Bloomberg Techno.com; 5 September 2023
Pakar energi memperingatkan pemerintah agar tidak gegabah ‘memaksa’ penutupan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis batu bara milik industri agar beralih menggunakan fasilitas sejenis milik PT PLN (Persero).
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan penutupan PLTU batu bara untuk industri perlu didiskusikan lebih lanjut dengan para pemilik dan penggunanya lantaran keberadaannya sangat memengaruhi produktivitas manufaktur.
“[PLTU industri memiliki] captive power-nya sendiri. Perusahaan, industri, dan pabrik-pabrik. Mereka biasanya punya pembangkit sendiri. Artinya, untuk stabilitas kegiatan produksi barang, mereka menggunakan pembangkit sendiri supaya bisa dikontrol agar tingkat kerugian –jika ada pemadaman dan sebagainya– bisa dikalkulasi. Tujuannya itu sebenarnya,” ujarnya saat dihubungi, Selasa (5/9/2023).
Komaidi mengatakan terdapat beberapa hal yang perlu dipertimbangkan pemerintah jika menghendaki industri beralih menggunakan PLTU milik PLN. Pertama, keandalan pasok pembangkit milik perusahaan pelat merah tersebut dalam mengaliri listrik skala industri.
Kedua, pertimbangan harga yang harus lebih kompetitif dibandingkan dengan menggunakan PLTU milik sendiri. “Ini perlu dihitung karena berpengaruh ke struktur biaya [industri]. Saya kira itu dari aspek ekonomi,” ujarnya.
Ketiga, dari aspek lingkungan, pemerintah perlu memastikan PLTU milik PLN lebih ramah daripada milik industri.
“Sebetulnya relatif karena kan sebagian besar, sekitar 70%—75%, lilstrik PLN diproduksi PLTU batu bara. Bahwa kemudian tidak 100%, iya betul, karena 30% diproduksi dari [sumber energi] lain; bahan bakar minyak, gas, energi terbarukan,” jelasnya.
Secara kasat mata, lanjutnya, bisa saja beralih menggunakan PLTU miliki PLN lebih ramah lingkungan lantaran PLTU milik industri mayoritas 100% berbasis batu bara dengan gas buang atau emisi lebih tinggi dibandingkan dengan milik PLN.
“Kalau [emisinya] diharapkan turun sedemikian rupa, saya kira gambarannya itu tadi; PLTU industri pakai 100% batu bara, sedangkan PLTU PLN pakai 70% batu bara. Lebih baik 30% dibandingkan dengan PLTU industri sendiri yang pakai batu bara,” terang Komaidi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan pemerintah tengah mengkaji kemungkinan memberikan insentif bagi industri yang menutup PLTU-nya dan beralih menggunakan PLTU milik PLN.
Persoalan PLTU industri menjadi sorotan belakangan ini lantaran dituding sebagai salah satu penyebab memburuknya kualitas udara di DKI Jakarta dan sekitarnya. Menteri KLH Siti Nurbaya menyebut jika sumber pencemaran udara di wilayah Jabodetabek disebabkan oleh emisi transportasi sebesar 44%, dan 34% melalui PLTU.
Bagaimanapun, pada kesempatan terpisah, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membantah PLTU merupakan biang keladi polusi udara di Ibu Kota. Dia mencontohkan, meski pemerintah sudah berupaya mengurangi polusi dengan menyuntik mati sebagian PLTU Suralaya di Cilegon, Banten; langkah tersebut terbukti tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas udara yang masih buruk hingga kini.
“Oke, [mungkin] PLTU sekarang disalahkan. Kita matikan Suralaya 1,2,3, dan 4. Namun, di data terakhir, [penutupan PLTU itu] tidak mengurangi polusi ternyata,” ujarnya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VI DPR, Kamis (31/8/2023).
Anggota Komisi VII DPR RI Andi Yuliani Paris juga berpendapat mematikan PLTU Suralaya sekalipun tidak akan serta-merta memperbaiki isu polusi Jakarta.
Dia lantas mengutip paparan dari Profesor Puji Lestari yang menegaskan bahwa PLTU tidak menyumbang polusi udara.
“Profesor Puji Lestari tadi, dari ITB, yang diminta oleh PLTU Suralaya ini untuk mengonfirmasi, memperbandingkan ada bench pakai, per bulan, ternyata memang tidak terbukti bahwa PLTU Suralaya memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap polusi udara Jakarta,” katanya.
Dengan demikian, dia pun mengimbau kepada sejumlah kepala daerah basis industri di sekitar Jakarta –seperti Bekasi, Karawang, dan Cikarang– untuk memetakan wilayah-wilayah industri dan memperbaiki tata ruang kotanya.
