Jokowi Restui Bahan Baku Nuklir Ditambang di RI, PLTN Bisa Terwujud?

Detik.com; 17 Desember 2022

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) merestui aturan penambangan bahan baku nuklir di Indonesia. Penambangan bahan baku nuklir diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 tahun 2022 tentang Keselamatan dan Keamanan Pertambangan Bahan Galian Nuklir.
Terbitnya aturan ini dipercaya bisa mempercepat pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN). Hal ini disampaikan Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro.

“Infrastruktur dasarnya kan sudah siap, kita sudah punya BATAN. Kajiannya sudah lengkap, sebetulnya tinggal political will saja. Jadi kalau pak Presiden sudah memutuskan demikian, harusnya sih lebih cepat,” katanya kepada detikcom, Sabtu (17/12/2022).

Ia mengatakan, pemerintah tinggal memikirkan permasalahan umum yang menjadi kendala. Misalnya penentuan tempat sebagai lokasi PLTN yang aman.

Menurutnya Indonesia kaya dengan potensi uranium yang cukup besar. Jika dikembangkan, tentu ini bisa menjadi sumber energi bersih yang mendorong terwujudnya nol emisi karbon 2060.

Kalau potensi uranium yang cukup besar, khususnya di Indonesia bagian timur, dekat perbatasan dengan Australia. Study menyebut kalau ada tambang mineral kan ada kandungan uranium, karena senyawanya mirip. Tinggal dikembangkan saja, karena ini kan energi bersih juga,” jelasnya.

Sebelumnya, pembangkit nuklir merupakan salah satu aspek yang termuat dalam Rancangan Undang-undang Energi Baru dan Energi Terbarukan (RUU EBET). RUU ini sendiri sedang dalam pembahasan.

RUU EBET merupakan inisiatif DPR RI di mana di dalamnya akan mengatur sejumlah aspek, termasuk pembangkit nuklir. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Bambang Haryadi mengatakan, RUU ini memiliki 14 bab dan 42 pasal yang mencakup transisi energi dan peta jalan, sumber energi baru dan terbarukan nuklir, perizinan berusaha, penelitian dan pengembangan.

Lalu mencakup harga energi baru terbarukan, dukungan pemerintah, dana energi baru terbarukan, tingkat komponen dalam negeri (TKDN), pembagian kewenangan, pembinaan dan pengawasan, serta partisipasi masyarakat.

“Salah satu pasal yaitu pasal 9 menyebutkan sumber EBT dari beberapa macam di antaranya yakni nuklir, hidrogen, gas metana batu bara, batu bara tercairkan, batu bara tergaskan coal gasification, dan sumber energi baru lainnya,” katanya di Komisi VII.

Sumber Gambar: Ilustrasi pembangkit listrik tenaga nuklir/Foto: Infografis detikcom/M Fakhry Arrizal
Sumber Artikel: https://finance.detik.com/energi/d-6467155/jokowi-restui-bahan-baku-nuklir-ditambang-di-ri-pltn-bisa-terwujud

Tepatkah Membandingkan Kebijakan Harga BBM di Indonesia dan Malaysia?

Katadata.co.id; 09 Desember 2022

informasi mengenai perbandingan harga BBM Indonesia dengan sejumlah negara ASEAN -salah satunya Malaysia- seringkali mengemuka ketika harga bahan bakar minyak di dalam negeri akan dinaikkan. Secara prinsip hampir sama, pengambil kebijakan maupun masyarakat sebagai konsumen menggunakan referensi harga di sejumlah negara untuk memperkuat sikapnya masing-masing.

Pengambil kebijakan umumnya menggunakan referensi harga yang lebih mahal seperti harga BBM di Singapura, Thailand, Laos, Philippina, dan Kamboja. Pesan yang disampaikan cukup jelas, bahwa harga BBM Indonesia lebih murah dari sejumlah negara tetangga dan karenanya wajar jika dinaikkan.

Pesan lain yang tampak dari perbandingan tersebut yakni jika negara yang secara ekonomi mirip dengan Indonesia dapat memberlakukan harga BBM yang lebih mahal, Indonesia semestinya juga dapat menerapkan kebijakan yang sama.

Sementara masyarakat sebagai konsumen umumnya menggunakan referensi harga yang lebih murah seperti harga BBM di Malaysia dan Brunei Darussalam. Tujuannya jelas, menyampaikan kepada pengambil kebijakan agar tetap mempertahankan kebijakan harga BBM murah. Pesan yang ingin disampaikan yaitu jika negara tetangga seperti Malaysia dan Brunei Darussalam bisa menerapkan kebijakan harga BBM murah, Indonesia semestinya demikian juga.

Harga BBM Indonesia versus Malaysia

Seperti dalam aspek lainya, perbandingan harga BBM antara Indonesia dan Malaysia tampak mendapat perhatian yang besar dari publik di dalam negeri. Data yang ada menunjukkan bahwa harga untuk beberapa jenis BBM yang dijual di Malaysia tercatat lebih murah dibandingkan dengan harga BBM di Indonesia.

Untuk harga BBM jenis Bensin RON 95 misalnya, data menunjukkan rata-rata harga jual di Malaysia untuk periode 28 November 2022 sekitar Rp 7.152 per liter. Sementara rata-rata harga jual Bensin RON 95 di Indonesia pada periode yang sama sekitar Rp 13.608 per liter.

Secara konsep, membandingkan harga BBM Indonesia dengan negara lain tidak sepenuhnya tepat, tetapi juga tidak sepenuhnya keliru. Dengan referensi harga di negara lain kita dapat mengetahui posisi harga BBM Indonesia dalam kategori murah, moderat, atau mahal.

Akan tetapi, perbandingan harga yang tidak disertai dengan perbandingan kebijakan dan faktor-faktor pembentuk masing-masing harga, dapat menghasilkan kesimpulan yang keliru. Misalnya, ini terkait perbandingan harga Bensin RON 95 antara Indonesia dan Malaysia. Jika hanya membandingkan harga -dan mengingat bahwa di Indonesia bensin RON 95 merupakan jenis BBM non-subsidi- relatif dapat dipahami ada kesimpulan dan narasi yang menilai bahwa pemerintah dan badan usaha niaga BBM di Indonesia tidak transparan dan mengambil untung terlalu besar.

Kesimpulan tersebut tampak benar jika hanya dilihat dari aspek bahwa bensin RON 95 di Indonesia merupakan BBM non-subsidi yang berarti kebijakan harganya menggunakan harga wajar. Jika Malaysia dapat menjual bensin RON 95 sekitar Rp 7.152 per liter, harga di Indonesia yang ditetapkan sekitar Rp 13.608 per liter dapat disimpulkan kemahalan, tidak transparan, dan mencari untung terlalu besar. Penarikan kesimpulan berdasarkan basis data tertentu yang tidak disertai informasi yang lebih utuh dapat berpotensi menyesatkan.

Dalam konteks perbandingan tersebut, sangat penting untuk mengetahui bahwa bensin RON 95 merupakan BBM yang mendapat subsidi oleh Pemerintah Malaysia. Karena itu, menjadi tidak tepat jika membandingkan harga bensin RON 95 antara Indonesia dan Malaysia.

Model formula antara Indonesia dan Malaysia yang tidak sama juga menjadi penyebab mengapa perbandingan harga BBM antara kedua negara tidak dapat sepenuhnya dilakukan. Formula harga BBM di Malaysia menggunakan automatic pricing mechanism (APM), yaitu sistem float terkelola yang menyebabkan harga BBM Malaysia berubah setiap minggu karena mengikuti harga pasar minyak mentah.

Sementara, jika mengacu pada Permen ESDM No.20/2021 tentang Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, formula harga BBM di Indonesia untuk setiap bulan dihitung dengan menggunakan rata-rata harga minyak (indeks pasar) dan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika dengan kurs beli Bank Indonesia periode tanggal 25 pada dua bulan sebelumnya sampai tanggal 24 satu bulan sebelumnya.

Kondisi ekonomi terutama kemampuan fiskal antara Indonesia dan Malaysia juga menjadi penyebab mengapa harga BBM di kedua negara dapat berbeda. Dalam hal ini, kondisi ekonomi dan fiskal memberi ruang bagi Pemerintah Malaysia untuk dapat memberikan subsidi BBM yang secara relatif lebih besar dibandingkan Indonesia. Data menunjukkan, pada 2021 nilai APBN Malaysia sebesar Rp 1.161 triliun.

Dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama sebanyak 32,79 juta jiwa, kapasitas APBN per kapita Malaysia sebesar Rp 35.422.331. Sementara nilai APBN Indonesia pada tahun yang sama sebesar Rp 2.011 triliun. Dengan jumlah penduduk pada tahun yang sama sebanyak 276,40 juta jiwa, kapasitas APBN per kapita Indonesia sebesar Rp 7.276.943.

Perbedaan kapasitas fiskal juga tercermin dalam kemampuan anggaran subsidi BBM dan LPG yang dapat diberikan oleh kedua negara. Pada tahun anggaran 2021, pemerintah Malaysia memberikan subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 47,52 triliun atau setara dengan Rp 1.449.664 per kapita. Sementara Indonesia pada tahun yang sama memberikan subsidi BBM dan LPG sebesar Rp 83,78 triliun atau setara Rp 303.137 per kapita.

Kebijakan harga BBM di Malaysia juga menggambarkan bahwa penerapan kebijakan harga BBM murah tidak selalu terkait dengan tingkat kesejahteraan, tetapi lebih pada kapasitas fiskal dan politik anggaran. Tidak selalu bahwa negara yang lebih miskin akan menerapkan harga BBM yang lebih murah. Faktanya Malaysia dengan pendapatan per kapita US$ 11.452 dapat menjual BBM lebih murah dibandingkan Indonesia yang pendapatan per kapitanya baru US$ 4.290.

Dari data dan informasi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa membandingkan harga BBM antarnegara pada dasarnya tidak sepenuhnya keliru. Akan lebih proporsional dan edukatif jika disertai dengan membandingkan kondisi ekonomi, kemampuan fiskal, dan bentuk kebijakan yang diberlakukan pada masing-masing negara.

Komaidi Notonegoro: Jangan Menyerah Pada Keadaan, Cari Lapangan Baru untuk Tambah Produksi

RuangEnergi.com; 07 Desember 2022

Jakarta,ruangenergi.com-Direktur Eksekutif ReforMiner Institute, Komaidi Notonegoro menilai kemungkinan terbentuknya organisasi baru Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) belum akan memberikan dampak nyata pada industri hulu migas dalam jangka pendek.

Komaidi melihat ini lebih pada ganti pemain saja.

“Visi misi saya kira tidak akan jauh berbeda.Sepanjang UU Migas belum selesai ga akan banyak perubahan.Saya menilai kemungkinan organisasi baru tersebut belum akan memberikan dampak nyata pada industri hulu migas dalam jangka pendek,” kata Komaidi dalam bincang santai virtual bersama ruangenergi.com,Rabu (07/12/2022) di Jakarta.

Komaidi yang juga mengajar di Universitas Trisakti, melihat masuknya ‘pejabat Kemenkeu’ menjadi deputi keuangan dan monetisasi di SKK Migas, secara teori bagus untuk industri hulu migas. Karena diskusi insentif fiskal lebih langsung dan apa yang menjadi keluhan KKKS (kontraktor kontrak kerjasama) bisa sampai lebih utuh ke Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

“Secara teori harusnya bagus untuk industri hulu migas.Karena diskusi insentif fiskalnya lebih bisa langsung.Apa-apa yangselama ini dikeluhkan kkks bisa sampai lebih utuh ke Kemenkeu.Namun prakteknya belum tentu demikian,” ungkap Komaidi dengan nada pesimistis.

Ketika ditanya kepadanya apa upaya yang harus dilakukan oleh organisasi baru SKK Migas untuk menaikan produksi, Komaidi mengatakan:

“Solusinya kan mestinya cari lapangan baru.Masa iya menyerah dengan keadaan? Sudah tau pohon mangganya udah tua mau roboh ya tanam mangga lagi kalo tetep pingin panen mangga,” ujarnya sembari tersenyum simpul.

Dalam catatan ruangenergi.com, bagi Indonesia Petroleum Association, terbentuknya organisasi baru di tubuh SKK Migas bisa fokus untuk menaikkan produksi serta menurunkan emisi karbon di industri minyak dengan cara yang lebih mencari terobosan dan bukan BAS (business as usual).

“Harapannya kita bisa fokus untuk menaikkan produksi serta menurunkan emisi karbon di industri minyak dengan cara yang lebih mencari terobosan dan bukan business as usual,” kata Direktur Executive Indonesia Petroleum Association(IPA) Marjolijn Wajong kepada ruangenergi.com,Selasa (06/12/2022) di Jakarta.

IPA lanjut Marjolijn, berharap SKK Migas bisa secepatnya menyukseskan penyelesaian amandemen Undang-Undang Migas di DPR-RI.

Ternyata Ini Biang Kerok Harga BBM di RI Naik

CNBCIndonesia; 01 Desember 2022

Jakarta, CNBC Indonesia – Sejumlah badan usaha penyalur Bahan Bakar Minyak (BBM) di dalam negeri, baik swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kompak menaikkan harga BBM non subsidi mulai 1 Desember 2022.
Keputusan tersebut diambil ketika harga minyak mentah dunia justru mengalami tren penurunan. Bahkan, sempat di bawah US$ 80 per barel sejak pertengahan November 2022.

Mengutip data Refinitiv, harga minyak mentah Brent pada Rabu (30/11/2022) tercatat US$ 85,4 per barel, menguat 2,8% dibandingkan hari sebelumnya. Jenis light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) melonjak 3% menjadi US$ 80,55 per barel.

Selain itu, sejumlah negara tetangga RI bahkan kini menurunkan harga BBM-nya.

Lantas, apa yang menyebabkan harga BBM di Tanah Air justru mengalami kenaikan?

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai kenaikan harga BBM non subsidi di dalam negeri terjadi lantaran nilai tukar (kurs) rupiah yang kian melemah. Berdasarkan simulasi, ReforMiner menemukan bahwa pelemahan rupiah Rp 150 setara dengan penurunan harga minyak US$ 1.

“Saya melihatnya lebih karena pelemahan nilai tukar rupiah. Jika harga minyak turun US$ 2, sementara nilai rupiah melemah Rp 300, maka harga BBM tidak akan ada penyesuaian. Dampaknya saling meniadakan satu mendorong naik dan satu mendorong turun dengan besaran yang sama,” jelas Komaidi kepada CNBC Indonesia, Kamis (1/12/2022).

Seperti diketahui, PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Non Subsidi yang resmi berlaku mulai 1 Desember 2022. Adapun tiga jenis BBM yang mengalami kenaikan harga di antaranya yakni Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga, Irto Ginting menyampaikan pihaknya terus berkomitmen melakukan evaluasi harga secara berkala untuk produk-produk BBM non subsidi yakni Pertamax Series dan Dex Series. Hal tersebut mengikuti tren harga rata-rata publikasi minyak dunia mengacu pada Mean of Platts Singapore (MOPS) atau Argus.

Menurut dia, evaluasi berkala ini dilakukan setiap bulannya mengikuti tren harga rata-rata pada periode tanggal 25 hingga tanggal 24 pada bulan sebelumnya.

“Mengacu pada rata-rata MOPS pada periode 25 Oktober hingga 24 November, Pertamina Patra Niaga kembali melakukan penyesuaian harga secara berkala untuk produk Pertamax Series dan Dex Series berlaku mulai tanggal 1 Desember,” jelas Irto kepada CNBC Indonesia, Kamis (1/12/2022).

Adapun untuk harga Pertamax Turbo terdapat penyesuaian dari yang sebelumnya Rp 14.300 per liter, kini naik menjadi Rp 15.200 per liter, Dexlite dari yang sebelumnya Rp 18.000 per liter, naik menjadi 18.300 per liter, dan Pertamina Dex dari yang sebelumnya Rp 18.550 per liter, kini naik menjadi Rp 18.800 per liter.

Harga ini berlaku untuk provinsi dengan besaran pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB) sebesar 5% seperti di wilayah DKI Jakarta. Penetapan harga ini sudah sesuai dengan Kepmen ESDM No. 245.K/MG.01/MEM.M/2022 sebagai perubahan atas Kepmen No. 62/K/12/MEM/2020 tentang formulasi harga JBU atau BBM non subsidi.

“Kami pastikan harga ini adalah harga yang kompetitif untuk kualitas yang kami berikan,” jelas Irto.

Sementara itu, untuk BBM jenis Pertamax masih tertahan di angka Rp 12.500 per liter. Ia menilai penetapan harga Pertamax tidak berubah ini sudah sesuai evaluasi dan perhitungan yang dilakukan, dan formula harga Pertamax masih ideal.

Tak hanya Pertamina, SPBU BP-AKR dan Shell juga menaikkan harga BBM per 1 Desember 2022 ini.

Dari pantauan CNBC Indonesia di lapangan khususnya SPBU milik Shell di wilayah Cibubur, Depok, Jawa Barat, harga BBM yang dijual Shell naik. Contohnya untuk BBM jenis Super menjadi Rp 14.180 per liter dari sebelumnya Rp 13.550 per liter.

Selain itu, untuk BBM jenis Shell V-Power juga naik menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 14.210 per liter. Sementara itu untuk BBM Shell V-Power juga naik menjadi Rp 19.180 per liter dari sebelumnya Rp 18.840 per liter.

BP Indonesia juga menaikkan harga BBM jenis BP 90 menjadi Rp 14.050 per liter per 1 Desember 2022 dari sebelumnya Rp 13.460 per liter. Selain itu, jenis BBM BP 95 menjadi Rp 14.700 per liter dari sebelumnya Rp 14.190 per liter (Jawa Timur).

Adapun juga untuk BBM jenis baru milik BP Indonesia yakni BP Ultimate ikut naik menjadi Rp 15.100 per liter dari sebelumnya Rp 14.210 per liter. Sementara itu untuk BBM jenis BP Diesel menjadi Rp 18.660 per liter dari sebelumnya Rp 18.380 per liter.