detikFinance,27/09/2009 10:39 WIB
Pemerintah harus menyiapkan sistem jaminan sosial yang baku dan memadai bagi masyarakat kelas bawah, jika ingin menghapuskan subsidi BBM seperti yang diusulkan dalam forum G 20. Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Refor-Miner Institute Pri Agung Rakhmanto saat berbincang dengan detikFinance, Minggu (27/9/2009).
“Kalau pemerintah benar-benar serius, maka harus menyediakan kompensasinya dalam bentuk sistem jaminan sosial yang baku seperti tunjangan kesehatan, pendidikan, kebutuhan bahan pokok dan sebagainya bagi yang tidak mampu,” kata Pri Agung.
Ia menjelaskan, negara-negara maju yang tergabung dalam G-20 seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Jerman, juga tidak begitu saja memberlakukan harga pasar untuk BBM. Menurut Pri Agung, hal itu dilakukan setelah mereka menyediakan sistem jaminan sosial yang baku dan memadai untuk masyarakat ekonomi kelas bawahnya.
“Namun selama itu tidak dilakukan oleh pemerintah kita dan program kompensasinya tidak jelas dan cenderung hanya basa-basi seperti BLT saja, ya susah,” ungkapnya.
Pri Agung menegaskan, persoalan subsidi BBM di Indonesia ini adalah persoalan kemiskinan dan ketidakadilan. Selama keberpihakan terhadap kemiskinan tidak didahulukan, selama itu pula pnghapusan subsidi BBM akan selalu dipandang sebagai ketidakadilan dan akan selalu ditentang.
Dia juga menilai, hingga kini pemerintah masih belum berhasil dalam pengurangan subsidi BBM di negeri ini.
“Nyatanya sejak tahun 1998, subsidi BBM masih ada sampai dengan sekarang dan selalu menjadi persoalan, tidak cuma ekonomi tapi juga politik,” tandas Pri Agung.
