Pri Agung Rakhmanto
Dosen Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi (FTKE) Universitas Trisakti;
pendiri Reforminer Institute
Investor Daily 24 November 2014
Di Tanah Air, saat ini mafia minyak dan gas bumi (migas) sangat populer, mengalahkan mafia tambang-batubara, tanah, daging sapi, beras, kedelai, peradilan, dan mafia-mafia lainnya yang mungkin sebenarnya juga tumbuh subur. Mafia migas saat ini dipandang sebagai biang keladi dan sumber dari segala sumber masalah migas dan bahkan energi di Tanah Air, termasuk naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Mafia migas pada dasarnya merupakan kejahatan kerah putih, sebuah praktik perburuan rente di seluruh mata rantai bisnis migas dari hulu hingga ke hilir. Mafia tidak hanya memanfaatkan celah peraturan, kebijakan, tata kelola, maupun keterbatasan infrastruktur, tetapi juga berperan dalam memengaruhi, membentuk, dan menentukan peraturan, kebijakan, tata kelola, dan keterbatasan infrastruktur itu sendiri.
Ini semua kemudian dikondisikannya agar terus menerus terpelihara, dan dalam keadaan yang melanggengkan ini berlangsungnya praktik perburuan rente.
Dari Hulu ke Hilir
Di hulu, mafia bisa bermain dalam penawaran dan penetapan wilayah kerja migas, pengelolaan dan perpanjangan wilayah kerja, penunjukan penjual migas bagian negara, hingga di dalam penetapan alokasi gas.
Akumulasi akibat yang ditimbulkannya selama bertahun-tahun adalah terus merosotnya produksi dan cadangan minyak nasional karena minim dan juga menurunnya aktivitas eksplorasi.
Tender dan pengelolaan wilayah kerja migas banyak menghasilkan pemenang yang bukan merupakan pelaku eksplorasi dan produksi migas yang sesungguhnya. Mereka cenderung hanya menjadi broker yang hanya memperjualbelikan wilayah migas yang dimenangkannya. Penetapan alokasi gas, misalnya, dapat “diatur” sedemikian rupa sehingga pihak yang sebenarnya lebih memerlukan pasokan gas seperti pembangkit listrik justru malah tidak kebagian pasokan. Akibatnya, terjadi defisit gas untuk pembangkit sehingga harus memakai BBM yang biayanya jauh lebih tinggi.
Di hilir, mafia dapat bermain dalam pengadaan dan distribusi minyak mentah, gas (termasuk elpiji), dan BBM. Keterbatasan kapasitas infrastruktur seperti kilang, tanki penyimpanan minyak mentah maupun BBM “terpelihara” karena dengan kondisi demikian – stok terbatas – maka mafia melalui pasar dapat mendikte kita.
Informasi tentang kapan kilang kita akan shut down, kapan dan berapa banyak kita akan membutuhkan pasokan minyak mentah dan BBM dengan jenis dan spesifikasi apa, pasar di Singapura dan jaringan mafia untuk pengadaan minyak mentah dan BBM memang sudah paham betul. Dalam kondisi selalu terdesak karena tidak memiliki stok yang memadai otomatis impor minyak mentah ataupun BBM dengan harga lebih mahal berapa pun cenderung tetap akan dibeli.
Singkatnya, akibat yang ditimbulkan dari keberadaan mafia migas adalah ekonomi biaya tinggi dan rapuhnya ketahanan energi nasional, khususnya migas. Karena itu, memberantas mafia migas jelas merupakan suatu keharusan.
Reformasi Sistem Subsidi
Pemberantasan mafia migas dan kenaikan harga BBM memang memiliki keterkaitan, namun hal itu harus dilihat secara lebih proporsional. Esensi dari pemberantasan mafia migas adalah efisiensi, dengan menghilangkan praktik perburuan rente yang menyebabkan ekonomi biaya inggi. Sedangkan esensi kenaikan harga BBM adalah realokasi anggaran-untuk hal lain yang secara relatif lebih produktif- dan reformasi sistem subsidi -dari subsidi harga menjadi subsidi langsung.
Pemberantasan mafia migas dapat menurunkan anggaran subsidi BBM, tetapi tetap tidak menghilangkan kesalahan fundamental di dalam penerapan sistem subsidi terhadap harga BBM. Hakekat subsidi adalah menaikkan daya beli -dengan memberikannya secara langsung kepada yang ditargetkan- dan bukan melalui distorsi terhadap harga. Distorsi harga menyebabkan distorsi ekonomi yang lebih luas.
Dalam konteks harga BBM yang disubsidi, ini bisa berupa penyelundupan, penyalahgunaan, pengoplosan, dan perdagangan gelap BBM lainnya, yang sejatinya tidak lain juga merupakan bagian dari lingkaran mafia migas itu sendiri. Pada tingkat tertentu, terus menerus mempertahankan sistem subsidi terhadap harga BBM dan bukan sistem subsidi langsung- sama halnya dengan melanggengkan sebagian praktik mafia migas itu sendiri.
Jadi, pemberantasan mafia migas harus jalan terus, dan kenaikan harga BBM untuk saat ini pun tetap diperlukan. Pemberantasan mafia migas adalah upaya yang terus menerus harus selalu dilakukan untuk membuat migas dan energi nasional menjadi lebih baik, terlepas dari sedang ada atau tidak kenaikan harga BBM.
Di sisi lain, kenaikan harga BBM tetap (akan) diperlukan di dalam konteks untuk realokasi anggaran dan mereformasi sistem subsidi menjadi lebih baik. Mencampuradukkan keduanya secara membabi buta dan mempolitisasinya secara murahan hanya akan membuat bangsa ini tak akan pernah beranjak maju.
