Bisnis Indonesia
JAKARTA Pemerintah meminta investor Blok Masela melakukan kajian baru dan mengajukan plan of development (PoD) tahap pertama setelah adanya keputusan pembangunan kilang gas alam cair darat (onshore liquefied natural gfas/OLNG).
Keputusan mengenai pembangunan kilang gas dengan skema di darat diambil langsung oleh Presiden Joko Widodo di sela-sela kun-jungan di Pontianak, Rabu (23/3).
Dari kalkulasi, perhitungan dan pertimbangan yang sudah saya hitung. Kita pu-tuskan dibangun di darat, ujar Kepala Negara di Ruang ‘Ilinggu Keberangkatan Bandara Supadio, Pontianak.
Hal yang menjadi pertimbangan Presiden a.i. pemerintah ingin agar ekonomi daerah dan ekonomi nasional bisa terimbas dengan adanya proyek di Blok Masela. Selain itu, pembangunan wilayah diharapkan bisa terdampak dengan adanya proyek besar tersebut.
Pascakeputusan ini maka akan ditindak-lanjuti oleh Kementerian ESDM dan juga SKK Migas, katanya.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menjelaskan segera membalas surat permohonan kontraktor yang berisi usulan pembangunan kilang terapung di Blok Masela.
Surat tersebut menegaskan pembangunan kilang terapung (floating liquefied natural gas/FLNG), ditolak sehingga investor harus melakukan kajian dan mengajukan permo-honan revisi PoD 1.
Surat permohonan kontraktor akan di-balas, yang isinya usulan offshore tidak di-terima dan diminta untuk melakukan kajian dan mengajukan permohonan baru, katanya.
Menurutnya, dengan adanya keputusan itu proyek Blok Masela diperkirakan sedikit mengalami keterlambatan. Hanya saja, Kementerian ESDM akan mendorong Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) agar penundaan proyek tidak terlalu lama.
“Jadi kepada mereka kita akan berikan ke-sempatan untuk mengkaji kembali, tetapi kita akan berusaha agar semua pihak memper-oleh manfaat secara optimal, ungkapnya.
Pascakeputusan dari Presiden itu diharapkan tank ulur dan prokontra yang ber-kembang di lingkaran pemerintah dan pemangku kepentingan di bidang minyak dan gas (migas) berakhir.
Dihubungi terpisah, Kepala Satuan Keija Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Amien Sunaryadi menuturkan pihaknya akan memberikan penjelasan lebih Janjut kepada Inpex untuk menyusun revisi PoD dengan skema pembangunan kilang yang baru.
SURAT RESMI
Senior Communications and Relations Manager Inpex Corporation Usman Slamet mengatakan pihaknya masih tetap menanti surat resmi dari pemerintah untuk menentukan sikap. Terkait dengan skema pembaruan PoD 1, dia belum bisa digambarkan.
Nanti kami tunggu saja karena kami belum terima secara resmi dari pemerintah,katanya.
Hal senada juga diungkapkan Ceneral Manager External Relations Shell Indonesia Haviez Gautama. Namun, Dia menegaskan tetap melanjutkan investasinya di Blok Masela.
Kami belum bisa komentar karena masih menunggu keputusan resmi revisi PoD yang kami ajukan dari Pemerintah Indonesia baik Menteri ESDM maupun badan lainnya yang berwenang, katanya.
Direktur Eksekutif Reforminer Institute Ko-maidi Notonegoro mengatakan Presiden Joko Widodo tentu memiliki pertimbangan khusus mengenai keputusan pembangunan kilang
Blok Masela di darat.
Dari berbagai kajian, baik internal pemerintah, SKK Migas, maupun konsultan independen, pembangunan kilang di Blok Masela mengarah ke skema kilang terapung. Keputusan presiden bukan tidak berdasar tetapi punya kajian kuat yang memang belum dipubliftasikan, katanya.
Keputusan pemerintah membangun kilang di darat sudah masuk radar sejumlah korporasi dalam negeri.
CEO PT Bakrie Pipe Industries, Mas Wi-grantoro Roes Setiyadi, mengatakan pihaknya terus memantau perkembangan proyek yang telah diajukan sejak 1998 itu. Pihaknya mengaku telah menaruh perhatian pada proyek ini sejak 6 tahun lalu. Tertarik ya tentu tertarik ya. Kami meng-ikuti project ini dari 2010, katanya.
Lebih lanjut, dari skema pembangunannya, kilang darat (onshore liquefied natural gas/ OLNG) akan lebih menguntungkan bagi perusahaan penunjang migas. Pasalnya, bila menggunakan skema kilang terapung(floating liquefied natural gas/FLNG) pipa yang digunakan lebih sedikit yaitu hanya dari permukaan laut ke fasilitas operasi.
Di sisi lain Direktur Utama Hulu PT Per-tamina (persero) Syamsu Alam mengatakan Blok Masela memiliki daya tarik dari segi investasi dilihat dari potensi yang tersimpan. Oleh karena itu, pihaknya pun melakukan kajian dari segi pembangunan kilang darat.
“Secara official tidak ada yang meminta, tetapi memang potensi di blok tersebut sangat menarik untuk dilakukan kajian, katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Fadel Muhammad mempertanyakan apakah keputusan Presiden Joko Widodo itu sejalan dengan keinginan para investor.
Komisi VII mempertanyakan apakah dengan memilih onshore itu sudah sesuai dengan yang dikehendaki oleh investor? Kan dibutuhkan penjelasan, tutur Fadel saat dihubungi oleh Bisnis.
Akan tetapi di sisi lain, anggota Komisi VII dari Fraksi PDI Perjuangan Efendi Sim-bolon menilai keputusan Presiden sudah benar. Faktanya kan memang seperti itu. Pemerintah mengambil keputusan tersebut agar perekonomian daerah memperoleh manfaat, tegasnya.
Sebagai gambaran, berdasarkan data SKK Migas, penerimaan negara dari pembangunan kilang di darat berkisar US$39,59 miliar US$42,32 miliar selama 24 tahun. ‘
