Bisnis Indonesia, 26 Mei 2012
Sistem Lelang Dinilai Tidak Cocok Di Indonesia
JAKARTA: Pemerintah tetap yakin seluruh pemenang lelang ke-13 blok migas yang diumumkan kemarin bisa memenuhi komitmennya, meski kebanyakan dari mereka adalah pemain baru di industri hulu migas.
Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita Herawati Legowo mengatakan pemerintah
Koran Sindo, 01 Oktober 2012
Komisi VII DPR akhirnya menyetujui rencana penaikan tarif listrik (TTL) tahun 2013 yang diusulkan pemerintah pada Senin 17 September lalu. Meski terdapat sejumlah catatan dari dua Fraksi, secara prinsip rencana tersebut telah disetujui.
Kenaikan ditetapkan sebesar 15 %, dilakukan secara bertahap setiap 3 (tiga) bulan sekali.
JAKARTA, KOMPAS Penawaran regular lima wilayah kerja minyak dan gas bumi tahap satu tahun ini sepi peminat. Dari lima blok migas yang ditawarkan pemerintah, hanya satu wilayah kerja yang diminati calon investor . itu disebabkan minimnya data potensi blok migas yang ditawarkan pemerintah.
Untuk itu, Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto, Rabu (5/9), di Jakarta, menyatakan, rendahnya minat calon investor untuk mengikuti lelang blok migas itu terus berulang dalam beberapa kali tender yang dilaksanakan pemerintah.
Iklim investasi untuk eksplorasi migas terbukti masih sangat tidak kondusif, ujarnya. Kondisi ini akibat akumulasi permasalahan di hulu migas, baik terkait sistem pengelolaan yang memakai pola pemerintah swasta maupun masalah nonteknis seperti terkait ketidakpastian aturan main, koordinasi pemerintah lemah, kendala pembebasan lahan, dan kendala sosial.
Pola penawaran tender blok migas oleh pemerintah kepada swasta perlu dievaluasi karena tidak cocok dengan kondisi pemerintah yang minim mengalokasikan dana untuk perbaikan data eksplorasi awal. Sistem business to business lebih cocok. Dengan keterbatasan modal yang ada, beragam skema insentif yang lebih fleksibel dan tidak birokratis bisa ditawarkan, ujarnya.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Evita H Legowo, seusai mengumumkan hasil lelang regular wilayah kerja migas tahap satu dan lelang penawaran langsung blok migas nonkonvensional gas metana batubara (GMB) 2012, menyatakan, minimnya minat calon investor untuk ikut penawaran regular blok migas karena kalangan pengusaha tidak yakin dengan data potensi blok tersebut,
Dengan data yang ada mereka minta tambahan waktu gara waktu evaluasi lebih panjang. Sekarang kami kasih waktu empat bulan. Ke depan kami pertimbangkan memperpanjang waktu tender, kata dia. kalangan pengusaha menginginkan perbaikan data potensi blok migas dan kemudahan akses data, Â ujarnya.
Pada lelang wilayah kerja migas konvensional, dari lima blok yang ditawarkan, hanya satu blok yang diminati calon investor, yaitu Blok East Sokang, di lepas pantai Natuna Timur, yang dimenangkan PT Equator Energy. Dari hasil lelang itu, total komitmen investasi eksplorasi senilai 29,38 juta dollar AS. Bonus tanda tangan yang akan diterima langsung pemerintah senilai 1,5 juta dollar AS.
Selain itu, dari lima blok gas metana batubara yang ditawarkan, hanya empat blok yang ditetapkan pemenangnya.
Bisnis Indonesia – 26 Agustus 2012
JAKARTA:Â Pendiri Reforminer Institute Pri Agung Rakhmanto menilai dimasukkannya lifting gas dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013 tidak relevan.
Pri mengatakan gas diproduksi berdasarkan kontrak, tidak seperti minyak. Lantaran berdasarkan kontrak, hal tersebut tidak relevan untuk ditargetkan. Pasalnya, besaran yang ditargetkan pasti tercapai lantaran sudah disesuaikan dengan kontrak.
Jika dikatakan realistis ya realistis besarannya, namun kalau gas ditargetkan ya ini tidak relevan. Gas kan diproduksi berdasarkan kontrak, jadi ya pasti tercapai, kata Pri ketika dihubungi Bisnis, Minggu (26/8/2012).
Seperti diketahui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam nota keuangan menyatakan mulai R-APBN 2013, pemerintah akan memasukkan lifting gas. Pemerintah menargetkan lifting minyak sebesar 900 ribu barel per hari dan lifting gas sebesar 1,36 juta barel setara minyak per hari.
Mengenai target lifting minyak sebesar 900.000 ribu barel per hari, lulusan Master dariColorado School of Mines Amerika Serikat ini mengatakan bahwa kemungkinan target tersebut masih tidak akan tercapai. Untuk tahun depan ya, kemungkinan masih belum tercapai, sekarang saja produksi sekitar 875.000 barel per hari, tambahnya.
Namun, untuk 2014 tidak menutup kemungkinan target tersebut bisa tercapai lantaran ada pasokan dari Blok Cepu . Itupun kalau produksi di Blok Cepu lancar.
Sementara itu, Dito Ganinduto, Anggota Komisi VII DPR dari fraksi Partai Golkar menuturkan besaran target lifting gas cukup realistis karena akan meningkatnya lifting gas di tahun 2013. Begitu juga untuk lifting minyak masih cukup realistis.
Karena WPB nya 890.000 bph artinya effort yang ditargetkan tidak terlalu besar dan tidak muluk-muluk. Yang artinya pencapaian realisasi seharusnya tidak terlalu jauh dengan asumsi yang telah ditetapkan dalam APBN 2013, katanya kepada Bisnis.
Berdasarkan data BP Migas, per Agustus 2012, rata-rata lifting minyak sebesar 870 ribu barel per hari dan diusahakan dapat digenjot sehingga menjadi 900 ribu barel per hari pada akhir tahun ini. Sebelumnya, Kepala BP Migas Priyono mengatakan akan terus berusaha untuk menekan laju penurunan produksi minyak (declining rate) yang mencapai 12 % setiap tahunnya.
BP Migas akan berupaya menahan laju penurunan minyak dengan teknik pengurasan (enhanced oil recovery) yang diaplikasikan di berbagai lapangan migas. BP Migas optimistis, lifting migas akan tercapai pada 2013 mendatang. Selain itu, diprediksi lifting minyak pada tahun depan akan berada dalam titik nadir sebelum akan menanjak lagi pada 2014 dengan selesainya proyek Blok Cepu.(msb)
Kompas, 06 Agustus 2012
Pemerintah Akan Ajukan Tambahan Kuota BBM Bersubsidi ke DPR
JAKARTA– Kebijakan pemerintah membatasi konsumsi bahan bakar minyak bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali dinilai tidak berdampak pada penghematan anggaran pemerintah. Bahkan, hal itu dikhawatirkan semakin meningkatkan biaya operasional pemerintah daerah.
Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Pertambangan dan Energi (ReforMiner Institute) Pri Agung Rakhmanto menyampaikan hal itu, akhir pekan Ialu, di Jakarta. Menurut Pri Agung, secara anggaran, program pembatasan Premium bersubsidi bagi kendaraan dinas di Jawa-Bali sebenarnya tidak logis jika dikatakan menghemat anggaran.
Jika diasumsikan aktivitas kendaraan operasional tetap agar kinerja pembangunan pemerintah juga tetap, logikanya tidak akan ada anggaran yang dihemat, bahkan justru akan makin besar biaya operasional yang dikeluarkan pemerintah. Mereka harus membeli Pertamax yang harganya dua kali lebih mahal dari Premium bersubsidi.
“Bahwa program ini mungkin akan sedikit mengurangi laju konsumsi Premium, itu memang bisa. Namun, program itu tidak menghemat anggaran karena variabelnya tergantung pada pergerakan harga Pertamax,†ujarnya.
“Pembatasan Premium bagi kendaraan dinas ini tidak bisa diharapkan dari sisi efektivitas penghematan. Jadi, hanya simbol bahwa pemerintah memberi contoh,†ujarnya.
Berkenaan dengan peningkatan anggaran pemerintah daerah, Pemerintah Kabupaten (pemkab) Pamekasan, Jawa Timur, mengungkapkan rencana menambah anggaran biaya operasional kendaraan mobil dinas. Penambahan anggaran ini menyusul adanya kebijakan larangan bagi semua mobil dinas memakai BRM bersubsidi.
“Kalau tidak ditambah, jelas tidak bisa menjalankan tugas secara optimal Kalau dulu 5 liter BBM hanya Rp 25.000, sekarang kan bisa Rp 50.000,†kata Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Pemkab Pamekasan Taufikurrahman, Sabtu, seperti dikutip kantor berita Antara.
Namun, Taufik belum menjelaskan bahwa anggaran tambahan untuk biaya operasional mobil dinas di lingkungan Pemkab Pamekasan tersebut karena masih menunggu Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) APBD Pamekasan 2012.
Taufik memastikan, adanya kebijakan larangan bagi semua mobil dinas menggunakan BBM bersubsidi akan berpengaruh pada penyerapan anggaran dana operasional.
“Sistem yang kami gunakan di Pemkab Pamekasan kan jumlah BBM yang digunakan, bukan jumlah uangnya,†katanya.
Menurut Taufik, tambahan dana operasional kendaraan dinas itu tidak hanya pada pihak eksekutif, tetapi juga di legislatif. Hal ini karena kebijakan yang mengharuskan menggunakan BBM nonsubsidi atau Pertamax bukan hanya pada eksekutif, melain kan juga legislatif.
“Bahasa yang digunakan dalam ketentuan penggunaan Pertamax itu kan mobil dinas, bukan mobil Pemkab saja,†ujarnya.
Tambahan kuota ke DPR
Di tempat terpisah, Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Evita H Legowo menyatakan, pembatasan Premium bagi kendaraan dinas diharapkan bisa menekan konsumsi BBM bersubsidi.
“Semestinya tidak menambah anggaran negara untuk biaya operasional kendaraan dinas,†katanya, Diakui, sejauh ini sosialisasi soal program tersebut masih belum intensif sehingga pihaknya akan terus menggalakkan sosialisasi program itu.
Pada kesempatan sama, Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan, pemerintah akan mengajukan tambahan kuota BBM bersubsidi 3 juta – 4 juta kiloliter (kl) kepada DPR lni karena realisasi konsumsi BBM bersubsidi diperkirakan akan melampaui kuota dalam APBN Perubahan 2012 yang sebesar 40 juta kl.
