Tempo, 31 Agustus 2009
TEMPO Interaktif, Jakarta – Pengamat perminyakan Pri Agung Rakhmanto mempertanyakan dasar pemotongan dana pengembalian biaya produksi minyak dan gas (cost recovery). Alasannya untuk memperjelas kegiatan yang dilakukan pemerintah.
Dia mengatakan cukup bagus ada upaya pemangkasan dari Dewan Perwakilan Rakyat. “Bagus ada upaya pemangkasan, tapi dasarnya apa. Harus jelas juga,” ujar Pri Agung saat dihubungi Tempo dari Jakarta, Senin (31/8).
Senin ini Panitia Kerja Penerimaan Negara 2010 memangkas alokasi dana pengembalian biaya produksi minyak dan gas tahun depan. Mereka memangkas usulan pemerintah pada nota keuangan alokasi dari 13,005 triliun menjadi Rp 12,005 triliun. Dewan menilai pengurangan perlu dilakukan sebagai antisipasi pemberlakuan Peraturan Pemerintah tentang cost recovery yang saat ini masih disusun.
Menurut Pri Agung akan menjadi pertanyaan jika ada perubahan atau pemangkasan tetapi target produksi tetap. Dia juga menilai harus lebih dicermati alasannya. “Itu akan jadi aneh, kok bisa dipotong tanpa perubahan asumsi target produksi,” ujarnya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute ini mengatakan pemangkasan tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada upaya untuk merinci lebih jelas. “Break down mana yang dari gas, minyak, pengembangan lapangan baru. Jadi akan keliatan nantinya,” ucapnya.
Pri Agung juga mengharapkan dengan DPR melakukan tekanan semacam itu, pemerintah akan menyampaikan ke komisi anggaran dengan lebih rinci lagi. Jika tidak, justru akan membuat pemerintah lebih repot. Hal itu juga untuk menghindari alasan politis dalam perubahan itu.
