Komaidi Notonegoro
Direktur Eksekutif ReforMiner Institute
CNN Indonesia:Selasa, 29/03/2016
Konsumsi BBM Indonesia dalam sepuluh tahun terakhir tercatat mengalami peningkatan berkisar 6-7 persen per tahun. Konsumsi BBM tersebut diantaranya terdistribusi untuk sektor transportasi, sektor industri, rumah tangga, dan sektor kelistrikan. Sektor transportasi mengkonsumsi BBM terbesar, sementara sektor rumah tangga mengalami penurunan signifikan dengan berjalannya program konversi penggunaan minyak tanah ke elpiji. Sebagai negara yang telah berada dalam kondisi net importir minyak, sebenarnya relatif sulit bagi Indonesia untuk dapat menjaga stabilitas harga BBM.
Untuk itu jika tidak terdapat terobosan kebijakan, upaya menjaga stabilitas harga BBM akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Artinya Indonesia mau tidak mau harus kembali lagi kepada era subsidi BBM agar dapat menstabilkan harga Data menunjukkan bahwa saat ini konsumsi bahan bakar berbasis minyak (BBM) Indonesia telah mencapai kisaran 1,4 juta – 1,6 juta barel per hari.
Sementara kemampuan produksi minyak Indonesia saat ini berkisar antara 750 ribu – 800 ribu barel per hari. Dari hasil produksi itupun, Indonesia hanya memperoleh bagian sekitar 60 persen atau 450 ribu-480 ribu barel per hari, karena 40 persen hasil produksi merupakan bagian kontraktor dan cost recovery. Akibatnya sebagian besar atau sekitar 900 ribu – 1,15 juta barel kebutuhan minyak Indonesia harus dibeli/diimpor setiap hari.
Jika harga minyak nantinya kembali normal dan diasumsikan rata-rata sebesar US$80 per barel saja, Indonesia akan membutuhkan devisa setidaknya antara US$26,28 miliar-US$33,58 miliar per tahun anggaran untuk mengimpor minyak dan/atau BBM.
Berdasarkan situasi ini, stabilitas harga BBM kemungkinan hanya akan dapat dilakukan jika harga minyak stabil dan berada pada level yang rendah. Akan tetapi jika harga minyak bergerak naik, stabilitas harga BBM relatif sulit dilakukan karena membutuhkan biaya yang besar.
Pada kondisi sebagian besar kebutuhan minyak (BBM) bergantung pada impor, sulit bagi pihak manapun untuk dapat mengendalikan harga BBM. Termasuk bagi pemerintah Indonesia yang dalam konstelasi pasar minyak dunia juga relatif sudah tidak memiliki kekuatan lagi.
Memanfaatkan Momentum
Saat ini Indonesia dihadapkan pada posisi yang sulit. Di satu sisi, stabilitas harga BBM diperlukan agar stabilitas ekonomi dan sosial masyarakat tetap terjaga. Sementara sebagai net importir minyak, menjaga stabilitas harga BBM tidak mudah dan memerlukan biaya yang besar.
Jika kemudian pilihannya menjaga atau mengintervensi harga BBM, akan terdapat pos anggaran termasuk pengeluaran produktif di APBN yang harus dikorbankan.
Menurut pandangan saya, pilihan tersebut sulit karena sampai dengan saat ini kemampuan Indonesia dalam merencanakan pemenuhan kebutuhan BBM relatif kurang baik. Hingga saat ini Indonesia relatif tidak memiliki strategi dan perencanaan jangka panjang dalam pemenuhan BBM. Cara pandang dan strategi penyelenggara negara dalam pemenuhan kebutuhan BBM masih berorientasi untuk kepentingan jangka pendek. Akibatnya, kebijakan harga BBM yang diambil seringkali hanya bersifat responsif ketika harga minyak di pasar internasional meningkat.
Perencanaan yang hanya berorientasi pada kepentingan jangka pendek tercermin dari belum ketiadaan cadangan minyak strategis atau strategic petroleum reserve (SPR) di Indonesia.
Dalam hal SPR Indonesia relatif tertinggal dari sejumlah negara di Asia. Kemampuan SPR Thailand dan Kamboja masing-masing untuk 25 dan 30 hari. Sementara kemampuan SPR China, India, dan Singapura untuk 90 hari. Sedangkan kemampuan SPR Jepang dan Korea Selatan masing-masing telah mencapai 153 hari dan 238 hari.
Indonesia sampai saat ini yang tersedia masih sebatas cadangan operasional BBM untuk 20-23 hari. Dalam hal ini cadangan operasional BBM tersebut juga tidak secara khusus disiapkan oleh negara, tetapi melalui dan menggunakan kas Pertamina. Artinya yang selama ini disebut sebagai cadangan operasional BBM Indonesia adalah stok BBM Pertamina yang belum terjual.
Sementara untuk negara lain, selain memiliki cadangan operasional yang memang disediakan oleh negara, mereka memiliki SPR untuk kurun 25 hari sampai dengan 8 bulan. Permasalahan utama yang menyebabkan Indonesia belum memiliki SPR adalah karena keterbatasan infrastruktur. Saat ini kapasitas tangki timbun BBM Indonesia yang tersebar di seluruh wilayah sekitar 3.646 juta KL atau 22,93 juta barel. Dengan tingkat konsumsi yang telah mencapai 1,4 jutaa – 1,6 juta barel, kapasitas tangki timbun BBM Indonesia tersebut hanya mampu untuk 14,33 – 16,37 hari.
Keterbatasan ini juga menjadi penyebab pemerintah relatif belum memiliki respon kebijakan untuk dapat memanfaatkan momentum harga minyak rendah seperti yang sedang terjadi saat ini. Sebagai negara net importir, harga minyak yang rendah seperti saat ini pada dasarnya merupakan momentum yang sangat baik untuk merencanakan agar stabilitas harga BBM dapat terjaga, minimal dalam rentang harga tertentu.
Harga minyak rendah menjadi peluang bagi importir termasuk Indonesia-, untuk meningkatkan stok atau cadangan minyak di dalam negeri. Sehingga ketika nantinya harga minyak naik, harga BBM di dalam negeri tetap dapat terjaga stabilitasnya karena diproduksikan dari kombinasi stok minyak lama dengan harga murah dan yang baru sehingga biayanya tidak tidak terlalu meningkat signifikan.
Berdasarkan kondisi dan keterbatasan yang ada tersebut, dalam jangka pendek dan menengah, pemerintah Indonesia harus melakukan terobosan kebijakan agar dapat mengambil keuntungan dari harga minyak yang sedang rendah. Dalam jangka pendek dan menengah pilihan realistis adalah menyewa dan memanfaatkan kilang dan tangki timbun minyak mentah dan BBM di luar negeri. Sedangkan dalam jangka panjang- sampai batas waktu tertentu-, pemerintah harus meningkatkan kapasitas kilang dan tangki timbun di dalam negeri.
