Harga Minyak Dunia Naik, Berdampaknya Ke APBN 2020

Bisnisnews.id, 22 September 2019

Kenaikan drastis harga minyak  dunia  sebagai respon awal atas serangan dron  di kilang Aramco Arab Saudi, perlu diwaspadai bersama, termasuk Pemerintah dam DPR dalam menyusun RPPBN tahun 2020 mendatang. Bukan tidak mungkin,  kondisi tersebut akan berlanjut sehingga harga minyak bisa terus merangkak naik.

“(Kondisi) ini akan berdampak ke APBN. Jadi, ekstra harus hati-hati membuat asumsi makro ekonomi, termasuk di dalam kebijakan subsidi, ”  kata Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, di Jakarta.

Dia mengatakan kondisi harga minyak saat ini menjadi peringatan bagi pemerintah sekaligus harus mewaspadai dalam penyusunan asumsi harga minyak untuk Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2020.

Mengutip data Reuters, kenaikan harga minyak dunia juga terjadi lantaran tensi politik di Timur Tengah yang semakin memanas. Tercatat, harga minyak mentah berjangka Brent menguat 1,3 persen menjadi US$64,4 per barel, sedangkan minyak mentah berjangka AS West Texas Intermediate (WTI) hampir stagnan di level US$58,13 per barel.

Diketahui, serangan pesawat tanpa awak (drone) telah memangkas separuh dari produksi minyak mentah Arab Saudi sekaligus membatasi kapasitas cadangan negara tersebut. Sementara itu, ketegangan politik di Timur Tengah meningkat ketika Amerika Serikat (AS) dan Arab Saudi menuduh Iran sebagai pihak yang berada di balik serangan itu.

Sementara,  menurut Komaidi, terkait fluktuasi harga minyak dunia ini maka PT Pertamina (Persero) menjadi pihak yang paling bisa dirugikan jika kondisi harga minyak dunia sekarang tidak diantisipasi dengan baik oleh pemerintah.

“Pasalnya, perusahaan migas pelat merah sebagai badan usaha penugasan untuk pendistribusian BBM jenis khusus penugasan atau solar. Jika asumsi tidak tepat maka subsidi bisa membengkak,” jelas Komaidi lagi.

“Kalau subisidi fix seperti sebelumnya per liter,  berapa Pertamina yang akan terkena. Pasti cukup berat, karena selisihnya harusnya ditanggung konsumen tapi kan Pemerintah tidak ingin nama baiknya hilang, pasti akan menahan harga. Bebannya ke lebih banyak dirasakan oleh Pertamina,” tandas Komaidi.(helmi)