DetikFinance, 28 Mei 2011
Jakarta – Pemerintah dinilai akan sulit menekan bobol-nya kuota BBM Bersubsidi alias premium meskipun fungsi pengawasan melalui BPH Migas (Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas) diperketat lagi.
Demikian disampaikan oleh Pengamat Perminyakan, Pri Agung Rakhmanto ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (28/5/2011).
“Pemerintah justru semakin terlihat tidak kongkrit. tidak bisa lah mengendalikan BBM (bersubsidi) dengan yang dikatakan melalui pengetatan fungsi BPH Migas,” ujar Pri Agung yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif ReforMiner Institute.
Dirinya menambahkan, melakukan penambahan personel BPH Migas yang memang masih kurang untuk melakukan pengawasan distribusi BBM bersubsidi pun juga sulit. Pasalnya, secara birokrasi, hal tersebut tidak mudah dan banyak yang perlu dilihat, termasuk segi anggaran pemerintah.
“Memangnya kalau BPH Migas ditambah tetap bisa mengawasi seluruh wilayah yang ada di Indonesia?” tanyanya.
Pri Agung juga mengatakan, akibat aturan yang belum jelas, maka masih ada tindak penyelewengan terhadap BBM Bersubsidi yang dilakukan di beberapa SPBU kepada ‘oknum’ tertentu.
“Aturan mainnya kan harus dikenai sanksi kalau ada SPBU atau Oknum yag ‘bermain’. Sumber masalahnya adalah, di samping aturan yang tidak jelas, disparitas harga (Pertamax Cs vs Premium Cs) yang besar pun masih ditahan oleh pemerintah,” jelasnya.
Akibatnya, katanya, ketika ada disparitas harga yang tinggi, maka muncul distorsi, penyelundupan, oplosan, dan lain sebagainya terhadap BBM Bersubsidi. “Itu natural, sudah hukum ekonomi,” timpalnya.
Pada akhirnya, Pri Agung hanya menekankan, bahwa solusi terhadap masalah BBM Berubsidi hanya dua. Yakni, politis dan ekonomi.
“Secara politis, mereka bisa memperketat kuota, tapi antrian akan terjadi di mana-mana. Sedangkan kalau dari sisi ekonomi, pemerintah harus menambah kuota, menambah anggaran subsidi, atau menaikkan harga Premium,” ucap Pri Agung. Seperti diketahui, berdasarkan data Pertamina hingga triwulan pertama 2011, konsumsi Premium sudah mengalami ‘over kuota’ sebesar 5.880.737 KL dari kuota premium yang ditetapkan pada 2011 sebesar 23.157.655 KL. Ini mengalami kelebihan 2% dari kuota yang ditargetkan pada triwulan I-2011 adalah sebesar 5.789.414 KL.
Sedangkan, berdasarkan penyampaian BPH Migas, terjadinya kelebihan kuota tersebut adalah karena adanya pertumbuhan kendaraan, ditambah masih maraknya penyelundupan BBM Bersubsidi.
Di sisi lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Darwin Zahedy Saleh masih menekankan supaya pihaknya tetap berusaha menjaga kuota dan mendistribusikan BBM Subsidi agar tepat sasaran demi menahan konsumsi yang memang masih terus bobol.
Pihaknya masih belum menyampaikan tanda-tanda menaikkan harga BBM bersubsidi ataupun menambah jumlah kuota yang tahun ini ditetapkan sebanyak 38,5 juta KL. Padahal sudah banyak kalangan yang menilai lebih baik pemerintah segera menaikkan harga Premium. Supaya disparitas tidak terus melebar.
