Liputan6.com; 26 Agustus 2022

Liputan6.com, Jakarta – Harga BBM subsidi jenis Pertalite dan Solar diwacanakan akan segera naik. Hal ini karena beban pemerintah dalam menanggulangi subsidi energi semakin berat, dimana saat ini negara sudah mengeluarkan Rp 502 triliun.

Membaca kondisi tersebut, Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, pemerintah akan terus mengikuti situasi terkini untuk menentukan harga BBM kepada masyarakat.

“Saya kira moderat asumsi dan targetnya. Harga tinggi pada level saat ini memang lebih banyak karena faktor non fundemantal,” ujar Komaidi kepada Liputan6.com, Kamis (25/8/2022).

Menurut dia, harga BBM naik jelas akan mengikuti kisruh geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang belum berkesudahan. Pasalnya, kedua negara tersebut memainkan peran penting dalam roda distribusi minyak dunia.

“Jika perang usai harga kemungkinan akan norma kembali,” imbuh dia.

Komaidi pun menilai, dirinya tak bisa asal dalam melihat kemampuan pemerintah untuk menutup beban subsidi BBM, dan komoditas energi lain semisal LPG 3 kg.

“Untuk melihat cukup tidaknya sambil jalan saya kira. Tidak bisa dilihat secara pasti saat ini,” ungkap dia.

“Anggaran umumnya akan bergerak atau disesuaikan jika kondisi eksternal mengalami perubahan,” kata Komaidi.

CNBCIndonesia,23 Agustus 2022

Jakarta, CNBC Indonesia – Komitmen pemerintah untuk turut serta dalam pengurangan emisi karbon menjadi salah satu agenda penting yang akan dibahas dalam perhelatan G20. Menanggapi hal itu, sektor energi nasional kini harus menghadapi dua tantangan utama sekaligus, yaitu peningkatan produksi guna memastikan ketahanan energi dan mengurangi beban impor, serta pencapaian target nett zero emission (NZE).

Direktur Eksekutif Indonesian Petroleum Association (IPA), Marjolijn Wajong mengatakan upaya menjaga ketahanan energi pada masa transisi seperti saat ini, menjadi hal yang patut diperhatikan oleh seluruh pemangku kepentingan. Mengingat masih belum optimalnya pemanfaatan energi baru terbarukan di Indonesia.

Oleh karena itu menurut dia, gas bumi sebagai sumber energi berbasis fosil yang lebih bersih daripada batu bara dan minyak bumi, diharapkan dapat menjadi andalan dalam mendukung transisi energi yang ada. “Gas Bumi sebagai Jembatan Menuju Transisi Energi,” di Jakarta, Selasa (23/8/2022).

Menurutnya, Indonesia memiliki potensi gas bumi yang sangat besar sehingga diyakini dapat mendukung proses transisi energi dengan tetap memenuhi kebutuhan energi nasional. Namun demikian, terdapat banyak pekerjaan rumah yang harus dibenahi terlebih dahulu agar potensi gas bumi yang ada tersebut dapat diproduksi dan dimanfaatkan secara maksimal.

Marjolijn menilai para pengambil kebijakan sebaiknya tetap berusaha memastikan agar kebijakan yang dibuat dapat meningkatkan keyakinan investor untuk terus berinvestasi dalam proyek-proyek gas yang ada, terutama dalam hal keekonomian. Selain itu, keberlanjutan proyek gas bumi juga perlu diperhatikan agar ketersediaan gas bumi yang menjadi sumber energi tidak terputus.

Sementara, Wakil Ketua Forum Pengguna Gas Bumi Indonesia (FPGBI), Achmad Widjaja mengatakan bahwa gas bumi adalah bahan baku yang sangat penting untuk menggerakan industri. Namun, saat ini porsi gas bumi sebagian besar masih ditujukan untuk memenuhi kebutuhan ekspor daripada industri dalam negeri. Alhasil, kebutuhan domestik gas bumi untuk industri nasional pun belum optimal terpenuhi.

Terkait harga, Achmad menilai kebijakan harga gas bumi tertentu yang sudah dibuat oleh Pemerintah hingga saat ini belum memberikan dampak yang signifikan.

“Kebijakan ini dirasa belum terlihat memberikan dampak pada tujuh jenis industri yang dimaksud. Belum ada inovasi, peningkatan daya saing, dan penciptaan multiplier effect seperti yang diharapkan, sesuai Kepmen 134/2021,”ujarnya.

Menurut Achmad, peran gas bumi seyogyanya tak tergantikan karena selain sebagai bahan baku atau komoditi, gas bumi juga merupakan sumber energi yang paling efisien. “Itu sebabnya, pemerintah perlu memberikan perhatian khusus tidak hanya kepada industri hilir, melainkan juga kepada industri hulu yang menjadi produsen gas bumi,” kata dia.

Sementara, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro mengatakan, pemanfaatan gas bumi sebagai jembatan menuju transisi energi nasional bersifat sangat strategis. Hal ini merujuk pada beberapa tahun terakhir di mana penemuan cadangan migas nasional didominasi oleh gas bumi.

Selain soal potensi tersebut, menurut dia, kebijakan yang diambil pemerintah untuk industri hulu harus dilihat secara lebih luas. “Perlu diingat bahwa sektor hulu migas memiliki multiplier effect yang besar, sehingga nilai tambah yang ditimbulkan pun cukup besar dan signifikan bagi perekonomian nasional,” ungkapnya.

Sayangnya, menurut Komaidi, kebijakan di sektor ketenagalistrikan saat ini justru mengalami pergeseran dari pemanfaatan gas bumi sebagai sumber energi. “Dalam road map transisi energi di sektor ketenagalistrikan yang terbaru, pemerintah cenderung lebih mengutamakan pemanfaatan EBT daripada gas bumi,” jelas dia.

Padahal, dari aspek regulasi, menurut Komaidi, pemerintah telah mendorong pemanfaatan gas bumi untuk pembangkit listrik dengan menetapkan kebijakan harga gas bumi tertentu. Untuk itu, dia mendorong pemerintah bersama pelaku industri hulu dan pelaku industri hilir untuk duduk bersama guna menentukan kebijakan yang tepat bagi seluruh pemangku kepentingan di sektor energi nasional.

a) energi baru terbarukan setidaknya sebesar 23% di tahun 2025 dan setidaknya sebesar 31% di tahun 2050;

b) minyak harus lebih kecil dari 25% di tahun 2025 dan lebih kecil dari 20% di tahun 2050;

c) batubara paling sedikit 30% di tahun 2025 dan paling sedikit 25% di tahun 2050;

d) gas setidaknya paling sedikit 22% di tahun 2025 dan paling sedikit 24% di tahun 2050

Dari target tersebut di atas, gas bumi menjadi sumber energi yang justru ditingkatkan target ketersediaannya dalam mendukung transisi energi.

Liputan6.com; 18 Agustus 2022

Liputan6.com, Jakarta – Iklim investasi sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) cenderung tak bergerak dari tahun ke tahun. Salah satu penopang yang bisa mendorong investasi hulu migas ini adalah kejelasan regulasi dari pemerintah.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro menyampaikan, iklim investasi di sektor hulu migas cenderung tak mengalami peningkatan. Ia menyertakan sejumlah riset yang dilakukan lembaga internasional.

“Kalau kita lihat survei Fraser Institute dari waktu ke waktu ini mengindikasikan bahwa tingkat kondusivitas investasi di Indonesia tidak bergerak untuk di hulu migas. jadi relatif berada di peringkat mendekati akhir,” ungkap Komaidi dalam diskusi Capaian dan Tantangana Satu Tahun Blok Rokan oleh Pertamina Hulu Rokan, Kamis (18/8/2022).

“Artinya bahwa ketertarikan pihak lain pelaku usaha yang sebelumnya cukup antusias, satu persatu meninggalkan,” imbuhnya.

Sebagai contoh, Shell yang hengkang dari Blok Abadi Masela setelah melakukan eksplorasi. Kemudian, wacana IDD yang akan dilakukan oleh Chevron yang tak kunjung ada kepastiannya.

Di samping itu, ada pula Indeks Kondusivitas Investasi dari Bank Dunia yang menunjukkan kecenderungan tak bergerak. Lalu, dikuatkan Fraser Institute di sektor hulu minyak dan gas bumi.

Guna menjawab ini, Komaidi memandang, rampungnya revisi Undang-undang tentang Minyak dan Gas Bumi bisa mengambil peran. Utamanya soal regulasi dan kepastian investasi pengusaha sektor energi.

“Revisi Undang-Undang Migas, yang jadi payung hukum tertinggi di dalam konteks berusaha migas di Indonesia sudah dimulai sejak 2008 berdasarkan saran dari panitia hak angket BBM waktu itu, sampai sekarang 2022 mau selesai saya kira sudah 10 tahun lebih yang belum diselesaikan,” bebernya.

“ini saya kira juga memberikan kontribusi signifikan kenapa investasi migas kita menjadi relatif tidak bergerak,” tambah Komaidi.

Kompas.com; 03 Agustus 2022

JAKARTA, KOMPAS.com – Kuota BBM subsidi akan habis pada akhir tahun ini. Konsumsi BBM jenis Pertalite tahun ini diproyeksikan bakal mencapai 28 juta Kiloliter. Sementara kuota yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini hanya 23,05 juta Kiloliter, sehingga diprediksi hanya bertahan sampai September 2022. Josua Pardede, Kepala Ekonom Bank Permata, menilai kuota Pertalite yang akan habis berpotensi mengakibatkan kelangkaan Pertalite ke depan. Pemerintah harus segera mengambil sikap agar tidak lagi terjadi kegaduhan. Dalam mengontrol konsumsi BBM, sistem kuota cenderung tidak efektif karena mengakibatkan kelangkaan pada berbagai tempat serta punya potensi kebocoran yang besar.

“Upaya Pertamina untuk menggunakan aplikasi digital jadi jalan untuk menseleksi siapa-siapa saja yang berhak menerima BBM subsidi. Tinggal impelementasi penggunaan aplikasi tersebut yang kini harus bisa disiapkan dan dieksekusi dengan baik,” kata Josua di Jakarta, Selasa (2/8/2022), melalui keterangannya.

Penyebab naiknya konsumsi Pertalite Komaidi Notonegoro, Direktur Eksekutif Reforminer Institute, menyatakan peningkatan konsumsi Pertalite tahun ini terjadi seiring dengan hilangnya BBM jenis Premium dari pasaran. Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kebutuhan normal Premium adalah kisaran 28-30 juta Kiloliter (KL). Hal tersebut karena sebelum adanya program penghapusan Premium konsumsi Pertalite sudah 22 juta KL. Sementara konsumsi Premium Stataus terakhir sekitar 6-8 juta KL.

“Jadi wajar kalo 23 juta Kl maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022 karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran,” kata Komaidi. Komaidi menilai, rencana untuk melakukan mengandalkan pembatasan pembeli Pertalite maupun Solar melalui revisi Perpres dengan menggunakan aplikasi digital tetap akan sulit menahan jebolnya volume BBM subsidi tahun ini jika mekanisme penyaluran subsidi tetap ke barang.

“Tentu kalau efektif 100 persen sulit dilakukan (pengaturan pembatasan BBM Subsidi). Namun ini upaya yg bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak saja sifatnya. Memang idealnya subsidinya langsung bukan ke barang. Sepanjang masih ke barang kebocoran akan tetap ada,” ungkap Komaidi. Masyarakat sulit mendapatkan Pertalite Sebelumnya, Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade, mengatakan kuota Pertalite yang sudah ditetapkan pemerintah pada tahun ini yakni sebesar 23,05 juta Kiloliter hanya bertahan sampai September 2022. Oleh sebab itu, diperlukan upaya pengendalian dan penambahan kuota guna mengatasi hal tersebut.

Dampak dari menipisnya kuota BBM jenis Pertalite ini sudah mulai terasa. Masyarakat di berbagai daerah mengeluh kesulitan mendapatkan BBM jenis Pertalite di SPBU. Kondisi itu seperti terpantau di Sumatera Barat, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, Kota Banda Aceh, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, hingga Cianjur, Jawa Barat. “Jika kuota tidak ditambah pada tahun ini, kuota Pertalite hanya cukup hingga September mendatang. Pemerintah harus bergerak cepat. Semua pihak terkait harus duduk bersama mencari solusi permasalahan ini. Jangan sampai masyarakat kesulitan mendapatkan BBM subsidi,” kata Andre.

Sindonews.com; 02 Agustus 2022

JAKARTA – Direktur Eksekutif Reforminer Institute, Komaidi Notonegoro, menyatakan prediksi habisnya kuota BBM bersubsidi , terutama pada Pertalite , memang wajar terjadi. Peningkatan konsumsi Pertalite tahun ini makin meningkat seiring dengan hilangnya Premium dari pasaran.

Berdasarkan kalkulasi yang dilakukan Reforminer Institute, kebutuhan normal Premium adalah 28-30 juta kiloliter (kl). Menurut dia, konsumsi Pertalie sebelum adanya program penghapusan Premium sudah mencapai 22 juta kl dan konsumsi Premium status terakhir sekitar 6-8 juta kl.

“Jadi wajar kalo 23 juta kl maksimal hanya sampai Agustus atau September 2022 karena itu menjadi penting agar ada pengaturan tepat sasaran,” kata Komaidi di Jakarta, Selasa (2/8/2022).

Jika memang pengaturan tepat sasaran tersebut tidak dilakukan, lanjut Komaidi, pemerintah harus bergerak cepat memastikan ketersediaan kuota BBM. Namun itu tentu tidak mudah lantaran masih harus dibicarakan lagi dengan berbagai pihak, terutama parlemen.

“Kalau tidak mau ada pengaturan sederhana pemerintah tambah kuota. Sebagai pemerintah saya kira kondisinya tidak mudah,” kata Komaidi.

Komaidi menuturkan, langkah yang dilakukan Pertamina dengan menerapkan pembelian Pertalite dengan aplikasi, secara paralel adalah upaya maksimal perusahaan agar kuota 23 juta kl tidak terlampaui.

“Tentu itu sulit untuk dilakukan karena kuota normalnya perlu kisaran 28-30 juta kl per tahun. Maka bolanya ada pada pemerintah,” kata dia.

Komaidi menilai, rencana untuk melakukan pembatasan pembeli Pertalite maupun solar melalui revisi perpres dengan menggunakan aplikasi digital tetap akan sulit menahan jebolnya volume BBM subsidi tahun ini jika mekanisme penyaluran subsidi tetap ke barang.

“Tentu kalau efektif 100 persen sulit dilakukan (pengaturan pembatasan BBM subsidi). Namun ini sifatnya upaya yang bisa dilakukan untuk meminimalkan dampak saja. Memang idealnya subsidinya langsung, bukan ke barang. Sepanjang masih ke barang kebocoran akan tetap ada,” ujarnya.