detikFinance,A�12/08/2009 09:53 WIB
Jakarta – Pemerintah jangan sampai hanya menjadi broker dalam divestasi 14% saham Newmont Nusa Tenggara (NNT). Pemerintah disarankan untuk membeli saham tersebut melalui BUMN maupun konsorsium BUMN.
“Jangan sampai pemerintah sebagai wakil dari negara hanya menjadi semacam broker saja dalam divestasi ini,” ungkap Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto dalam pesan singkatnya kepada detikFinance , Rabu (12/8/2009).
Pri Agung menjelaskan, pemerintah pusat sebaiknya membeli 14% saham NNT yang menjadi jatahnya melalui BUMN atau konsorsium BUMN. Menurut Pri Agung, pembelian saham NNT ini diperkirakan akan menguntungkan pemerintah pusat mengingat NNT merupakan produsen tembaga,emas dan perak terbesar kedua di tanah air setelah Freeport.
“Pemerintah Pusat sebaiknya membeli baik melalui BUMN atau konsorsium BUMN,” ungkap Pri Agung.
Opsi menyerahkan divestasi saham NNT ini ke Pemda sebaiknya juga tidak dilakukan, Pri Agung menilai jika diserahkan ke Pemda maka akhirnya divestasi 14% saham tersebut akan lari ke pihak swasta.
“Pemerintah daerah tidak punya dana yang cukup untuk itu. Ujung-ujungnya mereka akan menggandeng pihak lain atau swasta sehingga esensi divestasi jadi tidak tercapai,” jelasnya.
Pri Agung mengingatkan, alasan utama dimasukkannya klausul divestasi dalam kontrak karya adalah agar negara secara bertahap dapat ikut mengelola dan menikmati keuntungan secara lansung dari tambang-tambang strategis seperti NNT ini.
“Jadi, kesempatan yang ada hendaknya benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan negara,” tandasnya.
(epi/dnl)
