Kontan, 18 Januari 2021

JAKARTA. Pelaksanaan subsidi tertutup untuk Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 kg masih menggantung. Padahal, wacana perubahan skema subsidi langsung ke penerima ini sudah bergulir dalam beberapa tahun terakhir.

Direktur Pembinaan Program Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih mengatakan, perubahan skema subsidi gas melon itu masih dibahas di level pemerintah. Pembahasan dilakukan antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK).

Dia memastikan, penyaluran LPG 3 kg subsidi untuk tahun ini belum berubah, masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. “Yang pasti keputusan di tahun 2021 kita masih menggunakan pola subsidi yang lama,” ujar Soerja yang juga menjabat sebagai Plt. Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas tersebut.

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) mengamini, hingga saat ini belum ada hasil maupun keputusan terbaru dari kebijakan subsidi LPG. “Statusnya masih sama, belum ada update lagi,” ujar Kepala Unit Komunikasi dan Pengelolaan Pengetahuan TNP2K Ruddy Gobel saat dihubungi Kontan.co.id, Senin (18/1).

Namun, Ruddy menyebut, pihaknya sudah menyelesaikan hasil kajian atau simulasi terkait dampak perubahan subsidi LPG 3 kg. Sayangnya, dia belum membeberkan detail hasil simulasi yang dimaksud.

“Kami baru menyelesaikan kajian simulasi dampaknya. Jadi dengan model kebijakan yang sama, dampak apa yang bisa kita peroleh selain ketepatan sasaran dan penghematan fiskal,” terang dia.

Kontan.co.id sebelumnya memberitakan, subsidi LPG 3 kg nantinya akan terintegrasi dengan data subsidi listrik. Data penerima akan mengacu kepada Data Terpadu Kesejateraan Sosial (DTKS). Data hingga awal November 2020 lalu, total ada 27 rumah tangga yang mendapatkan subsidi listrik. Sedangkan yang mendapat subsidi LPG ada 29 juta Kepala Keluarga (KK).

“Kalau listrik diberikan ke rumah tangga, sambungan listrik kan nyambung ke rumah. Sementara LPG diberikan untuk keluarga. Dalam satu rumah tangga terkadang ada lebih dari satu keluarga yang tinggal bersama,” terang Ruddy.

Rencananya, subsidi diberikan dengan besaran yang tetap lewat transfer langsung ke rekening penerima. Skema ini serupa dengan bantuan sosial yang disalurkan oleh Kementerian Sosial.

“Datanya sama antara listrik dan LPG. Yang mendapat subsidi listrik, otomatis mendapat subsidi LPG,” kata Ruddy.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro juga menyoroti subsidi LPG ini. Dengan banyaknya informasi bahwa subsidi gas melon tidak tepat sasaran, dia menilai perubahan skema  menjadi subsidi tertuup, mendesak untuk dilakukan.

“Dengan distribusi tertutup kepada penerima manfaat tentu akan baik untuk semua pihak. Terutama untuk beban anggaran subsidi menjadi lebih clear peruntukannya,” kata Komaidi.

Jika basis data sudah benar, maka ada sejumlah opsi mekanisme subsidi. Misalnya, dengan menerapkan satu harga di pasaran dan penerima manfaat diberikan subsidi dalam bentuk anggaran langsung ke rekening masing-masing.

“Atau dengan menggunakan kartu khusus untuk membelinya,” ujar Komaidi.

Namun, dia menekankan, persoalan validasi data sangat krusial. Komaidi menduga, belum diterapkannya kebijakan subsidi tertutup terkait dengan data yang belum siap.

“Saya kira masalah utamanya ada pada basis data. Untuk subsidi tertutup memerlukan data yang valid. Jika tidak valid justru akan menimbulkan masalah ikutan,” imbuhnya.

Adapun dalam paparan Ditjen Migas, penyaluran LPG 3 kg pada tahun 2020 mencapai 7,14 juta metrik ton. Pada tahun lalu, Menteri ESDM Arifin Tasrif juga sudah menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) ESDM Nomor 253.K/12/MEM/2020 tentang Harga Patokan Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Diktum kesatu Kepmen tersebut menyatakan harga patokan LPG 3 Kg ditetapkan berdasarkan Harga Indeks Pasar (HIP LPG Tabung 3 Kg) yang berlaku pada bulan yang bersangkutan ditambah biaya distribusi (termasuk penanganan) dan margin.

Pada diktum kedua dijelaskan, harga patokan LPG Tabung 3 Kg ditetapkan dengan formula 103,85% HIP LPG Tabung 3 Kg + US$ 50,11/MT + Rp 1.879,00/kg. Formula harga patokan tersebut dapat dievaluasi sewaktu-waktu dengan mempertimbangkan realisasi dari faktor yang mempengaruhi penyediaan dan pendistribusian Liquefied Petroleum Gas Tabung 3 Kilogram.

Soerja pun menegaskan, aturan yang ditetapkan pada 22 Desember 2020 dan berlaku surut sejak 1 Januari 2020 itu tidak menimbulkan perubahan formula. Beleid tersebut lebih menyesuaikan terhadap regulasi per tahun anggaran.

“Sebenarnya ini tidak ada yang berubah, bahwa ada Kepmen yang baru, itu karena memang Kepmen yang lama per tahun anggaran, tapi di dalam formulanya belum berubah,” kata Soerja.

Kontan.co.id; 11 Januari 2021

JAKARTA. Sepanjang tahun 2020 lalu, sektor hulu minyak dan gas bumi (migas) diguyur sejumlah insentif demi menjaga kinerja di tengah tekanan akibat pagebluk covid-19. Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro bilang perlu upaya yang lebih keras demi mengejar target investasi hulu sebesar US$ 12,3 miliar pada tahun ini.

“Beberapa kemudahan investasi yang diperlukan oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) perlu diberikan,” ujar Komaidi kepada Kontan.co.id, Senin (11/1). Komaidi melanjutkan, selain terkait penyesuaian split untuk blok migas pemerintah perlu memperhatikan hal lain yakni prinsip assume and discharge yang tidak lagi diberlakukan bagi perpanjangan kontrak blok migas.

Halini merujuk pada ketentuan dalam UU Migas No 22 Tahun 2001 dimana membuat kebijakan perpajakan hulu migas sama dengan sektor lain. “Akibatnya pajak-pajak langsung yang dulu tidak menjadi kewajiban KKKS dalam perpanjangan kontrak kemudian menjadi harus dibayarkan,” jelas Komaidi.

Dia menilai, dengan kondisi hulu migas yang tidak kondusif tidak hanya diperlukan relaksasi aturan melainkan kembali pada aturan semula. Aturan semula yang dimaksud yakni UU Nomor 8 Tahun 1971 serta UU Nomor 44 Tahun 1960 dimana pada dua beleid tersebut KKKS memperoleh perlakuan pajak khusus.

Sementara itu, Plt Kepala Divisi Program dan Komunikasi SKK Migas Susana Kurniasih menjelaskan insentif yang diberlakukan pada tahun 2020 diharapkan dapat diberlakukan untuk jangka panjang. “Untuk menolong keekonomian lapangan, SKK Migas mengusulkan agar patokan (pemberian insentif) adalah keekonomian,” kata Susana kepada Kontan.co.id, Senin (11/1).

Susana mengatakan, jika dalam kondisi keekonomian lapangan menurun maka insentif dimungkinkan dapat diterapkan. Namun insentif akan ditarik jika keekonomian dinilai telah membaik. “Tapi ini baru usulan, belum final,” ujar Susana.

Sekadar informasi, pemerintah melalui Kementerian ESDM berupaya keras meningkatkan iklim investasi di bidang minyak dan gas bumi di tahun 2021 dengan mempersiapkan insentif yang menarik. “Pemerintah sangat berkeinginan agar iklim investasi migas lebih baik. Kami telah menyiapkan berbagai macam insentif yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan investor,” ujar Direktur Jenderal Migas Kementerian ESDM Tutuka Ariadji, akhir tahun lalu.

Insentif yang disiapkan untuk menarik investor tersebut adalah investment credit, percepatan depresiasi, dan perubahan domestic market obligation (DMO) full price.

Selain itu, terdapat fasilitas perpajakan yang diklaim menarik dan memudahkan investasi. Di antaranya adalah pengecualian PPN LNG melalui penerbitan Peraturan Pemerintah (PP) No. 48/2020 tentang Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu yang Bersifat Strategis yang Dikecualikan dari Kewajiban PPN.

Pemerintah juga akan memperbaiki perizinan yang dirasa menghambat kegiatan migas dan membuka diri berdiskusi dengan investor. Menurut Tutuka, pihaknya membuka diri terhadap stakeholder untuk turut serta membicarakan regulasi yang sekiranya lebih baik ke depan.

Upaya lain yang dilakukan adalah melalui fleksibilitas bentuk Kontrak Kerja Sama yang mengacu pada Permen ESDM No. 12 Tahun 2020. Fleksibilitas ini diharapkan dapat memberikan kenyamanan bagi KKKS untuk menyesuaikan dengan portofolio perusahaan hingga memberikan alternatif pilihan untuk berhitung sebelum memutuskan berinvestasi yang tentunya dengan pertimbangan kelebihan masing-masing bentuk kontrak

Keterbukaan data hulu migas melalui sistem keanggotaan juga diharapkan dapat meningkatkan investasi migas. Pada saat Penawaran Wilayah Kerja (WK), peserta lelang yang sudah menjadi anggota dapat mengakses atau memanfaatkan seluruh data terbuka dan data yang telah melewati masa kerahasiaan.

Bisnis.com; 08 Januari 2021

AKARTA — Pemerintah menargetkan investasi dari sektor minyak dan gas bumi tahun ini sebesar US$17,7 miliar. Di tengah pandemi Covid-19, target itu dinilai masih realistis.

Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro menilai target yang dipatok pemerintah tahun ini masih dapat dicapai kendati memang tidak mudah.

Menurutnya, kondisi pada hampir seluruh sektor pada 2021 kemungkinan akan relatif lebih baik dibandingkan dengan 2020 sehingga target itu dinilai masih realistis untuk dicapai.

“Secara otomatis besaran kebutuhan investasi termasuk di sektor migas juga akan relatif lebih besar,” katanya kepada Bisnis, Kamis (7/1/2021).

Di lain pihak, Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan menilai target investasi di sektor migas pada 2021 masih cukup berat untuk dicapai.

Menurutnya, sampai dengan saat ini kepastian hukum untuk investasi melalui revisi Undang-Undang Migas yang sangat dinantikan investor masih belum juga diselesaikan.

Di samping itu, sejumlah permasalahan yang masih perlu diperhatikan seperti permasalahan lahan, isu sosial, dan beberapa perizinan harus seger diselesaikan dan disederhanakan.

“Di sisi lain lapangan migas kita yang sudah tua dan tingkat rasio keberhasilannya cukup kecil menyebabkan investor berhati hati dalam menanamkan modalnya,” katanya kepada Bisnis, Kamis (7/1/2021).

Lebih lanjut, Mamit menyampaikan bahwa Covid-19 sepertinya akan memberikan dampak juga terhadap kegiatan investasi migas karena permintaan energi akan berkurang sehingga harga minyak cenderung tidak stabil dan hal tersebut menjadi perhitungan sendiri bagi investor dalam berinvestasi di sektor migas.

Kendati harga minyak mulai kembali naik, pergerakan harga minyak dunia masih sulit untuk diprediksi karena belum dapat dipastikan kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

“Pandemi Covid-19 sudah memasuki gelombang ketiga di mana di beberapa negara sudah mulai terjadi pembatasan sehingga potensi terjadinya oversupply cukup besar, mudah-mudahan saja kabar baik mulai ditemukannya vaksin dapat terus menjaga harga minyak dunia,” ungkapnya.

Adapun, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menargetkan investasi untuk dari sektor energi tahun ini bisa mencapai US$36,4 miliar. Perinciannya adalah dari sektor energi baru terbarukan dan konservasi energi (EBTKE) mencapai US$2,9 miliar, minerba US$6 miliar, ketenagalistrikan US$9,9 miliar, dan migas US$17,7 miliar.

Sementara itu, pada tahun lalu realisasi investasi dari sektor ESDM adalah US$24,4 miliar lebih rendah lebih rendah US$8,6 miliar jika dibandingkan dengan tahun lalu senilai US$33 miliar.

Subsektor migas masih memberi kontribusi investasi terbesar paling besar yaitu US$12,1 miliar disusul subsektor ketenagalistrikan sebesar US$7 miliar, minerba US$3,9 miliar, dan EBTKE sebesar US$1,4 miliar.

Bisnis.com, 6 Januari 2021

JAKARTA — Seorang akademisi menilai pemerintah perlu turun tangan atas merosotnya capaian kinerja produksi PT Pertamina (Persero) di sektor hulu migas nasional.

Staf pengajar Universitas Trisakti Pri Agung Rakhmanto menjelaskan bahwa faktor utama merosotnya kinerja produksi Pertamina grup pada tahun lalu disebabkan oleh keekonomian lapangan dan ditambah tekanan pandemi Covid-19.

Menurutnya, faktor terberat untuk realisasi kinerja Pertamina adalah tingkat keekonomian karena tekanan harga minyak dan faktor-faktor lapangan yang sudah tua memberi pengaruh ke menurunnya investasi dan aktivitas usaha Pertamina.

Sementara itu, pandemi Covid-19 semakin membatasi dan mengurangi aktivitas operasional Pertamina.

“Pertamina itu kan sedikit banyak sekarang backbone produksi nasional, dengan makin banyaknya blok yang dialihkelolakan kepadanya. Pemerintah mestinya bisa lebih memberi dukungannya,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/1/2021).

Menurut Pri, dukungan tersebut diperlukan untuk di blok-blok strategis yang menjadi tulang punggung nasional seperti Blok Mahakam, Blok Cepu, Offshore North West Java, dan Offshore Southeast Sumatra.

“Aspek fiskal dan keekonomian dalam PSC [production sharing contract]-nya mungkin perlu di-review lagi dengan situasi yang ada,” jelasnya.

Direktur Eksekutif Asosiasi Perusahaan Migas Nasional (Aspermigas) Moshe Rizal menuturkan bahwa jatuhnya harga minyak ditambah dengan penurunan permintaan karena pandemi Covid-19 membuat tekanan berat untuk kontraktor migas secara finansial.

Selain itu, restriksi pembatasan sosial berskala besar dan perjalanan luar kota dan luar negeri juga menunda berbaga kegiatan operasional walau dari sisi anggaran tersedia, eksekusi proyek pun menjadi terhambat, termasuk operasi perawatan, workover, dan kegiatan lain yang membantu menjaga tingkat produksi.

“Untuk tahun ini segalanya tergantung seberapa cepat kita pulih secara ekonomi, seberapa cepat distribusi vaksin sehingga bisa menekan angka infeksi, tapi saya yakin akan lebih baik dari 2020,” ujarnya kepada Bisnis, Rabu (6/1/2021).

Bisnis.com; 03 Januari 2021