Bisnis Indonesia, 3 Mei 2010
JAKARTA: Pemerintah seharusnya konsisten dan menggunakan seluruh data, perhitungan, dan kajian yang ada serta keputusan awal yang telah menggariskan gas Donggi-Senoro sebagian besar telah disetujui untuk ekspor.
Direktur EksekutifA�Reforminer InstituteA�Pri Agung Rakhmanto mengatakan karena berlarut-larutnya pengambilan keputusan di pemerintah mengenai kelanjutan proyek Donggi-Senoro, wajar apabila ketiga calon pembeli, yaitu Chubu Electric Power Co, Korean Gas, dan Kyushu, mengundurkan diri dari proyek tersebut. Apabila pengunduran diri itu terjadi, katanya, hal itu berpotensi menjadikan proyek Donggi-Senoro menjadi mentah kembali.
Wajar [mereka mundur] karena tidak kunjung ada kepastian dan kalau itu terjadi, proyek ini bisa mentah kembali, A�katanya hari ini.
Menurut dia, pemerintah harus berani apa adanya dan mengembalikan proyek Donggi-Senoro kepada posisi semula. Pri Agung mengatakan pemerintah sejak awal sebenarnya telah memutuskan Donggi-Senoro sebagian besarnya memang untuk ekspor.
Dari awal prioritas atau sebagian besar Donggi-Senoro memang untuk ekspor. Kebutuhan domestik bisa diambil dari tempat lain, A�jelasnya.
Berdasarkan catatan Bisnis, setelah BP Migas menyetujui Donggi-Senoro dikembangkan dengan skema hilir pada 16 Februari 2007, untuk selanjutnya pemerintah menyetujui kombinasi penjualan ekspor dan domestik pada 9 Mei 2009. Hanya saja, 7 Juli 2009 atau dua hari menjelang Pemilu Presiden, Wakil Presiden waktu itu, Jusuf Kalla, mengirimkan surat kepada Menteri ESDM dan Dirut Pertamina yang meminta agar gas Donggi-Senoro seluruhnya dialokasikan untuk domestik.
Lebih lanjut, Pri Agung mengatakan apabila dipaksakan untuk domestik, gas Donggi-Senoro tidak bisa diserap saat ini sehingga berisiko pada batalnya proyek. A�Seharusnya pemerintah konsisten saja. Semua data, perhitungan, kajian sudah ada di pemerintah, kok Krisis gas juga tidak akan selesai dengan keputusan populis dengan memaksakan Donggi-Senoro untuk domestik. A�(mrp)
