CNBCIndonesia; 11 Agustus 2023
Tak hanya menjadi masalah di Indonesia, produksi minyak dan gas global saat ini pun pada dasarnya bertumpu pada lapangan – lapangan yang sudah berumur (mature field) yang secara teknis telah melewati fase puncak produksinya. Tidak kurang, kontribusi mature field terhadap produksi migas global saat ini diperkirakan mencapai 70%.
Untuk menjaga dan meningkatkan tingkat produksi, peremajaan lapangan, melalui aktivitas eksplorasi dan upaya peningkatan perolehan migas tahap lanjut dilakukan. Semua aktivitas tersebut memerlukan investasi dan investasi memerlukan jaminan dan tingkat pengembalian (Return on Investment/ROI) yang menarik.
Oleh sejumlah negara, kondisi tersebut direspon dengan melakukan berbagai reformasi kebijakan pengelolaan hulu migas dengan memberikan perhatian lebih terhadap aspek keekonomian, khususnya di dalam pengelolaan mature field. Bentuk reformasi kebijakan yang dilakukan setiap negara secara umum bervariasi.
Namun dua prinsip utama yang dijadikan pegangan di dalam pengelolaan hulu migas global saat ini, dan khususnya di dalam peremajaan mature field saat ini adalah penerapan fleksibilitas di dalam pengusahaan dan kesediaan pemerintah untuk menurunkan bagian pendapatan langsungnya.
Tiga negara berikut, yaitu Brasil, Meksiko dan Malaysia adalah beberapa contoh negara yang tergolong progresif dan dapat dikatakan berhasil di dalam melakukan peremajaan lapangan migas mature melalui reformasi kebijakan hulu migasnya.
Brasil
Reformasi kebijakan hulu migas di Brasil dilakukan dengan mengubah prinsip pengelolaan hulu migasnya dari sistem monopoli menjadi lebih terbuka. Melalui Undang – Undang 12.351/2010, pemerintah Brasil menetapkan tiga jenis kontrak yang berlaku yaitu (1) konsesi, (2) kontrak bagi hasil (Production Sharing Contract/PSC), dan (3) kontrak penugasan kepada Petrobras selaku BUMN.
Kontrak bagi hasil (PSC) diberlakukan terhadap area terbuka tertentu yang diprioritaskan oleh pemerintah Brazil sementara hak pengelolaan langsung atas wilayah migas tertentu diberikan kepada Petrobras. Dalam hal penawaran wilayah kerja, pemerintah Brasil menyelenggarakannya melalui dua mekanisme yaitu (1) annual regular bidding rounds, dan (2) open acreage.
Open Acreage merupakan sistem penawaran terbuka yang berlaku sepanjang tahun dan khususnya berlaku untuk mature field. Mekanisme ini dilakukan untuk mendorong pengelolaan mature field oleh pelaku kelas menengah-kecil.
Di dalam aspek fiskal, reformasi kebijakan yang dilakukan pemerintah Brasil di antaranya adalah melalui pemberian insentif fiskal berupa pengurangan beberapa jenis pajak khususnya untuk lapangan tua, pengurangan bagian pemerintah baik yang diperoleh dari bagi hasil maupun royalti dan melalui relaksasi atas penggunaan komponen dalam negeri.
Selain hal di atas, pemerintah Brasil juga menetapkan kebijakan berupa keterbukaan akses data (onshore data available for free), pendefinisian dan pengaturan khusus lapangan marjinal dan mature field di dalam kerangka regulasinya dan memberikan kemudahan perizinan lingkungan hidup untuk mengurangi beban fiskal. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, industri hulu migas di Brasil bertransformasi ke arah yang sangat positif.
Pada tahun 2022, produksi migas Brasil menjadi salah satu dari 5 besar produksi migas global. Selama periode 2012 – 2012, produksi minyak Brasil tercatat meningkat sekitar 3,8% per tahun.
Meksiko
Industri hulu migas di Meksiko dihadapkan dengan tren penurunan produksi yang cukup signifikan sejak tahun 2000. Hingga mendekati tengah tahun 2019, produksi migas Meksiko tercatat mengalami penurunan sekitar -3,8% per tahun.
Namun sejak September 2019, produksi migas Meksiko tercatat mulai menunjukkan tren pembalikan arah. Produksi minyak Meksiko pada tahun 2023 tercatat sudah mencapai 1,9 – 2 juta barel per hari, meningkat dari sebelumnya di kisaran 1,6 juta barel per hari di tahun 2019.
Untuk gas alam, produksi di tahun 2019 yang berada di kisaran 3,8 billion cubic feet per day (bcfd), meningkat menjadi 4,1 bcfd lebih di tahun 2023. Hal ini tidak lepas dari reformasi kebijakan hulu migas yang dijalankan Meksiko sejak 2013 lalu.
Pada 2013 Meksiko mereformasi konstitusinya di bidang energi untuk pertama kalinya sejak enam dekade terakhir. Perubahan mendasar yang dilakukan di dalam reformasi kebijakan tersebut adalah melalui penerapan fleksibilitas jenis kontrak di dalam pengusahaan hulu migas.
Undang – undang di bidang migas Meksiko yang baru menetapkan tiga bentuk kontrak yang berlaku yaitu (1) licence contracts, (2) kontrak bagi hasil (PSC), dan (3) service contract.
Di dalam aspek fiskalnya, beberapa butir prinsip yang diatur di antaranya adalah pemerintah Meksiko menerapkan government take yang bervariasi disesuaikan dengan tingkat keekonomian lapangan. Pembayaran royalti untuk minyak dan gas bersifat fleksibel memperhitungkan fluktuasi harga minyak.
Pemerintah Meksiko juga memberikan pengurangan pajak dan porsi bagi hasil bagi negaranya yang lebih rendah hingga 40%.
Malaysia
Malaysia termasuk negara yang berhasil menjaga tingkat produksi minyaknya di atas 500 ribu barel per hari sejak tahun 2000 lalu. Selama dua dekade terakhir, Kementerian Energi Malaysia terpantau terus melakukan inovasi melalui reformasi kebijakan untuk meningkatkan investasi dan produksi migasnya.
Sejak 2008, sistem PSC di Malaysia bervariasi dan disesuaikan dengan klasifikasi dan karakteristik lapangan. Pemerintah Malaysia memberlakukan berbagai jenis kontrak khusus untuk mature field.
Untuk jenis Risk Service Contracts (RSC) yang diterapkan untuk lapangan marjinal, pemerintah Malaysia memberikan perpanjangan pembebasan pajak dan pengurangan tarif pajak.
Untuk kontrak PSC Late Life Assets (LLA) yang diterapkan untuk lapangan mature dengan sumber daya kurang dari 30 juta barel minyak, pemerintah Malaysia menerapkan biddable item untuk bagian kontraktor dan memberikan jaminan pengembalian investasi kepada kontraktor dari hasil produksi dengan fixed percentage tanpa adanya pembayaran atau pungutan lain.
Pada kontrak PSC Small Field Assets (SFA) yang diberlakukan untuk lapangan dengan volume sumber daya kurang dari 15 juta barel minyak atau 200 BSCF gas, pemerintah Malaysia menerapkan biddable item untuk bagian negara dan kontraktor, termasuk dalam hal ini perhitungan biaya Capex, Opex, margin dan pajak yang harus ditanggung kontraktor.
Untuk perairan dangkal, pemerintah Malaysia memberlakukan Sallow Water Enhanced Profitability PSC (EPT PSC) dengan cost recovery ditetapkan pada 70% dari produksi kotor untuk mempercepat pemulihan biaya.
Sisa produksi setelah pembayaran tunai dan cost recovery diperlakukan sebagai keuntungan yang dibagi antara Petronas dan kontraktor berdasarkan mekanisme bagi hasil yang disesuaikan sendiri. Pemerintah juga memberikan penghapusan pembayaran supplementary payment (SP) dan threshold volume (THV) atas hasil produksi yang ada.
Penerapan di Indonesia
Dari berbagai pilihan bentuk reformasi kebijakan hulu migas dari ketiga negara sebagaimana dipaparkan di atas, beberapa di antaranya seperti halnya penerapan kontrak khusus, penerapan biddable items untuk berapa bagian negara dan kontraktor, penambahan bagian kontraktor, hingga penghapusan pajak-pajak dan pembayaran tertentu, sangat relevan untuk dapat diterapkan di lapangan-lapangan migas mature di Indonesia.
Hingga tahun 2021/2022 tercatat sekitar dari 36% – 38 % porsi produksi minyak nasional tercatat berasal dari lapangan – lapangan yang telah beroperasi lebih dari 50 tahun, dengan rincian Wilayah Kerja (WK) Rokan dengan porsi sekitar 24,61 %, WK Offshore Southeast Sumatra (OSES) dengan porsi sekitar 3,64 %, WK Offshore North West Java (ONWJ) dengan porsi sekitar 4,06 %, WK Mahakam dengan porsi sekitar 4,06% dan WK Kalimantan Timur dengan porsi mendekati 2%.
Sementara untuk produksi gas, hingga tahun 2021/2022 masih mengandalkan lapangan – lapangan yang telah berproduksi lebih dari dua dekade seperti wilayah kerja Corridor dengan porsi sekitar 14,0 %, wilayah kerja Mahakam dengan porsi sekitar 8,0 %.
Kelangsungan operasi dari lapangan-lapangan tersebut sangat bergantung pada kelayakan keekonomiannya yang seiring waktu akan terus menurun. Insentif fiskal yang cukup sangat diperlukan untuk menjaga tingkat keekonomian pengelolaan lapangan-lapangan tersebut agar tetap dapat beroperasi dan berproduksi menopang produksi migas nasional.
