangat memengaruhi produktivitas manufaktur.

“[PLTU industri memiliki] captive power-nya sendiri. Perusahaan, industri, dan pabrik-pabrik. Mereka biasanya punya pembangkit sendiri. Artinya, untuk stabilitas kegiatan produksi barang, mereka menggunakan pembangkit sendiri supaya bisa dikontrol agar tingkat kerugian –jika ada pemadaman dan sebagainya– bisa dikalkulasi. Tujuannya itu sebenarnya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (5/9/2023).

Komaidi mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah jika menghendaki industri beralih menggunakan PLTU milik PLN. Pertama, keandalan pasok pembangkit milik perusahaan pelat merah tersebut dalam mengaliri listrik skala industri.

Kedua, pertimbangan harga yang harus lebih kompetitif dibandingkan dengan menggunakan PLTU milik sendiri. “Ini perlu dihitung karena berpengaruh ke struktur biaya [industri]. Saya kira itu dari aspek ekonomi,” ujarnya.

Ketiga, dari aspek lingkungan, pemerintah perlu memastikan PLTU milik PLN lebih ramah daripada milik industri.

“Sebetulnya relatif karena kan sebagian besar, sekitar 70%—75%, lilstrik PLN diproduksi PLTU batu bara. Bahwa kemudian tidak 100%, iya betul, karena 30% diproduksi dari [sumber energi] lain; bahan bakar minyak, gas, energi terbarukan,” jelasnya.

Secara kasat mata, lanjutnya, bisa saja beralih menggunakan PLTU miliki PLN lebih ramah lingkungan lantaran PLTU milik industri mayoritas 100% berbasis batu bara dengan gas buang atau emisi lebih tinggi dibandingkan dengan milik PLN.

“Kalau [emisinya] diharapkan turun sedemikian rupa, saya kira gambarannya itu tadi; PLTU industri pakai 100% batu bara, sedangkan PLTU PLN pakai 70% batu bara. Lebih baik 30% dibandingkan dengan PLTU industri sendiri yang pakai batu bara,” terang Komaidi.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan memberikan insentif bagi industri yang menutup PLTU-nya dan beralih menggunakan PLTU milik PLN.

Persoalan PLTU industri menjadi sorotan belakangan ini lantaran dituding sebagai salah satu penyebab memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Menteri KLH Siti Nurbaya menyebut jika sumber pencemaran udara di wilayah Jabodetabek disebabkan oleh emisi transportasi sebesar 44%, dan 34% melalui PLTU.

Bagaimanapun, pada kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah PLTU merupakan biang keladi polusi udara di Ibu Kota. Dia mencontohkan, meski pemerintah sudah berupaya mengurangi polusi dengan menyuntik mati sebagian PLTU Suralaya di Cilegon, Banten; langkah tersebut terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas udara yang masih buruk hingga kini.

“Oke, [mungkin] PLTU sekarang disalahkan. Kita matikan Suralaya 1,2,3, dan 4. Namun, di data terakhir, [penutupan PLTU itu] tidak mengurangi polusi ternyata,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8/2023).

Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris juga berpendapat mematikan PLTU Suralaya sekalipun tidak akan serta-merta memperbaiki isu polusi Jakarta.

Dia lantas mengutip paparan dari Profesor Puji Lestari yang menegaskan bahwa PLTU tidak menyumbang polusi udara.

“Profesor Puji Lestari tadi, dari ITB, yang diminta oleh PLTU Suralaya ini untuk mengonfirmasi, memperbandingkan ada bench pakai, per bulan, ternyata memang tidak terbukti bahwa PLTU Suralaya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap polusi udara Jakarta,” katanya.

Dengan demikian, dia pun mengimbau kepada sejumlah kepala daerah basis industri di sekitar Jakarta –seperti Bekasi, Karawang, dan Cikarang– untuk memetakan wilayah-wilayah industri dan memperbaiki tata ruang kotanya.