Kompas, 11 Juni 2011
JAKARTA, KOMPAS.COM – Kisruh penetapan jajaran deputi Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi berpotensi mengganggu kinerja badan pelaksana itu. Hal ini dikhawatirkan akan menghambat upaya peningkatan produksi migas. Produksi minyak mentah siap jual tahun 2011 ditargetkan 970.000 barrel per hari.
“Perombakan ini berpotensi menurunkan kinerja BP Migas,” kata Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto, Jumat (10/6) di Jakarta.
Sebelumnya, BP Migas menolak keputusan pengangkatan dan pemberhentian sejumlah deputi lembaga itu oleh Menteri ESDM karena dinilai berpotensi melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 Pasal 20. Disebutkan, Wakil Kepala dan Deputi BP Migas diangkat dan diberhentikan menteri atas usul Kepala Badan Pelaksana.
Menurut Pri Agung, perombakan jajaran deputi ini tak sejalan dengan upaya peningkatan produksi, efisiensi biaya operasi yang ditagihkan ke negara (cost recovery), dan penyederhanaa$ birokrasi. Karena hal itu cen+ derung mengabaikan kompetenj si, profesionalitas, dan kebutuha% lemaga seperti BP Migas.
Jajaran deputi mestinya diisi oleh figur-figur yang memili 4 rekam jejak dan pengalaman dad lam menjalankan dan mengen! dalikan industri perminyakan.
Menteri ESDM Darwin Zahe dy Saleh, Kamis, merombak ja+ jaran deputi BP Migas, antarA lain, Wibowo S Wiryawan menso jabat sebagai Deputi Operasi, se belumnya is menjadi Deputi Pei ngendalian Keuangan BP Migasb Akhmad Syakhroza, yang semula menjabat staf khusus Menteri ESDM, menjadi Deputi Pengens dalian Keuangan.
Adapun posis3 Deputi Umum diisi Johan( Widjonarko yang sebelumnya Kepala Subdirektorat PenyiapanProgram Migas Direktorat Per binaan Program Migas Kementerian ESDM.
Sementara itu, anggota Komisi VII DPR, Satya W Yudha, menyatakan, seharusnya penetapan pejabat BP Migas hares mempertimbangkan kompetensi dan mengacu aturan yang ada. Posisi deputi pengendali operasi BP Migas sangat strategis dalam mendorong pencapaian target produksi migas sehingga pemilihan deputinya harus mempertimbangkan profesionalisme. (EVY)
