www.okezone.com: Selasa, 16 Mei 2017 – 17:01 WIB
JAKARTA– Pemerintah lewat Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) terbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 8 Tahun 2017 tentang Gross Split. Skema bagi hasil gross split dinilai cocok untuk lapangan minyak dan gas (migas) yang sudah produktif.
Pengamat Energi Pri Agung Rakhmanto mengatakan, skema bagi hasil gross split sebaiknya jangan dipaksakan untuk wilayah kerja (WK) eksplorasi.
“Bila ibaratkan seperti makanan, biarkan skema gross split masuk ke dalam menu makanan yang bisa menjadi pilihan bagi Kontraktor Kontrak Kerjasama (K3S),” tuturnya, dalam bincang santai dengan awak media, di Kantor Chevron, Jakarta, Selasa (16/5/2017).
Pasalnya, lanjut Pri, lapangan migas tidak bisa disamakan. Untuk penerapan skema gross split lebih baik digunakan untuk lapangan mature (tua).
“Jadi lapangan yang sudah siap produksi, risiko sudah ter-manage semua. Yang dibutuhkan cuma satu percepatan project, ada tempatnya bagi gross split. Tapi kalau lapangan mentah, belum tahu apa-apa, belum jelas risiko tinggi, silakan tawarkan yang lain,” jelasnya.
Jadi, lanjut Pri, biarkan investor memilih. Jangan seperti sekarang peraturan mengondisikan untuk tidak ada pilihan harus gross split. Padahal, kata dia, aturan gross split masih gambling bagi investor saat ini.
“Bisa jadi di reduksi cost tapi lebih baik liat dari pandangan yang berbeda. Ini masalah cara pandang dan pemahaman kepada industri migas,” ujarnya.
