CNBC Indonesia; Rabu,10 July 2019 15:08
Jakarta, CNBC Indonesia- Defisit migas RI kembali jadi sorotan setelah disinggung oleh Presiden Joko Widodo kemarin lusa.Masalahnya, berdasar data Badan Pusat Statistik (BPS) defisit migas terjadi sejak 2004 sehingga jadi pertanyaan apakah bisa dibenahi dalam waktu 1 atau 2 tahun?.
Kondisi permintaan dan pasokan minyak RI bisa dibilang penyebab utamanya. Konsumsi bisa mencapai 1,4 juta hingga 1,6 juta barel sehari. Sementara, produksi hanya di kisaran 750 ribu sehari. Artinya ada ratusan ribu barel yang mesti diimpor oleh RI untuk penuhi kebutuhan nasional.
Selama bertahun-tahun, alih-alih mengatasi masalah ini yang terjadi adalah pembiaran dengan; tak berjalannya pembangunan dan perluasan kilang, kebijakan diversifikasi energi yang bergonta-ganti, menerapkan harga murah untuk bensin beroktan rendah, dan hal lainnya yang membuat konsumsi makin tinggi.
Mengutip pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani April lalu, tingginya konsumsi memang tak bisa dihindari. “Kita tidak bisa meminta supaya volume turun, karena dengan pertumbuhan di atas 5% tidak akan mungkin permintaan terhadap energi turun, pasti akan meningkat,” katanya saat dijumpai di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).
Bagaimana atasinya?
Menurut pengamat migas dan pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, kekhawatiran Presiden soal defisit migas ini sebenarnya tak salah.
Ia mengatakan, defisit migas pada dasarnya adalah masalah struktural, akut, dan terjadinya sudah sejak lama. Tidak perlu kaget sebenarnya karena defisit itu memang masih akan terus terjadi, tidak akan hilang atau menjadi positif dalam waktu singkat hanya karena kebijakan tertentu.
“Dalam bulan atau periode tertentu akan naik signifikan atau kadang-kadang sedikit menurun, itu lebih karena fluktuasi volume ekspor-impor terkait jadwal ekspor-impor dan inventoris minyak mentah dan BBM dalam negeri saja. Lalu juga karena pergerakan harga minyak dan nilai tukar dolar AS,” tambahnya.
Apalagi, lanjutnya, dari segi hulu migas, produksi terus turun, sedangkan di midstream sampai sekarang belum ada penambahan kapasitas kilang yang signifikan, ditambah dari sisi hilir, harga BBM masih ditahan pemerintah.
“Permasalahan mendasar di sektor hulu migas ini yang mestinya ditangani secara struktural, fundamental dan serius oleh pemerintah. Sudah lama kan itu, sejak 2004 sudah nett importer minyak. Sejak 2011 kita juga sudah selalu negatif juga kok dalam neraca perdagangan migas. Hanya tidak diatasi sungguh-sungguh ya makin lama akan makin besar pasti,” jelas Pri Agung.
Genjot Tekan Defisit
Sebenarnya, kinerja perdagangan sektor migas sudah mulai membaik. Mengutip data BPS, impor migas di Mei 2019 mencapai US$ 2,09 miliar atau setara Rp 29,6 triliun turun 6,41% dibanding April yang menyentuh US$ 2,23 miliar atau setara Rp 31 triliun.
Penurunan impor migas dipicu oleh turunnya nilai impor hasil minyak atau BBM sebesar US$ 263,6 juta atau 18,29% dan impor gas turun US$ 59,5 juta atau 18,13%.
Dari Januari hingga Mei 2019, impor migas tercatat menurun hingga 23,77%. Lebih lanjut penurunan impor migas disebabkan oleh turunnya impor seluruh komponen migas, yaitu minyak mentah US$1.766,5 juta (43,74%), hasil minyak US$1.043,1 juta (15,44%), dan gas US$24,2 juta (2,14%).
Tetapi, memang masih terdapat impor yang naik signifikan yakni minyak mentah atau crude sebanyak 38,59%. Impor minyak mentah di Mei 2019 naik jadi US$ 645,4 juta dari sebelumnya US$ 465,7.
Sebenarnya sektor migas sudah menunjukkan perbaikan. Pada empat bulan pertama di 2019, defisit neraca migas hanya sebesar US$ 2,76 miliar, sudah mengecil dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar US$ 3,89 miliar.
Penurunan ini terbantu oleh upaya pemerintah dalam menurunkan impor, misalnya melalui kebijakan yang memberi mandat kepada Pertamina untuk membeli minyak jatah ekspor hasil produksi Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) yang sebelumnya dijual ke luar negeri. Hanya saja, hal ini juga membuat ekspor migas mengalami penurunan.
PT Pertamina (Persero) mencatat hingga Juni 2019 telah membeli 116,9 ribu barel per hari minyak mentah atau crude.
Angka ini naik signifikan sejak diinstruksikan pada 2018 lalu, yang awal-awalnya bisa menyerap 12,8 ribu barel sehari.
Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan, volume minyak tersebut merupakan hasil kesepakatan dengan 37 kontraktor kontrak kerja sama (KKKS) yang beroperasi di Indonesia.
“Dengan mengambil minyak mentah dari dalam negeri, maka semakin mendukung upaya kami untuk mengamankan pasokan bahan baku untuk kilang-kilang Pertamina,” ujar Fajriyah melalui keterangan resminya, Selasa (2/7/2019).
Bahkan, hingga kini Pertamina sudah tidak lagi mengimpor minyak mentah jenis heavy dan super heavy dan hanya mengimpor jenis light and medium crude dengan kebijakan ini.
Lebih lanjut, ia mengatakan, perusahaan akan terus memperluas kerja sama berdasarkan dengan kesepakatan bersama masing-masing KKKS. Dengan semakin banyak serapan minyak mentah dan kondensat dalam negeri, lanjut Fajriyah, maka akan berdampak pada pengurangan impor minyak mentah.
Selain itu, program B20 juga berperan mengurangi kebutuhan minyak impor. Sebagai informasi, dalam program B20, pemerintah memberi ketentuan porsi campuran sawit pada biosolar sebanyak 20%.
Kendati demikian, menurut pengamat migas dan pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto, solusi yang sebenarnya yang harus dilakukan pemerintah adalah benahi sektor migas secara mendasar. Selesaikan revisi UU Migas, sehingga bisa menarik investasi baik di hulu, maupun midstream untuk pembangunan kilang. Tidak sekedar dengan mendorong kebijakan seperti gross split.
“Solusi-solusi yang ditawarkan sekarang ini seperti B-20, membeli minyak KKKS itu cenderung reaktif saja. Apa tidak ada manfaatnya? Ada, tentu, tapi terbatas dan tidak akan cukup menutup defisit neraca perdagangan migas yang ada. Jadi, intinya, benahi sektor migas secara komprehensif dari hulu-hillir lah,” pungkas Pri Agung.
