Thu, Dec 08, 2022
Menteri ESDM Harus Tanggung Jawab Soal Pemadaman Listrik
detikFinance, 10 November 2009 Jakarta – Masalah pemadaman listrik yang semakin sering terjadi bukan hanya tanggung jawab direksi PLN. Menteri ESDM Darwin Zahedy Saleh sebagai menteri teknis dinilai sebagai orang yang paling bertanggung jawab soal pemadaman ini. “Sebenarnya ini juga jadi tanggungjawab Menteri ESDM bukan hanya direksi PLN saja,” jelas Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Pri […]
Pemerintah Dinilai Anak Tirikan Pertamina Soal Blok Masela
detikFinance, 5 November 2009 Jakarta – Pemerintah dinilai sangat tidak berpihak pada PT Pertamina (Persero) dengan tidak memberikan prioritas kepada BUMN Migas tersebut untuk masuk ke blok Masela. Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto dalam pesan singkatnya kepada detikFinance, Kamis (5/11/2009) “Pemerintah sangat tidak berpihak pada BUMN-nya sendiri. Satu-satunya peluang yang […]
MANFAATKAN ENERGI TERBARUKAN
Jakarta, Sinar Harapan, 27 Oktober 2009 Dalam usaha mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 7 persen, salah satu sektor yang akan mendapatkan prioritas dari pemerintah adalah penguatan di bidang energi. Untuk mendorong perkembangan industri, ketersediaan energi jadi sangat penting. Artinya, arah kebijakan energi yang jelas dan memihak kepentingan nasional mutlak dibutuhkan. Salah satu yang ditekankan pemerintah […]
SUBSIDI DAN DANA CADANGAN DI APBN BISA TERKURAS
Suara Karya, 26 Oktober 2009 JAKARTA – Jika ancaman lonjakan harga minyak mentah (crude oil) dunia bertahan hingga tahun 2010, diperkirakan menguras subsidi untuk energi. Tahap awal gejolak harga minyak yang kini sudah menembus 80 dolar AS per barel akan menguras alokasi dana cadangan fiskal yang terdapat dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Menurut […]
Proyek Penghasil Energi Terbarukan Perlu Insentif
Kompas, 19 Oktober 2009 Jakarta, Kompas – Pemanfaatan energi terbarukan dalam penyediaan energi di Indonesia masih rendah. Padahal, itu bisa meningkatkan mutu lingkungan dan ikut mengurangi ketergantungan terhadap minyak mentah dan bahan bakar minyak yang ketersediaannya terus semakin turun. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Reformasi Pertambangan dan Energi Pri Agung Rakhmanto, Sabtu (17/10) di Jakarta, menyatakan […]
Dampak Kenaikan Harga Harus Diawasi
Jakarta (Sinar Harapan) Setelah resmi menaikkan harga elpiji kemasan 6 kg, 12 kg, dan 50 kg, PT Pertamina (persero) diminta mengawasi harga eceran tertinggi di masyarakat. Direktur Eksekutif Rerfor miners Institute Pri Agung Rahkmanto mengatakan, pe merintah harus mengawal agar kenaikan tersebut tidak me mengaruhi konsumsi elpiji 3 kg. Pemerintah harus mengawal, misalnya dengan menerapkan […]
Subsidi BBM Dihapus, Sistem Jaminan Sosial Baku Harus Disiapkan
detikFinance,27/09/2009 10:39 WIB Pemerintah harus menyiapkan sistem jaminan sosial yang baku dan memadai bagi masyarakat kelas bawah, jika ingin menghapuskan subsidi BBM seperti yang diusulkan dalam forum G 20. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Pri Agung Rakhmanto saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (27/9/2009). “Kalau pemerintah benar-benar serius, maka harus menyediakan kompensasinya dalam bentuk sistem […]
Tiga Hal Mengapa 11 Blok WK Tak Laku
Okezone,12 September 2009 JAKARTA – Pengetatan anggaran dana Cost Recovery seharusnya tidaklah dijadikan sebagai kambing hitam atas tidak lakunya Wilayah Kerja Minyak dan Gas (WK MIGAS) dalam penawaran tahap pertama yang diumukan Jumat 11 September kemarin. Menurut Direktur Eksekutif Reforminer Institute Priagung Rakhmanto, ada tiga hal yang dinilai lebih rasional yang bisa dijadikan alasan atas […]
Harga Minyak Mengancam, Beban Subsidi Meningkat
Kompas, 12 September 2009 Jakarta, Kompas – Pemerintah meminta tambahan dana cadangan risiko fiskal dalam Rancangan APBN 2010 ditambah Rp 3 triliun-Rp 5 triliun dari rencana awal sehingga menjadi Rp 8,6 triliun-Rp 10,6 triliun. Alasannya, APBN 2010 menghadapi risiko asumsi harga minyak meleset sehingga beban subsidi bahan bakar minyak bertambah. Saat ini, kata Kepala Badan […]
Pemerintah Dinilai Tak Siap Eksekusi Divestasi Newmont
detikFinance, 11/09/2009 14:47 WIB Jakarta – Keinginan pemerintah untuk memperpanjang batas akhir penyelesaian abitrase divestasi PT Newmont Nusa Tenggara (NNT) menunjukan pemerintah tidak siap mengeksekusi divestasi tersebut. Menurut Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto, perpanjangan batas waktu divestasi Newmont tersebut memang diperbolehkan jika pemerintah yang meminta perpanjangan tersebut. “Tapi ini kan menjadi mengesankan bahwa […]