ekbis.sindonews.com; 17 Desember 2018

JAKARTA – Neraca perdagangan minyak dan gas (migas) tercatat mengalami defisit. Pemerintah dinilai mengambil keputusan mengorbankan rupiah demi harga migas terjangkau.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan, defisit migas sudah terjadi sejak lama. Neraca menganga cukup besar antara USD35 miliar-USD45 miliar atau setara 40%-45% total cadangan devisa Indonesia USD95 miliar-USD110 miliar.

“Ketika migas tidak dikelola baik, maka impor menutup produksi 800 ribu barel. Ini sebabkan rupiah dari Rp13.000/USD sekian di APBN 2018 menjadi tertekan ke Rp15.000/USD,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/12/2018).

Menurut Komaidi, permintaan migas yang terus meningkat membuat pemerintah memilih menaikkan impor sehingga, daya beli masyarakat tetap ada. “Menjaga rupiah atau menjaga ketahanan ekonomi nasional? Kalau rupiah agar sektor ekonomi tumbuh baik atau pasokan energi ada perluasan BBM satu harga dan harganya murah. Jadi yang dikorbankan rupiah,” katanya.

Sambung dia menambahkan, ekspor migas Indonesia dari tahun ke tahun juga mengalami penurunan. Khusus LNG malah kebutuhan domestik meningkat pesat. “Kemudahan realokasi LNG ke domestik maka devisanya berkurang dari impor BBM atau minyak mentah yang diminta di pasar spot,” pungkasnya.

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data neraca perdagangan Indonesia pada November 2018 yang kembali mengalami defisit UDS2,05 miliar. Realisasi neraca perdagangan ini semakin merosot dibanding Oktober 2018 yang juga defisit sebesar USD1,82 miliar.

Kepala BPS Suhariyanto mengungkapkan, yang menyebabkan defisit pada periode ini adalah neraca perdagangan migas (minyak dan gas bumi) yang mengalami defisit USD1,5 miliar. Selain itu, neraca perdagangan nonmigas juga mengalami defisit sebesar UD583 juta.

CNBC Indonesia; 09 December 2018

Jakarta, CNBC Indonesia- Hasil sidang negara-negara eksportir minyak dunia (OPEC) memutuskan untuk memangkas produksi mereka demi menjaga harga minyak dunia.

OPEC dan aliansinya, yakni Rusia, sepakat untuk pangkas produksi hingga 1,2 juta barel sehari. Pemangkasan akan berlangsung mulai Januari 2019 selama 6 bulan ke depan, untuk kemudian dievaluasi dan meninjau situasi pasar.

Secara keseluruhan, Presiden OPEC dan Menteri Perminyakan UEA Suhail Mohamed Al Mazrouei mengatakan aliansi memangkas sebanyak 2,5% dari produksi minyak mereka. Kesepakatan ini akan ditinjau kembali pada April 2019 mendatang, sambil melihat market dan bisa jadi kebijakannya diubah.

Menteri Energi Arab Saudi Khalid Al Falih menjabarkan, produksi minyak mereka saat ini mencapai 11,1 juta barel per hari. Dengan kesepakatan ini, kemungkinan produksi akan dikendalikan jadi 10,7 juta barel per hari di Desember dan 10,2 juta barel di Januari.
“Ini adalah komitmen kami untuk mengawali langkah dengan tepat di 2019, dan untuk menunjukkan bahwa apa yang kami lakukan tidak perlu waktu lama untuk melihat hasilnya demi menekan laju penurunan harga minyak,” kata Falih.

Harga minyak langsung meroket begitu keputusan OPEC keluar. harga minyak mentah Brent meroket 4,9% jadi US$ 63 per barel, demikian juga dengan WTI yang terdongkrak 4,3% jadi US$ 53,69.

Tahun depan, berbagai institusi meramal harga minyak bisa tembus level US$ 70 per barel, artinya ini sangat berbahaya bagi negara importir minyak seperti Indonesia. Dengan kebutuhan konsumsi mencapai 1,4 juta hingga 1,6 juta barel per hari. Sementara, produksi hanya sanggup di level 700 ribu hingga 750 ribu barel per hari, naiknya harga minyak bakal jadi ancaman defisit RI di tahun depan.

Belajar dari tahun ini, di mana harga minyak merangkak gila-gilaan hingga tembus level US$ 80 per barel, sudah membuat neraca perdagangan RI kalang kabut. Hingga Oktober 2018, Badan Pusat Statistik Secara kumulatif mencatat untuk defisit perdagangan migas di tahun ini (Januari-Oktober 2018) sudah mencapai US$ 10,74 milliar. Apabila dikonversi ke kurs rupiah, nilai sebesar itu setara dengan Rp 158 Triliun.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pemangkasan produksi ini sudah pasti mendongkrak harga minyak di tahun depan.

“Rencana pemotongan produksi OPEC dan Rusia akan berpotensi meningkatkan harga minyak. Hal tersebut mengingat saat ini OPEC menguasai sekitar 42 % dan Rusia sekitar 13%. Dengan demikian produksi produksi OPEC dan Rusia adalah sekitar 55% dari total produksi dunia.Karena itu jika mereka memainkan kuota produksi harga berpotensi naik,” jelasnya, Minggu (9/12/2018).

Dampaknya ke Indonesia, kata dia, pastinya adalah ancaman defisit yang serupa seperti tahun ini. “Devisa yg diperlukan untuk impor tentu akan semakin besar,” kata dia.

Untuk mengatasinya, sebenarnya opsi pemerintah sangat terbatas. Untuk kebijakan B20 yang sudah diterapkan per 1 September 2018, belum bisa efektif menekan defisit.

Beda dengan Komaidi, pengamat energi dari Universitas Gajah Mada Fahmy Radhi malah menilai kenaikan harga minyak saat ini hanya sementara. “Tetapi sentimen jangka pendek. Saya perkirakan tahun depan harga minyak dunia akan kembali turun di bawah $ 50 per barrel,” katanya.

Alasannya antara lain seringkali anggota OPEC membangkang terhadap keputusannya, kemudian Qatar keluar anggota Opec sehingga tidak terikat kesepakatan quota OPEC.

CNN Indonesia; 03/12/2018

Jakarta, CNN Indonesia — Impor minyak dan gas (migas) dinilai dapat mempengaruhi fluktuasi nilai tukar rupiah. Setiap kenaikan impor migas sebesar US$1 miliar diperkirakan dapat menekan nilai tukar rupiah sebesar Rp455 per dolar AS.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro mengatakan pengaruh impor migas terhadap depresiasi rupiah lebih besar ketimbang sektor nonmigas. Berdasarkan simulasi ReforMiner Institute, setiap kenaikan impor sebesar US$1 miliar dapat membuat rupiah melemah Rp455 per dolar AS untuk produk migas dan Rp90 per dolar AS untuk produk nonmigas.

“Padahal porsi impor migas dibandingkan impor nonmigas lebih kecil. Impor migas porsinya hanya 20 persen (dari total impor), sedangkan impor nonmigas sbeesar 80 persen (dari total impor), tetapi pengaruhnya (impor migas) lebih besar (terhadap pelemahan rupiah),” kata Komaidi di Media Gathering PT Medco E&P Indonesia dan Medco E&P Natuna Ltd, Minggu (2/12).

Kondisi itu, lanjutnya, disebabkan perbedaan volume ekspor. Meskipun sektor nonmigas memiliki kontribusi impor sebesar 80, namun mereka menyumbang ekspor sekitar 90 persen. Dengan demikian, sektor nonmigas tidak menyerap banyak devisa dari pasar uang.

“Kalau sektor migas, karena kita sudah net importir jadi ekspornya sudah tidak bisa cover lagi, sehingga sebagian besar devisa minta ke pasar. Jadi ketika impor mogas naik US$1 miliar melemahkan rupiah sebesar Rp455 per dolar AS,” jelasnya.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) memaparkan nilai impor Oktober 2018 meroket hingga 20,6 persen dari US$14,25 miliar menjadi US$17,62 miliar pada periode yang sama. Peningkatan impor berasal dari impor migas mencapai US$2,91 miliar atau meningkat 26,97 persen. Sementara impor non migas naik 19,42 persen menjadi US$14,71 miliar.

Untuk nilai ekspor hanya meningkat 5,87 persen dari US$15,25 miliar pada September 2018 menjadi US$15,8 miliar pada Oktober 2018. Secara keseluruhan sumbangan ekspor terbesar masih berasal dari non migas dengan kontribusi mencapai 90,62 persen.

Harga Minyak Tahun Depan

Komaidi menilai penurunan harga minyak dunia saat ini hanya bersifat sementara. Ia pun memperkirakan harga minyak akan kembali menembus US$70 per barel pada tahun depan.

Ia menyebut harga minyak menurun dalam beberapa pekan terakhir akibat pernyataan Presiden AS Donald Trump yang tetap mendukung Arab Saudi meskipun dunia internasional tengah menyoroti kasus pembuhunan kolumnis Washington Post, Jamal Khashoggi.

Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran pelaku perdagangan minyak mentah di bursa berjangka. “Kondisi ini yang mendasari banyak yang melepas kontrak pembelian di bursa berjangka,” jelasnya.

Akibatnya, harga minyak mentah sepanjang November 2018 anjlok lebih dari 20 persen. Melansir Reuters, harga minyak mentah berjangka Brent akhir bulan lalu ditutup di level US$58,71 per barel. Sedangkan harga minyak mentah AS West Texas Intermediate (WTI) ditutup di level US$50,93 per barel.

Komaidi melanjutkan dalam jangka panjang pergerakan harga minyak lebih dipengaruhi kondisi fundamental ekonomi dunia. Dalam simulasinya, perbandingan antara pertumbuhan ekonomi dengan pertumbuhan konsumsi energi adalah 1:1,5 atau 1:2.

Itu berarti, setiap pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan meningkatkan pertumbuhan konsumsi energi 1,5 sampai 2 persen. Sementara itu, minyak dan gas (migas) diproyeksi masih akan mendominasi bauran energy primer global sekitar 50 persen hingga 2040 mendatang.

“Tahun 2019 proyeksi ekonomi dunia secara rata-rata akan tumbuh di 3,6 persen makanya konsumsi energi tumbuhnya sekitar 7 persen dibanding 2018. Saya meyakini 2019 masih ada di kisaran paling tidak US$70 ke atas,” jelasnya.

Komaidi menuturkan pada tahun 2040 akan terjadi persaingan untuk mendapatkan pasokan minyak terutama di negara-negara Asia Pasifik yang didominasi negara berkembang. Ia menjelaskan permintaan pasokan minyak dari negara berkembang diprediksi mencapai 62,6 persen dari total permintaan dunia di 2040.

Alasannya, lanjut Komaidi, negara berkembang memiliki kebutuhan tinggi akan pasokan minyak, sedangkan cadangan maupun produksi dalam negeri tidak memenuhi kebutuhan itu.

Mengutip BP Statistical Review, cadangan minyak Asia Pasifik sekitar 2,8 persen cadangan dunia sementara produksinya sekitar 8,5 persen. Tetapi konsumsinya mencapai sekitar 35 persen dari konsumsi dunia.

“Sehingga mau tidak mau harus berebut mengambil (pasokan migas) dari negara lain,” ujarnya.

Ia mengatakan negara-negara di Asia Pasifik termasuk Indonesia bisa mendapatkan pasokan minyak dari negara-negara di kawasan Timur Tengah. Namun demikian, negara-negara adikuasi seperti AS dan China sudah mulai berekspansi di wilayah tersebut. Dengan kondisi itu, maka persaingan untuk mendapatkan pasokan minyak semakin ketat ke depannya, lantaran Indonesia juga harus berhadapan dengan negara lainnya.

“Jadi kalau ada kekhawatiran jangan-jangan punya uang tapi tidak bisa beli minyak karena tidak dapat barang itu sangat bisa terjadi,” pungkasnya.

Katadata, 03 Desember 2018

Asia Pasifik diprediksi akan menjadi konsumen energi terbesar di tahun 2040. Penyebabnya adalah pertumbuhan ekonomi yang melesat dan jumlah penduduk yang makin banyak.

Direktur Eksekutif Reforminer Institute Komaidi Notonegoro memaparkan peta kekuatan ekonomi dunia akan berubah dalam puluhan tahun ke depan. Tahun 2017, ekonomi global masih dikuasai Amerika Serikat dengan porsi 20% dan diikuti Eropa 18%.

Akan tetapi, dominasi itu akan memudar. Amerika Serikat dan Eropa akan digeser Tiongkok dan India. Tahun 2040, ekonomi Tiongkok akan melesat dengan porsi 24%. Sedangkan India bisa mencapai 15% dari ekonomi global.

Di tahun itu juga, jumlah penduduk negara-negara Asia Pasifik atau negara berkembang akan meningkat. Jumlah penduduk negara-negara berkembang diproyeksikan mencapai sekitar 80% atau 7,4 miliar dari total jumlah penduduk dunia. Dari jumlah itu, sekitar 45 % penduduk negara-negara berkembang dikontribusikan Tiongkok dan India.

Dua indikator itu membuat negara-negara Asia Pasifik membutuhkan energi yang besar. Konsumsi energi negara-negara berkembang itu bisa mencapai 62,6% dari total 364,7 mboepd.

Jumlah energi itu masih didominasi minyak sebesar 101,3 mboepd. Lalu gas, 91,3 mboepd. Kemudian, batu bara 81 mboepd, biomassa 35,5 mboepd, nuklir 22,6 mboped, hidro 10 mmboepd. Sisanya berupa energi baru terbarukan lainnya.

Dengan kondisi itu, menurut Komaidi, Indonesia bisa terancam kekurangan pasokan. Apalagi, Indonesia akan menghadapi perebutan yang ketat dengan “macan-macan” Asia Pasifik seperti Tiongkok, India, Jepang, Korea Selatan, Singapura dan Thailand untuk pasokan energi dalam negerinya.

“Bisa jadi di masa mendatang Indonesia punya uang tapi tetap tak mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri karena tak punya akses untuk mendapatkan barang,” ujar dia dalam sebuah diskusi media di Bogor, Minggu (2/12).

Komaidi mengatakan di tengah perebutan itu, pemerintah Indonesia, harus merencanakan pasokan yang lebih baik. Saat ini, banyak pihak menilai, sektor minyak dan gas bumi (migas) tak menarik lagi, sehingga tak menaruh perhatian khusus terhadap krisis energi nasional. Penerimaan sektor migas terhadap Produk Domestik Bruto Indonesia juga hanya 6-7%.

Padahal, industri migas memiliki efek domino. Jika sektor migas turun, maka industri di dalamnya—seperti pipa, baja dan lain sebagainya- juga akan terancam. Tak menutup kemungkinan hal ini turut mengganggu pembangunan infrastruktur yang gencar dilakukan pemerintah hingga tahun-tahun mendatang.

Sementara itu kemungkinan pergantian rezim di tingkat regulator pascapemilu 2019 membuat iklim investasi hulu migas makin tak menarik. Kepastian hukum yang makin tak jelas membuat pada investor enggan dan memilih menunggu. Maka yang paling mungkin dilakukan saat ini adalah sinergitas antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan swasta nasional untuk menaikkan produksi.

Berkaitan dengan hal itu, salah satu perusahaan swasta nasional, Medco E&P,  telah menyelesaikan beberapa proyek tahun ini untuk menopang ketahanan energi nasonal. Di antaranya proyek pengembangan lapangan Blok A di Aceh yang memasok 58 BBTUD gas bumi.

Tidak hanya itu, Medco juga mengoptimalkan produksi minyak bumi Lica, Blok South Sumatra. Sementara untuk proyek lepas pantai, Medco E&P Natuna baru saja menyelesaikan survey seismik laut 3D di sekitar 85 kilometer (km) dari Pulau Banguran dan 72km dari Pulau Subi di wilayah Laut Natuna.

Detik.com; 28 November 2018

Jakarta – Butuh biaya yang besar untuk membangun sistem kilang minyak. Namun, di balik modal yang besar keuntungan dari hasil pengolahan dan pertambangan minyak melalui kilang tidak seberapa.

Pengamat Energi Komaidi Notonegoro menjelaskan selain membutuhkan biaya yang mahal pembangunan kilang juga membutuhkan waktu yang cukup panjang. Namun, pembangunan kilang kurang diminati lantaran untungnya kecil.

“Selama ini kan pembangunan kilang ini kan butuh modal yang besar. Terus marginnya juga tidak terlalu sebesar di hulu jadi rata-rata para pelaku migas itu lebih baik investasi di hulu dibandingkan bangun kilang,” jelas dia kepada detikFinance, Rabu (28/11/2018).

“Karena itu kilang selama ini dibangun sama Pertamina BUMN biar dibayai pemerintah,” jelas dia.

Sebagai informasi, menurut catatan PT Pertamina (Persero) yang dikutip detikFinance, Rabu (28/11/2018), terakhir kali Pertamina membangun kilang minyak adalah sekitar 20 tahun lalu.

Kilang terbaru yang dibangun Pertamina adalah Kilang Sorong yang beroperasi sejak 1997 dan Kilang Balongan mulai beroperasi 1994, setelah itu belum ada lagi pembangunan yang dilakukan.Selain jumlahnya minim, kemampuan kilang Pertamina juga mulai tertinggal.

Saat ini kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) nasional mencapai 1,3-1,5 juta barel/hari. Sementara kilang Pertamina hanya memiliki kapasitas terpasang 1,03 juta barel.

Tapi karena teknologinya sudah lama, minyak mentah yang diolah tak bisa maksimal. Bagaimana tidak, dari 6 kilang yang dimiliki Pertamina, sebagian besar sudah beroperasi di atas 30 tahun.

Dengan kondisi tersebut, saat ini produksi maksimal kilang-kilang tersebut bila ditotal hanya sekitar 900.000 barel/hari. Angka ini sebenarnya sudah mengalami peningkatan dibanding tahun 2016 yang hanya 800.000 barel per/hari namun tetap saja masih kurang dari angka konsumsi nasional.

Akibatnya, kekurangan BBM harus dipenuhi melalui impor. Kondisi ini menjadi beban tersendiri bagi keuangan negara.

Kondisi tercermin dari neraca perdagangan Indonesia pada Oktober 2018 ini kembali defisit. Kali ini, defisit ada tercatat sebesar US$ 1,82 miliar.

Defisit disebabkan dari impor yang sebesar US$ 17,62 miliar, sementara ekspornya year on year (YoY) hanya US$ 15,80 miliar.

(Dunia Energi, 28 November 2018)

Pri Agung Rakhmanto, Pengamat Migas dari Universitas Trisakti, mengatakan dalam elemen harga BBM selalu ada aspek subsidi yang terkait Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), aspek insentif dan margin untuk pelaku usaha yang ditujukan menjamin kelangsungan pasokan.

“Ujung-ujungnya adalah tingkat harga yang dapat dijangkau masyarakat,” kata Pri Agung saat dihubungi Dunia Energi, Selasa (27/11).

Menurut Pri, rencana tersebut jangan sampai hanya sekadar perubahan, tapi esensi tujuan yang dituju tidak signifikan, dan membawa implikasi yang tidak kondusif. Misalnya disinsentif terhadap PT Pertamina (Persero) dalam penyaluran dan pendistribusian energi.

“Yang lebih penting sebenarnya justru bukan perubahan formula itu sendiri, tetapi mekanisme evaluasi dan penyesuaian harga secara berkala yang bisa menjawab ketiga aspek,” ungkap Pri.

Perubahan formula harga BBM diklaim pemerintah sebagai respon terhadap kondisi pergerakan harga minyak dunia sejak 2017.

Untuk saat ini sesuai dengan Kepmen ESDM No K/12/MEM/2015 adalah (103,92% x HIP) + Rp 830 per liter. Selain itu, berdasarkan Perpres 43 Tahun 2018 tentang penyediaan, pendsitribusian dan harga jual eceran bahan bakar minyak menteri menetapkan harga jual eceran dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, kemampuan daya beli masyarakat dan ekonomi rill dan sosial masyarakat.

Arcandra Tahar, Wakil Menteri ESDM, mengatakan perubahan formula Harga Premium masih belum rampung. Kementerian ESDM mengklaim formula nanti diklaim sudah sesuai dengan kondisi ekonomi dan harga minyak dunia saat ini.

“Formulanya jadi berbeda, efeknya itu harga formula lebih mencerminkan harga keekonomian yang sesungguhnya,” ungkap Arcandra.

Mas’ud Khamid, Direktur Pemasaran Retail Pertamina, mengakui adanya pembahasan perubahan formula. Sayangnya, Mas’ud pun menolak membeberkan perubahan seperti apa yang akan dilakukan. “Formulanya belum diumumkan, belum final. Satu putaran lagi (pembahasannya),” tandas Mas’ud.