KOMPAS.com,13 April 2012
JAKARTA –Pemerintah diminta mempersiapkan secara matang rencana pembatasan pemakaian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi baik landasan hukum maupun operasionalisasinya. Tujuannya, agar rencana tersebut bisa terealisasi dan tidak dimentahkan lagi.
Demikian disampaikan pengamat energi Pri Agung Rakhmanto, Jumat (13/4/2012), di Jakarta.
“Ini kan sudah untuk kesekian kalinya pemerintah merencanakan pembatasan, dan sebelum ini selalu tidak ada yang jadi diimplementasikan. Sehingga, apa pun itu, sebenarnya harus benar-benar dipersiapkan segala sesuatunya dengan matang supaya tidak hanya menjadi wacana-wacana lagi,” ujarnya.
Persiapan itu meliputi payung hukum, argumentasi, kajian dampak ekonomi sosial politiknya, teknis operasionalisasi di lapangan dan sosialisasinya harus dipersiapkan dulu secara matang oleh pemerintah agar tidak mentah lagi nantinya.
“Pertanyaan mendasar tentang pembatasan itu adalah, bagaimana operasionalisasinya di lapangan, khususnya bagaimana petugas SPBU di lapangan bisa mengidentifikasi jenis kendaraan berdasarkan cc (kapasitas mesin) tersebut, dan bagaimana mengawasinya,” kata dia.
Pemerintah harus mempertimbangkan potensi konflik yang mungkin dan bagaimana cara mengatasinya. Oleh karena jika kebijakan itu diterapkan, maka akan ada kelompok masyarakat yang tidak lagi boleh membeli premium bersubsidi.
