RRI.co.id; 19 Juni 2024
KBRN, Jakarta: Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, menguatnya harga minyak dan melemahnya rupiah berdampak kepada daya saing. Menurutnya, perlu adanya alokasi subsidi yang dianggarkan APBN agar variabel harga minyaknya menjadi ke level yang lebih tinggi.
“Ada tiga aspek yang menjadi alasan utama. Yang pertama nilai tukar ke harga minyak, dan yang kedua ke arah lifting,” kata Komaidi dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, Selasa (18/6/2024).
Dari ketiga aspek tersebut, sayangnya, lifting masih di bawah target. Artinya, ketiga aspek tersebut menjadi pendorong harga BBM yang tinggi dibandingkan dengan asumsi di dalam APBN.
Menurut Komaidi, naiknya harga minyak juga mengarah ke arah harga BBM yang melambung tinggi. Dalam hal ini, pemerintah tidak bisa mengurangi subsidi BBM, dan inilah yang membuat masyarakat khawatir jika subisidi tersebut dicabut.
Pendapatan yang masih di bawah target membuat penerimaan banyak mengalami kekurangan, belum lagi dengan sisi pengeluaran yang semakin kompleks. “Banyak yang perlu dipikirkan sebetulnya, karena pemerintah saat ini mempunyai program baru yang mengarah ke energi,” ucapnya.
Lebih lanjut, ia menjelaskan, ada dua faktor pendorong yang menjadi penentu agar harga minyak dunia tetap stabil. Faktor fundamental menjadi salah satu pendorong pascapandemi, tetapi realisasinya belum memiliki peran sehingga harga nilai tetap tinggi.
Yang kedua dari faktor nonfundamental. Ketegangan di Timur Tengah memegang peran penting terhadap perdagangan minyak global, karena seperempat minyak dunia lalu lintasnya berada di jalur Iran dan Israel.
“Artinya, apabila di sana terjadi ketegangan ditakutkan terjadinya sortir. Mereka akan membuat ancang-ancang untuk menaikkan harga minyak dunia menjadi lebih mahal,” kata Komaidi menjelaskan.
Untuk itu, ia berharap agar pemerintah bisa mengalokasikan anggarannya untuk masyarakat. Ini Ini dikarenakan faktor eksternal yang sulit dihindari menyebabkan sulitnya
Saat ini, konsumsi minyak bumi Indonesia berada di 1,6 juta barel perhari. Namun, produksinya masih berada di 500 ribu barel perhari, yang artinya masih ada kekurangan 1,1 juta barel.
Dari produksi tersebut, pemerintah tidak ada pilihan lain. Itu artinya mereka harus menggunakan dana APBN untuk masalah ini, sementara APBN diharuskan mengarah ke Indonesia.
“Pemerintah diharapkan harus segera mempertimbangkan lagi. Memang agak berat, mungkin biayanya terlalu besar, tetapi hanya itu yang kita bisa saat ini,” ujar Komaidi.
