DetikFinance, 11 Juni 2011
Jakarta – Pemerintah diminta supaya melakukan langkah kongkrit dalam hal menyikapi pagu indikatif kuota BBM Subsidi yang dipatok di rentang 38,4 juta KL-41 juta KLdi 2012.
Menurut pengamat perminyakan, jika tidak ada langkah kongkrit maka kuota tersebut bisa ‘bobol’ seperti tahun-tahun sebelumnya.
Demikian disampaikan Pri Agung Rakhmanto, selaku pengamat perminyakan dan juga Direktur Eksekutif ReforMiner Institute ketika dihubungi detikFinance, Jakarta, Sabtu (11/6/2011).
”Kalau pemerintah mematok angka kuota terendahnya 38,4 juta KL, berarti itu harus dilaksanakan pembatasan BBM bersubsidi,” katanya.
Dia menambahkan, kalau perlu pemerintah langsung terapkan pembatasan BBM Subsidi tersebut mulai Januari 2012 nanti.
”Langsung kongkrit, dimulai dari Jawa-Bali dulu misalnya, jangan seperti kemarin kan tidak jadi,” tanggap Pri Agung.
Menurutnya, jika pemerintah tidak mengambil sikap yang jelas, angka kuota 38,4 juta KL tersebut akan lewat batas. Mengingat baik pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan kendaraan akan terus meningkat setahunnya.
”Dua pertumbuhan terus pasti membutuhkan konsumsi BBM yang tinggi, sangat terkait. Malahan, saya rasa, angka 41 juta KL pun bisa jebol kalau pemerintah tidak melakukan apa-apa,” ucap Pri Agung.
Seperti diketahui, pada beberapa waktu sebelumnya, Kementerian ESDM bersama dengan Komisi VII DPR RI, telah menetapkan pagu indikatif kuota BBM Bersubsidi dari 38,4 juta KL – 41 juta KL di 2012.
Kementerian ESDM sendiri belum melihatkan kebijakan kongkrit tertentu yang mendampingi bagaimana agar kuota indikatif tersebut tidak ‘bobol’ di tahun depan.
Sejauh yang disampaikan, wacana yang diutarakan hanya rencana untuk menjalankan pemanfaatan gas bagi kendaraan, konservasi energi, diversifikasi energi, hingga melakukan pembatasan BBM Bersubsidi yang hingga kini belum dilakukan juga.
