Detik Finance, 23 Juni 2010
Jakarta – Pemerintah harus menjamin ketersediaan BBM non subsidi hingga ke pelosok tanah air, jika pembatasan konsumsi BBM bersubsidi diterapkan. “Yang perlu disiapkan segera dalam hal ini adalah jaminan ketersediaan BBM non-subsidinya di seluruh wilayah, terutama di kota-kota kecil,” kata Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute, Pri Agung Rakhmanto kepada detikFinance, Rabu (23/6/2010).
Menurut dia, hal ini harus dilakukan untuk menjamin tidak terjadinya kelangkaan pasca kebijakan ini diterapkan. “Jangan sampai sudah dilarang mnggunakan BBM subsidi tapi BBM non subsidi juga sulit didapat,” katanya. Selain itu,
Pri Agung juga menyoroti soal metode pembatasan konsumsi BBM bersubsidi yang akan dipilih pemerintah. Jika pemerintah menggunakan smart card atau membatasi penggunaan BBM bersubsidi bagi kendaraan berdasarkan tahun pembuatan dan cc tertentu, maka menurutnya hal itu tidak realistis untuk dilaksanakan pada bulan September mendatang.
“Kalau pakai metode itu memang terlalu cepat, di samping memang cara ini tidak efektif dan sebaiknya tidak diterapkan,” ucapnya.
Namun, jika pemerintah menetapkan hanya kendaraan umum dan sepeda motor saja yang boleh pakai BBM subsidi dan tidak dibatasi volumenya, maka itu masih memungkinkan (feasible) untuk dilakukan. “Sosialisasi dalam bentuk pengumuman resmi dari pemerintah saya rasa harus dilakukan jika opsi ini yang dipilih, karena ini kan hampir sama dengan kenaikan harga juga sebenarnya,” paparnya.
Seperti diketahui, pemerintah berencana menerapkan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi pada bulan Agustus mendatang. Pemerintah memastikan untuk memperbolehkan motor dan kendaraan umum tetap menggunakan BBM bersubsidi.
Sementara untuk kendaraan pribadi dan jenis kendaraan lainnya masih dibahas lebih lanjut oleh tim. “Yang sudah diputuskan adalah motor dan kendaraan umum boleh menggunakan BBM bersubsidi. Sedangkan sisanya nanti akan dikaji lagi kriterianya seperti apa,” kata Evita.
