Kompas, 21 Agustus 2009 | 03:51 WIB
Jakarta, Kompas – Biaya operasional kontraktor migas yang ditanggung pemerintah atau cost recovery membengkak dari 10,05 miliar dollar AS tahun 2009 menjadi 13,01 miliar dollar AS tahun 2010. Kenaikan biaya hampir 3 miliar dollar AS diharapkan bisa mendorong produksi migas.
Hal tersebut disampaikan dalam lampiran Jawaban Pemerintah atas Pandangan Umum Fraksi-fraksi DPR terhadap Rancangan Undang-Undang APBN 2010 beserta Nota Keuangannya oleh Menteri Keuangan sekaligus Pelaksana Jabatan Menko Perekonomian Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR di Jakarta, Kamis (20/8). Proporsi cost recovery tergolong signifikan karena bisa mencapai 21-24 persen terhadap penerimaan kotor.
Pada periode 2005-2008, nilai cost recovery cenderung meningkat seiring upaya peningkatan produksi minyak gas siap jual atau lifting. Tahun 2009, DPR dan pemerintah menyepakati target maksimal cost recovery yang dapat dibebankan ke APBN adalah 11,05 miliar dollar AS untuk mendapatkan lifting 960.000 barrel per hari. Namun, Panitia Anggaran DPR menekan pemerintah agar cost recovery dipangkas sekitar 1 miliar dollar AS menjadi 10,05 miliar dollar AS dengan menyisir biaya-biaya yang benar-benar bisa diklaim kepada pemerintah.
Meski dipangkas, target produksinya tetap sama, yakni 960.000 barrel minyak per hari dan produksi gas 7.526 juta metrik British termal unit (million metric British thermal unit/mmbtu). Sementara itu, tahun 2010, target cost recovery justru naik menjadi 13,01 miliar dollar AS. Namun, target produksi minyaknya tidak jauh beda, hanya naik 5.000 barrel, menjadi 965.000 barrel per hari tahun 2010. Meski demikian, produksi gas buminya naik 232 juta menjadi 7.758 juta mmbtu.
Kenaikan produksi Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, jika dilihat sekilas dengan membandingkan antara kenaikan lifting dan cost recovery, dapat disimpulkan pembengkakan cost recovery tahun 2010 itu tidak wajar. Namun, pemerintah perlu menjelaskan lebih detail lagi sebab ada kemungkinan kenaikan cost recovery tersebut disebabkan oleh peningkatan produksi yang signifikan di lapangan gas Tangguh dan Blok Cepu. Oleh karena itu, cost recovery yang disampaikan ke Panitia Anggaran DPR mestinya dirinci lebih jauh. Mana yang untuk eksploitasi minyak, gas, atau produksi sumur lama dan baru. Bisa lebih jelas sehingga tidak asal potong sebab efeknya bisa berdampak pada kegiatan eksplorasi produksi dan iklim investasi, ujarnya.
Pri Agung mengingatkan, target lifting 965.000 barrel per hari akan sulit dicapai karena Blok Cepu belum tentu bisa berproduksi maksimal karena fasilitas produksinya belum selesai. Atas dasar itu, pemerintah perlu mengantisipasi risiko fiskal yang akan muncul dari kegagalan pencapaian lifting ini. Dengan demikian, pemerintah lebih baik menurunkan target lifting ke 940.000 barrel per hari. Sebab, jika dinaikkan, dana cadangan risiko fiskal yang perlu disiapkan akan lebih banyak lagi, ujarnya.
Secara terpisah, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro meminta agar kenaikan cost recovery itu dilihat lebih jauh. Tidak tepat jika peningkatan target lifting yang hanya 5.000 barrel per hari dibandingkan dengan meningkatnya cost recovery hingga 2 miliar dollar AS. Yang namanya cost recovery, saat dia mulai produksi maka akan dimasukan di cost recovery, mungkin produksinya baru mulai, tetapi cost-nya mulai jalan. Tahun depan kan Tangguh dan Cepu masuk penuh, ujarnya. Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Migas mengakui, produsen migas cenderung menetapkan target jauh di bawah kemampuan riil. Deputi Perencanaan BP Migas Achmad Lutfi mengatakan, banyak kontraktor migas yang berusaha menjaga agar kinerjanya terlihat baik oleh kantor pusat. Sebagai contoh, Chevron Pacific Indonesia tahun 2009 meminta target produksi 360.000 barrel per hari, padahal realisasi tahun 2008 mencapai 407.000 barrel. (OIN/DOT)
